BAB 5: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TENGAH EFISIENSI

Efisiensi bukan tujuan akhir dari perjalanan panjang kita, ia hanyalah kendaraan. Tujuan sejatinya adalah seberapa besar peningkatan kesejahteraan masyarakat di ujung jalan. Bab ini akan membahas bagaimana kita mengukur keberhasilan, mempertahankan layanan dasar, menghadirkan program berdampak langsung, melindungi kelompok rentan, dan melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif pembangunan.

5.1. Indikator Keberhasilan Baru: IPM, Angka Kemiskinan, Kepuasan Publik

Di era efisiensi, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan indikator lama seperti realisasi penyerapan anggaran atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Diperlukan tolok ukur baru yang benar-benar mencerminkan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.

Tiga indikator utama yang dapat dijadikan barometer keberhasilan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, dan Indeks Kepuasan Publik (IKM). Ketiganya saling terkait dan memberikan gambaran utuh tentang kinerja pembangunan daerah.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (angka harapan hidup), pengetahuan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran riil per kapita).

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa secara nasional, IPM Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 75,90, naik 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa kondisi pembangunan manusia di Indonesia terus bergerak ke arah positif, meskipun di tengah tekanan efisiensi.

Namun, sebaran antarprovinsi masih sangat timpang. DKI Jakarta menduduki posisi tertinggi dengan IPM 85,05, sementara Papua Pegunungan menjadi yang terendah dengan IPM 54,91. Jurang yang sangat lebar ini menunjukkan bahwa efisiensi harus diterapkan secara berbeda di setiap daerah, sesuai dengan kapasitas dan tantangan masing-masing.

Di Sulawesi Barat, capaian IPM memang belum setinggi Jakarta, tapi kami terus berupaya meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan—dua pilar utama IPM—meskipun dengan anggaran yang terbatas. Salah satu strategi yang kami lakukan adalah memfokuskan belanja pada program-program yang secara langsung meningkatkan harapan lama sekolah dan menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Bagi pemerintah daerah di era efisiensi, IPM bukan sekadar angka statistik. Ia adalah laporan kinerja yang menunjukkan seberapa baik kita mengelola sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Ketika IPM naik, itu tandanya efisiensi yang kita lakukan berada di jalur yang benar. Sebaliknya, jika IPM stagnan atau bahkan turun, kita perlu mengevaluasi ulang prioritas belanja.

b. Angka Kemiskinan

Indikator kedua yang tak kalah penting adalah angka kemiskinan. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara efisiensi yang cerdas dan efisiensi yang membabi buta. Efisiensi yang cerdas justru harus mampu menekan angka kemiskinan, bukan meningkatkannya.

Pemerintah pusat telah menetapkan target ambisius: menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen. Ini bukan sekadar janji politik, melainkan komitmen nasional yang harus diwujudkan melalui kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah daerah.

Di era efisiensi, penurunan angka kemiskinan harus dicapai dengan belanja yang lebih cerdas. Bantuan sosial harus tepat sasaran. Program pemberdayaan ekonomi harus berdampak langsung. Infrastruktur dasar harus menjangkau daerah-daerah tertinggal. Semua itu bisa dilakukan dengan anggaran yang terbatas, asalkan prioritasnya tepat.

Provinsi Lampung, misalnya, berhasil meraih penghargaan Pengurangan Kemiskinan Terbaik untuk kategori fiskal tinggi. Ini membuktikan bahwa dengan tata kelola yang baik, daerah dengan kapasitas fiskal terbatas sekalipun bisa menekan angka kemiskinan secara signifikan.

Di Sulbar, meskipun anggaran dipangkas, kami tetap mengalokasikan dana yang cukup untuk program-program pengentasan kemiskinan. Caranya? Dengan mengalihkan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas yang tidak esensial dan rapat-rapat di hotel, ke program-program yang benar-benar menyentuh warga miskin.

c. Indeks Kepuasan Publik (IKM)

Indikator ketiga adalah Indeks Kepuasan Publik (IKM), yang mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Tren IKM di berbagai daerah pada 2025 menunjukkan hal yang menggembirakan. Kota Medan, misalnya, mencapai IKM 89,96 dengan grade A. Kota Makassar mencatat IKM 81,761, dengan tren kenaikan 1,291 poin dibandingkan survei terakhir pada 2022. Kabupaten Indramayu memproyeksikan IKM mencapai 89,5 pada 2026, dengan tren peningkatan berkelanjutan dari tahun 2023.

