Bab 9 Konsep Kepemimpinan Mandar
Bagian 4
Kepemimpinan Todilaling dan Warisan
Takhta bukanlah tujuan, melainkan amanah. Imanyambungi tidak pernah melupakan bahwa kekuasaan yang ia pegang berasal dari rakyat, bukan dari langit. Di sinilah ia melahirkan konsep kepemimpinan yang melampaui zamannya – sebuah filsafat yang membuatnya dikenang bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pemersatu yang rendah hati.
Bab 9
Konsep Kepemimpinan Mandar
“Anak kodai mara’dia, banua kaiyyang toilopi”
(Raja hanyalah nahkoda, rakyat pemilik negeri)
Di istana-istana Nusantara pada abad ke-16, raja biasanya dipuja sebagai titisan dewa. Ia memiliki kekuasaan mutlak. Ucapannya adalah undang-undang. Rakyat hanya boleh patuh, tidak bisa membantah.
Tidak demikian dengan Todilaling.
Imanyambungi menolak konsep kekuasaan absolut. Baginya, seorang raja adalah pegawai publik paling tinggi, bukan pemilik negeri. Ia kerap mengulang sebuah peribahasa Mandar kuno yang kemudian menjadi semboyan Kerajaan Balanipa:
“Anak kodai mara’dia, banua kaiyyang toilopi.”
(Raja hanyalah nahkoda, rakyat pemilik negeri.)
Apa makna dari pernyataan ini?
Pertama, raja tidak memiliki negeri. Negeri dimiliki oleh rakyat secara kolektif (banua kaiyyang). Raja hanyalah pengelola yang diberi kepercayaan untuk sementara waktu.
Kedua, seperti nahkoda di atas perahu, raja harus tahu kapan memerintah dan kapan mendengar. Seorang nahkoda yang baik tidak akan melaut tanpa musyawarah dengan awak kapalnya. Ia mendengar keluhan, membaca cuaca, dan memutuskan berdasarkan kepentingan semua orang di kapal, bukan egonya sendiri.
Ketiga, jika nahkoda lalai, awak kapal berhak menggantinya. Demikian pula raja. Jika seorang raja melanggar adat, menindas rakyat, atau tidak lagi membela kebenaran, dewan adat memiliki wewenang untuk memperingatkan, bahkan memberhentikannya.
Konsep ini sangat revolusioner. Di Mandar, raja tidak dianggap suci. Ia adalah manusia biasa yang kebetulan memiliki kelebihan dalam kepemimpinan. Dan karena ia manusia biasa, ia bisa salah. Karena itu, dibutuhkan mekanisme kontrol yang dijalankan oleh dewan adat.
Dalam sebuah pidato di hadapan para Tomakaka, Todilaling pernah berkata:
“Jangan pernah memujaku sebagai dewa. Aku bukan dewa. Aku hanyalah anak Mandar yang kebetulan diberi amanah. Jika suatu hari aku bertindak semena-mena, ingatkan aku. Jika aku tidak mau diingatkan, pecat aku. Karena negeri ini lebih penting dari satu orang, sekalipun orang itu adalah raja.”
Sikap rendah hati ini membuatnya semakin dicintai. Rakyat tidak takut kepada Todilaling. Mereka rela mengikutinya, karena mereka tahu bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan mereka.
Piagam Tammajarra dan Perjanjian Luhur dengan Dewan Adat
Konsep kepemimpinan yang dibangun Todilaling tidak hanya berupa wejangan lisan. Ia menuangkannya dalam sebuah dokumen adat yang dikenal dengan Piagam Tammajarra.
Tammajarra adalah nama sebuah tempat di Mandar, di mana para Tomakaka dan tetua adat berkumpul untuk merumuskan kesepakatan bersama. Piagam ini bukan ditulis di atas kertas atau lontar, tetapi diukir dalam ingatan kolektif dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Namun inti sarinya dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Kedaulatan di tangan rakyat.
Piagam ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada banua kaiyyang (negeri besar) melalui wakil-wakilnya di dewan adat. Raja dipilih, bukan karena warisan darah semata, tetapi karena kesepakatan.
