IBU AGUNG ANDI DEPU, PATRIOT PERKASA DARI MANDAR
KATA PENGANTAR
Mengapa Buku Ini Ditulis?
Saya masih ingat betul saat pertama kali mendengar nama Ibu Agung H.A. Depu. Bukan dari buku teks sejarah sekolah. Bukan pula dari media nasional. Saya mendengarnya dari seorang veteran tua di Polewali Mandar, suaranya parau namun matanya berbinar setiap kali menyebut “Bu Depu”. Beliau bercerita tentang seorang perempuan bangsawan yang lebih memilih hidup di hutan daripada duduk nyaman di istana, seorang ibu yang rela kehilangan suami demi menjaga kehormatan benderanya, dan seorang panglima yang ketika ditanya tentang ketakutannya hanya menjawab: “Aku hanya takut jika Merah Putih tidak lagi berkibar di Mandar.”
Kisah itu tertanam dalam hati saya. Namun, ketika saya mulai mencari tahu, saya menemukan kenyataan pahit: nama Ibu Agung Andi Depu nyaris terlupakan. Generasi muda Mandar sendiri banyak yang tidak mengenalnya. Ia hanya muncul sebagai catatan kaki dalam buku-buku sejarah perjuangan Sulawesi Selatan. Padahal, Presiden Soekarno pernah menyematkan Bintang Mahaputra Pratama di dadanya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganugerahkan Bintang Mahaputra Utama. Ia adalah satu-satunya perempuan pemimpin kelaskaran di Mandar, satu-satunya Arayang (Raja) perempuan dalam sejarah Kerajaan Balanipa, dan salah satu dari sedikit wanita Indonesia yang memimpin perlawanan bersenjata melawan Belanda dan sekutunya.
Buku ini lahir dari kegelisahan itu. Saya menyusunnya dari berbagai sumber: buku “Ibu Agung H.A. Depu: Patriot Pembela Tanah Air” karya Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag dan juga merujuk pada skripsi dan jurnal akademik yang membahas perjuangan Andi Depu. Semua saya olah bukan untuk sekadar mencatat fakta, tetapi untuk menghidupkan kembali sosok yang nyaris menjadi abu dalam ingatan kolektif kita.
Buku ini adalah upaya kecil untuk mengembalikan Ibu Agung ke tempat yang pantas: di hati setiap orang Mandar, setiap perempuan Indonesia, dan setiap pencinta tanah air. Bukan karena ia sempurna – ia sendiri mengakui kekurangannya – tetapi karena ia berani mempertaruhkan segalanya ketika banyak yang memilih diam. Seperti kata pepatah Mandar: “Malilu sipakainga” – lupa saling mengingatkan. Maka biarlah buku ini menjadi pengingat.
Penyusun
Mamuju, Mei 2026
farid asyhadi
Prolog
Perempuan di Bawah Kibaran Merah Putih
Tinambung, 28 Oktober 1946
Matahari di Mandar terasa lebih menyengat dari biasanya. Di alun-alun depan Istana Kerajaan Balanipa, sebuah bendera Merah Putih berkibar gagah di tiang bambu setinggi sembilan meter. Bendera itu bukan kain biasa. Ia adalah tantangan hidup mati.
Pasukan KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) sudah berkumpul di ujung jalan. Dua truk penuh serdadu bersenjata lengkap. Seorang perwira Belanda berteriak dengan suara lantang: “Bendera itu harus turun sebelum pukul dua siang!”
Rakyat Tinambung gempar. Para pejuang Kelasykaran Kris Muda Mandar bersiap memberi perlawanan. Namun tidak ada yang menyangka apa yang terjadi selanjutnya.
Seorang perempuan berusia 39 tahun, dengan rambut panjang tergerai, berlari keluar dari istana. Ia belum sempat menyelesaikan doa setelah shalat Dhuhur. Sarungnya diikatkan di pinggul. Mukena masih tersampir di bahu. Rambutnya berkibar ditiup angin pantai.
Perempuan itu langsung mendekap tiang bendera erat-erat. Ia membelakangi pasukan Belanda, memeluk bambu itu seolah-olah sedang memeluk anak semata wayangnya. Kemudian dengan suara yang membelah ketakutan, ia berteriak:
“Silumbangappai bakkeu, anna lumbango’o bandera!”
“Nanti kalau tubuhku sudah terkapar bersimbah darah di tanah ini, barulah kau boleh menurunkan bendera!”
Nama perempuan itu adalah Andi Depu. Rakyat Mandar memanggilnya Ibu Agung.