Apa artinya? Masyarakat semakin puas dengan layanan publik di era efisiensi. Ini membuktikan bahwa pemotongan anggaran tidak selalu berarti penurunan kualitas layanan, asalkan dilakukan dengan cerdas dan prioritas yang tepat.

Di Sulbar, kami secara rutin melakukan survei kepuasan publik untuk mengevaluasi kinerja setiap OPD. Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga. Ketika ada keluhan tentang lamanya proses perizinan, kami segera melakukan digitalisasi. Ketika masyarakat mengeluhkan kondisi jalan, kami menggeser anggaran dari pos-pos lain untuk perbaikan infrastruktur.

Ketiga indikator ini—IPM, angka kemiskinan, dan IKM—harus menjadi papan skor utama pemerintah daerah di era efisiensi. Bukan sekadar realisasi anggaran, bukan sekadar jumlah kegiatan. Tapi seberapa besar dampak kebijakan kita terhadap kehidupan nyata masyarakat.

5.2. Mempertahankan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tanpa Kompromi

Di tengah tekanan efisiensi, satu hal yang tidak boleh dikorbankan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM mencakup pelayanan dasar di berbagai bidang: pendidikan (misalnya akses SD/MI dalam radius tertentu), kesehatan (misalnya ketersediaan puskesmas di setiap kecamatan), pekerjaan umum (misalnya akses jalan yang layak), perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Mengapa SPM tidak boleh dikompromikan? Karena SPM adalah hak dasar warga negara. Ketika pemerintah daerah gagal memenuhi SPM, ia tidak sekadar gagal administratif, melainkan gagal memenuhi amanat konstitusi.

Di era efisiensi, tantangan mempertahankan SPM menjadi sangat berat. Anggaran dipangkas, tetapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dasar tidak pernah turun. Solusinya bukan dengan mengurangi kualitas atau jangkauan SPM, melainkan dengan mencari cara yang lebih efisien untuk memenuhinya.

Misalnya, alih-alih membangun puskesmas baru dengan biaya besar, daerah bisa mengoptimalkan puskesmas keliling dengan armada yang sudah ada. Alih-alih membangun gedung sekolah baru, daerah bisa memanfaatkan gedung yang sudah ada dengan sistem dua shift. Alih-alih merekrut guru baru, daerah bisa mengoptimalkan guru yang sudah ada melalui peningkatan kapasitas.

Kreativitas dan efisiensi adalah dua sisi mata uang yang sama. Dengan sumber daya yang terbatas, daerah harus semakin kreatif dalam memenuhi SPM. Inilah inti dari "do more with less".

Di Sulbar, kami mempertahankan SPM dengan cara yang sangat pragmatis: setiap pemotongan anggaran harus melalui kajian dampak. Jika sebuah pemotongan berpotensi mengganggu pencapaian SPM, pemotongan itu kami batalkan atau kami cari solusi alternatif. Ini mungkin memperlambat proses, tapi ini memastikan bahwa hak dasar warga tetap terpenuhi.

Menteri Dalam Negeri melalui berbagai instruksinya juga telah menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengganggu pelayanan dasar. Daerah yang justru memangkas belanja SPM—misalnya dengan mengurangi alokasi untuk obat-obatan di puskesmas atau memotong dana BOS—dapat dikenakan sanksi administratif.

5.3. Program Berdampak Langsung: Padat Karya, Bansos Tepat Sasaran, MBG Mandiri

Selain mempertahankan SPM, daerah juga perlu menghadirkan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tiga program yang terbukti efektif di era efisiensi adalah Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Sosial (Bansos) yang tepat sasaran, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mandiri.

a. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah salah satu instrumen paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di tingkat desa. Program ini menggunakan Dana Desa untuk membayar warga desa yang terlibat dalam pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur desa.