2. Kewajiban raja.
Raja wajib melindungi rakyat kecil, menjaga keamanan laut dan darat, memajukan perdagangan, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
3. Hak dewan adat.
Dewan adat berhak mengingatkan raja jika ia menyimpang. Jika peringatan tidak diindahkan, dewan adat dapat menggelar sidang khusus untuk memberhentikan raja. Ini adalah bentuk checks and balances yang sangat maju untuk zamannya.
4. Larangan perang saudara.
Setiap sengketa antar banua harus diselesaikan melalui musyawarah di istana. Perang hanya boleh dilakukan jika ada serangan dari luar Mandar.
5. Penegakan hukum yang adil.
Piagam Tammajarra menekankan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memandang status sosial. Seorang bangsawan yang bersalah harus dihukum sama seperti rakyat biasa. Sebaliknya, rakyat biasa yang benar harus dibela meskipun melawan bangsawan.
Todilaling dengan tegas menyatakan:
“Mua tau sala timbei man na sakkaning banning sallisar, mua’ toparua amasei maunasappamera’na sallambar.”
(Kalau ada pihak yang bersalah, hukumlah sekalipun ia hanya segulung kapas. Kalau ia di pihak yang benar, belalah sekalipun ia hanya selembar sirih.)
Prinsip ini menjadi fondasi hukum Kerajaan Balanipa selama bergenerasi-generasi.
Piagam Tammajarra juga mengatur hubungan antara adat dan syara’ (agama Islam, yang mulai masuk ke Mandar pada masa itu). Todilaling tidak hidup di zaman Islam sepenuhnya, tapi ia membuka ruang bagi para ulama untuk berdakwah. Pesannya:
“Adat dan syara’ harus berjalan beriringan. Jika adat bertentangan dengan syara’, maka syara’ yang lebih tinggi. Karena kebenaran Allah tidak bisa dikalahkan oleh kebiasaan manusia.”
Sikap ini kelak menjadi warisan berharga bagi masyarakat Mandar yang kemudian mayoritas memeluk Islam.
Sifat Pemimpin: Tidak Boleh Kasar, Harus Membela Rakyat Kecil
Todilaling tidak hanya merumuskan konsep kepemimpinan secara abstrak. Ia juga memberi teladan konkret tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap.
Dalam berbagai kesempatan, ia sering mengulang pesan yang kelak menjadi wasiatnya:
“Jangan angkat menjadi pemimpin seseorang yang tidak cinta tanah air, tidak membela rakyat kecil, dan bertutur kata kasar. Orang seperti itulah yang akan menghancurkan negeri.”
Mengapa tutur kata kasar menjadi salah satu kriteria utama? Bagi orang Mandar, kata-kata adalah cerminan hati. Pemimpin yang kasar lidahnya biasanya juga kasar perlakuannya. Ia mudah marah, tidak mau mendengar, dan cenderung bertindak sewenang-wenang.
Sebaliknya, pemimpin yang lembut bicaranya tetapi tegas dalam prinsip adalah pemimpin yang ideal. Todilaling sendiri dikenal sebagai pribadi yang jarang membentak. Jika ia marah, ia lebih memilih diam sejenak, lalu menasihati dengan bijak.
Suatu hari, seorang panglima perangnya melaporkan bahwa ada seorang prajurit yang ketahuan mencuri ikan dari tambak rakyat. Banyak yang menuntut hukuman mati. Todilaling memanggil prajurit itu dan bertanya:
“Mengapa kau mencuri?”
Prajurit itu menjawab dengan gemetar: “Anakku sakit, Tuanku. Aku tidak punya uang untuk membeli ikan. Keluarganya sudah meninggalkanku.”
Todilaling tidak marah. Ia malah memberi perintah:
“Prajurit ini tidak dihukum mati. Ia akan bekerja di dapur istana selama satu bulan, dan dari gajinya akan dipotong untuk mengganti kerugian petani tambak. Anaknya akan dirawat oleh tabib istana.”
Para pejabat istana terkejut. Mereka mengira raja akan memberi hukuman berat sebagai contoh. Tapi Todilaling menjelaskan:
“Hukuman bukanlah tentang seberapa sakit yang bisa kita timpakan. Hukuman adalah tentang perbaikan. Prajurit ini mencuri karena putus asa, bukan karena jahat. Jika kita bunuh dia, siapa yang akan merawat anaknya? Anak itu akan tumbuh menjadi pencuri juga, atau lebih buruk. Dengan keputusan ini, kita selamatkan dua nyawa sekaligus.”