Pasukan Belanda terdiam. Mereka tidak pernah membayangkan seorang perempuan bangsawan, istri raja, akan bertindak seperti itu. Di samping kanan Ibu Agung, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua bungkuk dengan pakaian compang-camping, menggenggam sebilah pedang. Beberapa pendekar silat dan karate berdiri di sisi kirinya. Wanita-wanita dari kampung mulai berdatangan, berdiri di belakang Ibu Agung. Mereka tidak bersenjata, hanya memakai kain dan kerudung, tetapi mata mereka menyala-nyala.
Seorang prajurit Belanda mengangkat laras senapannya. Perwiranya menghentikan dengan gerakan tangan.
“Jangan,” kata perwira itu. “Kalau kita tembak perempuan itu, seluruh Mandar akan bangkit.”
Untuk pertama kalinya dalam kariernya di Hindia Belanda, perwira itu mundur tanpa memenangkan pertempuran.
Pasukan Belanda pergi meninggalkan Tinambung. Bendera Merah Putih tetap berkibar hingga matahari terbenam. Ibu Agung masih memeluk tiang itu berjam-jam, sampai tangannya kebas dan kakinya hampir tidak bisa digerakkan. Barulah ajudan setianya, Sitti Ruwaedah, membujuknya untuk masuk ke dalam istana.
“Ibu, mereka sudah pergi,” bisik Sitti.
Ibu Agung menatap lurus ke bendera. Matanya basah. “Selama aku masih hidup, tidak akan ada yang berani menurunkan bendera ini di tanah Mandar.”
Peristiwa itu menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Namun, legenda itu perlahan memudar. Kini, hampir delapan puluh tahun kemudian, banyak generasi muda Mandar yang tidak tahu bahwa pernah ada seorang perempuan yang lebih takut kehilangan benderanya daripada kehilangan nyawanya.
Buku ini adalah upaya untuk mengibarkan kembali bendera itu. Bukan di atas tiang bambu, tetapi di atas ingatan kita.
Mari kita mulai.
BAB I: PENDAHULUAN – MANDAR DULU DAN MANDAR KINI
A. Letak Geografis dan Wilayah Mandar – Di Antara Laut dan Bukit
Coba bayangkan Anda berdiri di tepi pantai Mamuju pada tahun 1900-an. Di depan Anda terbentang Laut Makassar yang biru kehijauan, ombaknya gemerisik membawa garam yang membasahi bibir. Di belakang Anda, bukit-bukit hijau menjulang, diselingi lembah-lembah dalam yang ditumbuhi pohon aren dan kelapa. Sungai-sungai besar mengalir dari pegunungan menuju laut, seolah urat nadi yang menghidupkan seluruh daratan.
Inilah Mandar – sebuah wilayah yang kini menjadi Provinsi Sulawesi Barat. Dulu, sebelum Belanda memotong-motongnya dengan garis-garis administratif, Mandar membentang dari Binanga Karaeng di selatan hingga Suremana di utara. Wilayahnya meliputi hutan lebat, persawahan subur, dan perairan yang kaya akan ikan mutiara.
Dalam bahasa orang tua Mandar, tanah ini disebut Tipalayo. Artinya, "gadis nan ayu, tinggi semampai, lemah gemulai" – persis seperti bentuk daratannya yang memanjang dan ramping di pesisir barat Sulawesi.
Letak Mandar sangat strategis. Ia berada di jalur pelayaran antara Kepulauan Maluku (penghasil rempah) dan Kerajaan Gowa-Tallo (pusat perdagangan). Tak heran jika sejak abad ke-16, kapal-kapal dagang dari Bugis, Makassar, Jawa, bahkan dari Tiongkok dan Eropa, sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Mandar seperti Pambusuang, Sendana, dan Mamuju.
Namun, strategis juga berarti rawan. Mandar menjadi rebutan. Kerajaan Bone beberapa kali mencoba menaklukkannya. Belanda datang dengan kapal perang. Jepang kemudian menyusul. Setiap penjajah ingin menguasai Mandar, bukan hanya karena rempah-rempahnya, tetapi karena Mandar adalah pintu gerbang ke Sulawesi bagian utara dan tengah.
Rakyat Mandar tahu itu. Mereka tidak naif. Mereka sadar bahwa tanah mereka sangat diinginkan orang lain. Maka sejak dulu, mereka membangun benteng-benteng pertahanan dari kayu dan batu. Mereka melatih para pemuda menjadi pasukan perahu (sande). Mereka mengikat persaudaraan antar kerajaan dengan sumpah darah.