Pada tahun 2025, berbagai desa di Indonesia melaksanakan PKTD dengan skema yang beragam. Desa Padi, Mojokerto, misalnya, menganggarkan Rp10 juta untuk PKTD, dengan rincian Rp7,5 juta untuk upah tenaga kerja dan Rp2,5 juta untuk belanja barang. Fokus kegiatannya adalah pembangunan infrastruktur pertanian, yang langsung bermanfaat bagi petani setempat.

Desa Adijaya melaksanakan PKTD dengan fokus pada pemberdayaan warga desa untuk terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur desa. Selain memberikan manfaat berupa perbaikan sarana desa, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja sementara bagi masyarakat setempat sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan menggerakkan perekonomian lokal.

Desa Kalibagor, Banyumas, menggunakan PKTD untuk pengelolaan dan perawatan kebun kelengkeng milik desa. Ini adalah contoh bagaimana PKTD tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga menciptakan aset produktif yang bisa menghasilkan pendapatan jangka panjang bagi desa.

Mengapa PKTD efektif di era efisiensi? Karena program ini menciptakan efek ganda:

Infrastruktur desa terbangun atau terpelihara.
Masyarakat desa mendapatkan pendapatan langsung.
Uang beredar di ekonomi lokal, menggerakkan usaha mikro dan kecil.
Rasa memiliki masyarakat terhadap aset desa meningkat, sehingga perawatannya lebih baik.

Di Sulbar, PKTD menjadi salah satu program unggulan di desa-desa. Dengan biaya yang relatif kecil, program ini mampu menciptakan lapangan kerja sementara bagi ratusan warga di setiap desa. Jalan desa diperbaiki, irigasi dibersihkan, dan ekonomi lokal bergerak.

b. Bantuan Sosial (Bansos) Tepat Sasaran

Bantuan sosial sering menjadi sasaran kritik karena ketidaktepatan sasarannya. Banyak bansos yang justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, sementara warga miskin yang sesungguhnya tidak menerima apapun.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara tegas meminta pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran. "Selama ini bansos sering digunakan untuk pencitraan pejabat daerah atau diberikan kepada kelompok yang dekat dengan kepala daerah," kritik Tantan, seorang pengamat, mengutip pernyataan Mendagri. Penegasan ini menjadi peringatan keras bagi daerah-daerah yang masih menggunakan bansos sebagai alat politik.

Beberapa daerah telah mengambil langkah konkret untuk memastikan penyaluran bansos yang tepat sasaran:

Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, memastikan penyaluran bansos melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. "Data yang akurat akan membuat bantuan sosial lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan. Ini bukan sekadar urusan administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab moral kita kepada masyarakat," tegas pemerintah setempat.

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bahkan menjadi pilot project digitalisasi perlindungan sosial. Daerah ini mengakui bahwa sekitar 50% bansos selama ini salah sasaran. Pilot project digitalisasi dimulai pada September 2025 di dua wilayah percontohan untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah pusat melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga meluncurkan program Bansos Digital, yang bertujuan mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Ratusan warga kurang mampu mulai didata secara digital untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Di Sulbar, kami mengadopsi pendekatan serupa. Kami memutakhirkan data penerima manfaat secara berkala, mengintegrasikan data dari berbagai OPD, dan melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi. Hasilnya? Keluhan tentang bansos tidak tepat sasaran menurun drastis.

Prinsip bansos di era efisiensi adalah: lebih sedikit tapi tepat sasaran, lebih baik daripada banyak tapi salah sasaran. Anggaran yang terbatas justru memaksa daerah untuk lebih selektif dan cermat dalam menyalurkan bantuan.

c. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mandiri

Salah satu program unggulan pemerintah pusat yang paling berdampak langsung pada masyarakat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di beberapa daerah, program ini tidak bisa sepenuhnya mengandalkan anggaran pusat karena keterbatasan transfer. Mereka kemudian mengambil inisiatif untuk menjalankan MBG Mandiri menggunakan APBD sendiri.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi contoh paling inspiratif. Di bawah kepemimpinan Bupati Mudyat Noor, PPU menggagas program MBG Mandiri untuk menyasar wilayah-wilayah yang tidak terjangkau bantuan pusat. Program ini dijadwalkan mulai berlangsung selama 11 hari mulai Oktober 2025 di berbagai sekolah di PPU.