Kisah ini tersebar luas di Mandar. Rakyat semakin yakin bahwa Todilaling adalah pemimpin yang tidak hanya adil, tetapi juga penuh belas kasih.
Pemimpin yang Turun ke Lumpur
Tidak cukup hanya dengan kata-kata. Todilaling juga menunjukkan kepemimpinannya melalui tindakan nyata.
Ketika musim paceklik melanda beberapa wilayah pesisir akibat gagal panen, ia tidak tinggal diam di istana. Ia turun ke desa-desa, tidur di rumah-rumah penduduk, dan makan apa yang mereka makan. Ia memerintahkan lumbung kerajaan dibuka untuk memberi makan rakyat yang kelaparan.
Ketika banjir bandang merusak tanggul di Kampung Mosso, ia ikut mengangkat batu dan kayu bersama para petani. Tangannya lecet, bajunya berlumpur, tapi ia tertawa bersama mereka.
“Ini bukan pekerjaan hina,” katanya. “Ini adalah pekerjaan mulia. Seorang pemimpin harus tahu bagaimana rasanya lumpur menyentuh kulitnya. Jika tidak, ia tidak akan pernah mengerti penderitaan rakyatnya.”
Seorang Tomakaka tua yang menyaksikan itu menangis. Ia berkata kepada cucunya:
“Ingatlah, Nak. Raja yang sejati bukan yang duduk tinggi di atas singgasana. Raja sejati adalah yang kakinya pernah menginjak lumpur yang sama dengan rakyatnya.”
Warisan yang Abadi
Konsep kepemimpinan Mandar yang dirintis oleh Todilaling tidak mati bersamanya. Ia menjadi doktrin politik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para raja Balanipa sesudahnya – sampai masa kolonial Belanda – masih mengacu pada prinsip bahwa raja hanyalah nahkoda dan rakyat adalah pemilik negeri.
Ketika Belanda mencoba mencampuri urusan internal kerajaan dan mengangkat raja-raja boneka, prinsip ini menjadi benteng perlawanan. Banyak Tomakaka dan rakyat yang menolak raja yang tidak dipilih sesuai adat, karena mereka tahu bahwa kekuasaan sejati berasal dari legitimasi moral, bukan dari senjata asing.
Hingga hari ini, filosofi “Anak kodai mara’dia, banua kaiyyang toilopi” masih hidup dalam budaya politik masyarakat Mandar. Seorang pemimpin yang baik adalah yang melayani, bukan yang dilayani. Dan jika seorang pemimpin gagal, rakyat berhak mengingatkan, bahkan menggantikannya.
Itulah warisan terbesar Todilaling – bukan takhta yang megah, bukan harta yang melimpah, tetapi sebuah kesadaran kolektif bahwa kekuasaan adalah amanah, dan amanah akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan hanya kepada Tuhan.
Penutup Bab 9: Nahkoda yang Tak Pernah Lupa Arah
Di usia senjanya, ketika rambutnya mulai memutih dan langkahnya mulai lambat, Todilaling sering duduk sendirian di tepi pantai Tangga-Tangga. Matanya menatap ke arah barat, ke cakrawala di mana laut bertemu langit.
Ia teringat pada perahu kecil yang membawanya ke Gowa dulu. Ia teringat pada rasa takut, pada air mata ibunya, pada amarah ayahnya yang tertahan. Dan ia tersenyum.
“Laut ini tidak pernah berubah,” bisiknya. “Ombaknya tetap sama seperti empat puluh tahun lalu. Tapi aku sudah berubah. Dari anak buangan, menjadi nahkoda. Dan nahkoda ini, insya Allah, akan membawa perahunya ke pelabuhan yang tenang.”
Ia tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Tapi satu hal yang ia yakini: konsep kepemimpinan yang ia tinggalkan akan hidup lebih lama dari tubuhnya.
Di bab berikutnya, kita akan menyaksikan pesan-pesan terakhir Todilaling sebelum ia mangkat, bagaimana ia mempersiapkan suksesi, dan bagaimana warisannya terus bergema di tanah Mandar hingga hari ini.
Bab 10 Hukum, Perdagangan, dan Kedamaian
awal bacaan TODILALING Kisah Imanyambungi, Pengasingan yang Menjadi Takhta
Komentar
Posting Komentar