Ketika Belanda akhirnya berhasil menguasai Mandar pada tahun 1912, mereka dibuat kewalahan. Perlawanan tidak pernah berhenti. Bahkan setelah Belanda mengasingkan para pemimpin perlawanan seperti Calo Ammana Wewang ke Pulau Belitung, rakyat Mandar tetap bergerilya. Mereka menyusup hutan, menyerang patroli Belanda di malam hari, lalu menghilang seperti bayangan.
.jpg)
Dan di tengah perlawanan yang hampir tanpa henti itulah, pada tahun 1907, seorang bayi perempuan lahir di Tinambung, ibu kota Kerajaan Balanipa. Ayahnya adalah seorang raja yang bijaksana, Laju Kanna Doro. Ibunya adalah keturunan bangsawan dari Mamuju dan Pamboang. Bayi itu diberi nama Andi Mania. Kelak, ia akan menggetarkan Mandar dengan keberanian yang tak pernah diduga sebelumnya.
B. Kejayaan Kerajaan-kerajaan di Mandar – Tujuh Muara dan Tujuh Hulu
Mandar tidak pernah memiliki satu raja yang menguasai seluruh wilayah. Ini yang membedakannya dengan kerajaan-kerajaan besar lain di Nusantara seperti Mataram, Gowa, atau Bone. Mandar adalah tanah konfederasi, sebuah persekutuan antar kerajaan yang bersatu dalam ikrar suci.
Ceritanya dimulai pada abad ke-16, ketika seorang tokoh visioner bernama Billa Billami (yang kelak bergelar Tomepayung) dari Kerajaan Balanipa mengundang para raja di sekitar muara sungai untuk bermusyawarah di Tammajarra. Mereka menyebut pertemuan itu Assitalliang Tammajarra – sebuah muktamar besar yang melahirkan kesepakatan politik yang disebut Loa Assamalewuang (kebulatan tekad).
Dari pertemuan itu terbentuklah Pitu Ba’bana Binanga – tujuh kerajaan yang bermukim di seputar muara sungai. Kerajaan-kerajaan itu adalah:
Balanipa (sebagai ketua)
Sendana (sebagai wakil ketua)
Banggae
Pamboang
Tappalang
Mamuju
Binuang
Mereka berikrar: “Sisarapai mata malotong anna mata mapute, anna mala sisara Pitu Ulunna Salu anna Pitu Ba’bana Binanga.” Artinya: "Nanti kalau hitam dan putih mata ini sudah berpisah (mustahil), barulah tujuh kerajaan di hulu dan tujuh kerajaan di muara boleh berpisah."
Sumpah itu sangat kuat. Bahkan hingga ratusan tahun kemudian, tidak ada satu pun kerajaan yang berani keluar dari konfederasi.
Kemudian, persekutuan itu diperluas dengan Pitu Ulunna Salu – tujuh kerajaan yang bermukim di seputar hulu sungai (daerah pegunungan), yaitu Rantebulahan, Aralle, Tabulahan, Bambang, Mambi, Matangnga, dan Tabang. Lalu masih ada lagi Arua Tapparitti’na Uwai – delapan kerajaan otonom yang berada di bawah naungan Balanipa dan Sendana.
Jadi total ada lebih dari empat belas kerajaan yang terikat dalam satu ikatan persaudaraan. Mereka menyebut ikatan ini Sipamandar – saling memperkuat.
Uniknya, sistem ini tidak mengenal monopoli kekuasaan. Setiap kerajaan punya otonomi penuh atas wilayahnya. Tidak ada "Raja Mandar" yang memerintah semua. Yang ada adalah primus inter pares – pertama di antara yang sederajat. Balanipa menjadi ketua karena dia yang memprakarsai persatuan, bukan karena dia paling kuat.
Pernah suatu ketika, seorang pejabat Belanda yang bingung dengan sistem ini bertanya kepada Arayang Balanipa: “Siapa yang lebih tinggi, raja Balanipa atau raja Banggae?”
Arayang itu tersenyum. “Kami seperti jari tangan,” katanya. “Setiap jari punya fungsi sendiri. Tidak ada jari yang lebih mulia dari yang lain. Tetapi jika satu jari sakit, seluruh tangan akan menderita.”
Orang Mandar menyebut filosofi ini dengan istilah: Mesa kanne – satu asal kejadian. Mereka percaya bahwa semua orang Mandar berasal dari satu leluhur bernama Pangkopadang. Oleh karena itu, mereka semua bersaudara.