Setiap porsi MBG Mandiri di PPU bernilai Rp12.000, dengan rincian Rp10.000 untuk bahan makanan dan Rp2.000 untuk pajak serta transportasi. Nilai ini tidak besar, tetapi dampaknya luar biasa: tidak hanya gizi anak terjaga, tetapi juga uang berputar di ekonomi lokal.

"Program ini tidak hanya soal gizi, tapi juga ekonomi," demikian pernyataan resmi pemkab PPU. Program ini melibatkan banyak pihak: petani lokal sebagai pemasok bahan makanan, pedagang pasar, hingga tenaga dapur sekolah yang direkrut dari warga sekitar. Dengan kata lain, MBG Mandiri menciptakan ekosistem ekonomi baru yang memberdayakan warga setempat.

Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) juga mengakselerasi program MBG di daerahnya melalui peran Satgas yang diketuai oleh Wakil Bupati. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat yang diakselerasi di daerah," demikian penjelasan resmi pemkab setempat.

Apa pelajaran dari MBG Mandiri bagi pemerintah daerah lain?

Daerah tidak harus selalu menunggu anggaran pusat. Dengan kreativitas dan prioritas yang tepat, APBD bisa dialokasikan untuk program-program berdampak langsung.
Program berdampak langsung bisa menjadi penggerak ekonomi lokal. MBG Mandiri di PPU tidak hanya memberi makan anak sekolah, tetapi juga menciptakan pasar bagi petani dan pedagang lokal.
Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Program ini melibatkan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pertanian, hingga sektor swasta.

Di Sulbar, program MBG Mandiri sedang dalam tahap perencanaan. Kami belajar dari PPU bahwa program semacam ini tidak membutuhkan anggaran yang besar untuk memulai. Yang dibutuhkan adalah komitmen politik dan kemauan untuk berkolaborasi.

5.4. Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan

Di era efisiensi, kelompok rentan—lansia, disabilitas, pekerja informal, anak-anak, dan perempuan—adalah yang paling berisiko terdampak. Pemotongan anggaran yang tidak cerdas dapat membuat mereka kehilangan akses terhadap layanan dasar dan jaring pengaman sosial. Oleh karena itu, perlindungan sosial bagi kelompok rentan harus menjadi prioritas utama, bukan pos yang mudah dipotong.

a. Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan

Pemerintah provinsi di berbagai daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan. Pada tahun 2025, misalnya, salah satu provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk program ini. "Program ini tidak hanya bentuk dukungan administrasi, tetapi juga dukungan nyata berupa pembiayaan," demikian pernyataan resmi pemerintah provinsi terkait.

Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, melindungi 6.873 pekerja rentan dan siswa PKL melalui program BPJamsostek. Program ini mencakup dua manfaat utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Total iuran yang dialokasikan mencapai Rp604 juta untuk pekerja perkebunan dan Rp168 juta untuk pekerja rentan.

Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, bahkan meraih Paritrana Award 2025 dari BPJS Ketenagakerjaan berkat program inovasinya "Satu Desa, 100 Pekerja Rentan Unggulan". Nunukan kini diakui sebagai daerah perbatasan yang mampu memadukan kebijakan pembangunan desa dengan perlindungan sosial.

Apa pesan dari inisiatif-inisiatif ini? Perlindungan sosial bagi pekerja rentan bukan hanya mungkin dilakukan di era efisiensi, tetapi juga bisa menjadi program unggulan yang diakui secara nasional. Kuncinya adalah inovasi, kolaborasi, dan alokasi anggaran yang tepat—meskipun nominalnya tidak besar.

b. Perluasan Bansos untuk Lansia, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperluas jangkauan program bansos untuk lansia, disabilitas, dan kelompok rentan melalui Perubahan APBD 2025. Jangkauan program diperluas untuk 1.980 KPM di 12 kabupaten/kota dengan tambahan anggaran Rp5,94 miliar. Secara total, anggaran program ini pada 2025 mencapai Rp10,77 miliar yang menjangkau 3.590 KPM.

Di tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan UNICEF menggelar pelatihan skema Perlindungan Sosial Adaptif di Jawa Tengah pada Juni 2025. Pelatihan ini merupakan implementasi prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan bertujuan memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap kedaruratan, termasuk bencana dan krisis ekonomi.

Anggota DPR juga turut menyalurkan bantuan untuk kelompok rentan, termasuk Bantuan Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal senilai Rp350 juta yang diberikan kepada enam kelompok masyarakat, antara lain Kelompok Lansia Desa Gemaharjo melalui pertunjukan gamelan, serta Kelompok Kinasih Kali Bersih yang aktif mengembangkan pangan berbasis ikan lokal.

Prinsip perlindungan sosial di era efisiensi dapat diringkas dalam tiga poin:

Prioritas pada kelompok paling rentan. Tidak semua kelompok bisa mendapat bantuan yang sama. Daerah harus memetakan kelompok mana yang paling membutuhkan dan memfokuskan anggaran di sana.
Manfaatkan data tunggal. Ketidaktepatan sasaran adalah pemborosan terbesar dalam perlindungan sosial. Data yang akurat adalah kunci efisiensi.
Kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Perlindungan sosial bukan hanya tanggung jawab dinas sosial. Perlu koordinasi dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, BPJS, TNI/Polri, dan organisasi masyarakat sipil.

Di Sulbar, perlindungan sosial bagi kelompok rentan kami lakukan melalui berbagai skema: BPJS Kesehatan untuk warga miskin, bantuan sembako rutin, program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas, dan kunjungan rutin petugas kesehatan ke lansia di daerah terpencil. Semua program ini berjalan meskipun dengan anggaran yang terbatas, karena kami memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak produktif untuk mengalihkan dana ke program-program perlindungan sosial.

5.5. Peran Aktif Masyarakat dalam Pengawasan dan Usulan Program

Salah satu pelajaran paling berharga yang saya petik selama bertahun-tahun menjadi ASN adalah: pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh seberapa besar masyarakat terlibat—baik dalam mengawasi jalannya program, maupun dalam memberikan usulan tentang apa yang benar-benar mereka butuhkan.

Di era efisiensi, peran aktif masyarakat menjadi semakin krusial. Mengapa? Karena ketika anggaran terbatas, setiap rupiah harus benar-benar digunakan untuk kegiatan yang paling dibutuhkan. Siapa yang paling tahu kebutuhan masyarakat? Masyarakat itu sendiri.

a. Masyarakat sebagai Pengawas

Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengambil langkah berani dengan meminta masyarakat untuk turut serta mengawasi semua pembangunan yang didanai oleh APBD. Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran di tengah keterbatasan. "Pemerintah Kabupaten Majalengka memastikan pembangunan infrastruktur di tahun 2025 dijalankan dengan penuh transparan dan akuntabilitas," demikian pernyataan resmi pemkab setempat.

DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah, melalui Fraksi PKS, secara tegas mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. "Partisipasi masyarakat adalah fondasi demokrasi lokal. Tanpa pengawasan dan aspirasi publik, kebijakan akan kehilangan arah," ujar Agus, anggota dewan. Ia juga menyampaikan pentingnya peran DPRD sebagai fasilitator aspirasi masyarakat dan pengawas pelaksanaan anggaran agar tepat sasaran.

DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, dalam rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD 2025, meminta penggunaan anggaran daerah lebih tepat sasaran. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap program yang bersumber dari APBD dengan tegas: "Kalau bantuan malah dijual, itu namanya pencurian".

DPRD Lampung Selatan bahkan turun langsung ke lapangan. Komisi III melakukan monitoring pembangunan di berbagai kecamatan untuk memastikan kualitas pembangunan yang sedang berjalan pada APBD Tahun 2025 sesuai standar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Komisi III menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan.

Apa yang bisa kita pelajari dari praktik-praktik ini? Pengawasan bukan hanya tugas inspektorat atau BPK. Masyarakat—termasuk DPRD sebagai wakilnya—adalah ujung tombak pengawasan. Ketika masyarakat dilibatkan, potensi penyimpangan bisa ditekan, dan efisiensi bisa ditingkatkan.

Di Sulbar, kami mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui berbagai kanal: aplikasi pengaduan online, kotak saran di setiap OPD, dan pertemuan rutin antara pemerintah desa dengan warga. Setiap laporan masyarakat kami tindaklanjuti. Bukannya mengancam, kami justru berterima kasih karena laporan mereka membantu kami menemukan titik-titik inefisiensi yang selama ini tidak terlihat.

b. Masyarakat sebagai Subjek Perencanaan

Partisipasi masyarakat tidak berhenti pada pengawasan. Masyarakat juga harus dilibatkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan. Siapa yang lebih tahu bahwa jalan di dusun X sudah rusak parah selain warga dusun X itu sendiri? Siapa yang lebih tahu bahwa puskesmas Y kekurangan bidan selain ibu-ibu yang melahirkan di puskesmas Y?

DPRD DIY mengesahkan Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang partisipasi masyarakat atau partisipasi publik dalam pembangunan. Perda ini menjadi "kanal atau ruang saluran agar partisipasi publik itu lebih proaktif," demikian penjelasan Tim Ahli Ketua DPRD DIY Badan Anggaran Istana. Ini adalah langkah maju yang sangat berarti, karena mengubah partisipasi masyarakat dari sekadar wacana menjadi kewajiban hukum.

Fraksi Demokrat dalam tanggapannya terhadap RPJMD juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, "tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki kesadaran dan rasa kepemilikan terhadap kemajuan daerah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat akan terus didorong dan difasilitasi agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan," demikian ditegaskan dalam tanggapan resmi fraksi tersebut.

Apa pesan dari semua ini? Masyarakat adalah mitra pemerintah, bukan lawan. Semakin besar keterlibatan mereka, semakin baik pula kualitas kebijakan yang dihasilkan. Di era efisiensi, di mana setiap rupiah harus dipertaruhkan dengan cermat, partisipasi masyarakat bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan.

Di Sulbar, kami melibatkan masyarakat dalam perencanaan melalui Musrenbang yang lebih substantif, tidak sekadar seremonial. Kami juga menggunakan aplikasi digital untuk menjaring usulan dari warga yang tidak bisa hadir secara fisik. Hasilnya? Program yang kami jalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan pejabat.

Penutup Bab 5

Lima sub-bab yang telah kita bahas—indikator keberhasilan baru, SPM tanpa kompromi, program berdampak langsung, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, dan peran aktif masyarakat—membentuk satu kesatuan yang utuh. Efisiensi bukanlah ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Justru sebaliknya, efisiensi adalah instrumen untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar dengan sumber daya yang lebih terbatas.

Kuncinya ada pada prioritas yang tepat, inovasi yang berani, dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketika ketiganya berjalan harmonis, keterbatasan anggaran bukan lagi hambatan, melainkan pendorong untuk bekerja lebih cerdas dan lebih berdampak.

Di bab berikutnya, kita akan membahas salah satu pilar terpenting dalam efisiensi: bagaimana pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Karena efisiensi tidak hanya soal memangkas belanja, tetapi juga soal menambah pendapatan.

Bersambung ke BAB 6: STRATEGI JITU MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PEMERINTAH DAERAH DI ERA EFISIENSI

BAB 2: LANDASAN KONSEP DAN HUKUM EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH

BAB 3: TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KETERBATASAN ANGGARAN

BAB 4: STRATEGI OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DENGAN ANGGARAN TERBATAS

BAB 5: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TENGAH EFISIENSI

BAB 6: STRATEGI JITU MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BAB 7: PERAN TEKNOLOGI DAN DATA DALAM EFISIENSI ANGGARAN

BAB 8: KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA KERJA BERORIENTASI EFISIENSI

BAB 9: BEST PRACTICE DUNIA DALAM EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH

BAB 10: STUDI KASUS INSPIRATIF 20 PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

BAB 11: KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN PENDUKUNG