Inilah tanah yang melahirkan Ibu Agung Andi Depu. Sejak kecil, ia sudah diajari bahwa kekuasaan bukan untuk ditaklukkan, tetapi untuk merawat persaudaraan. Dan ketika persaudaraan itu terancam oleh penjajah, maka ia tidak akan tinggal diam.
C. Sistem Pemerintahan dan Demokrasi Tradisional – Ketika Raja Dipilih, Bukan Ditakdirkan
Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang kerajaan-kerajaan Nusantara adalah bahwa mereka semua adalah monarki absolut di mana raja memiliki kuasa tak terbatas. Di Mandar, hal itu tidak benar.
Sistem pemerintahan di Mandar, khususnya di Kerajaan Balanipa, sudah mengenal apa yang sekarang kita sebut demokrasi terpimpin – jauh sebelum kata itu populer di abad ke-20.
Bagaimana cara kerajaan ini berjalan? Pertama, ada Arayang (atau Mara’dia), yaitu raja yang memegang kekuasaan eksekutif. Namun, raja ini tidak otomatis dijabat oleh putra mahkota. Tidak. Di Mandar tidak ada sistem primogeniture (hak waris anak sulung).
Seorang raja dipilih oleh Lembaga Adat Appe’ Banua Kaiyyang, yang terdiri dari empat orang tetua adat: Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang-Todang. Mereka inilah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan raja. Mereka juga yang memutuskan siapakah di antara para pangeran (Ana’ Pattola Payung) yang paling layak memimpin.
Kedua, ada Taupia dari Ataupiangan – manusia pilihan yang bertugas sebagai lembaga legislatif dan yudikatif. Mereka mengawasi jalannya pemerintahan, menafsirkan adat, dan menjadi penengah jika terjadi sengketa. Pimpinan hadat ini disebut Puang Dipoyosang (ketua adat) yang kemudian bergelar Sokko.
Ketiga, ada rakyat. Jangan salah – dalam tradisi Mandar, suara rakyat sangat diperhitungkan. Ada pepatah lama yang mengatakan: “Mua’ gesari bottu paunna se’ Ipuang da’ le’ba gesar bottu paunna se’ Iada’...” – jika ucapan raja sudah bergeser dari mufakat, maka para adat tidak boleh ikut bergeser; dan jika para adat yang bergeser, maka rakyat wajib mempertahankan kebenaran.
Ini luar biasa. Rakyat diberi legitimasi moral untuk mengoreksi raja dan adat jika mereka menyimpang.
Kapan terakhir kali Anda mendengar sistem seperti ini di kerajaan tradisional?
Lembaga adat dan hadat ini bekerja secara seimbang. Mereka mengadakan sidang rutin yang disebut Sirumung Karaya (musyawarah besar). Di sana, semua keputusan penting – mulai dari pengangkatan raja, perang, hingga perjanjian damai – dibahas bersama hingga mencapai mufakat.
Ibu Agung Andi Depu tumbuh besar dalam sistem ini. Ia melihat langsung bagaimana ayahandanya, Laju Kanna Doro, selalu bermusyawarah dengan para tetua adat sebelum mengambil keputusan penting. Ia juga menyaksikan bagaimana seorang raja bisa diberhentikan secara hormat jika dianggap tidak lagi mewakili kehendak rakyat.
Karena itu, ketika ia kemudian menjadi Arayang Balanipa ke-52 – wanita pertama dalam sejarah yang memegang jabatan itu – ia tidak pernah merasa bahwa kekuasaannya absolut. Ia selalu mengatakan: “Saya besar karena kalian yang membesarkan saya. Saya mulia karena kalian yang memuliakan saya.”
Ini bukan basa-basi. Ini adalah inti dari filosofi kepemimpinan Mandar.
D. Nilai-nilai Budaya dan Siri’ – Malu yang Membakar Jiwa
Jika Anda bertanya kepada orang Mandar, “Apa yang paling berharga dalam hidup ini?”, mereka tidak akan menjawab “emas” atau “tanah” atau “tahta”. Mereka akan menjawab: Siri’ .
Apa itu siri’? Secara harfiah, artinya adalah malu atau harga diri. Namun maknanya jauh lebih dalam daripada itu. Siri’ adalah denyut nadi kehidupan orang Mandar. Mereka memiliki pepatah terkenal:
“Siri’ ditia anna tuo tau dini dilino, siri’ to’o anna tuo tau dini dilino.”
“Hanya dengan siri’ kita hidup di dunia, dan karena siri’ pula kita meninggalkan dunia.”
Artinya: jika seseorang sudah kehilangan rasa malu (harga diri), maka hidupnya tidak berbeda dengan binatang. Siri’ adalah pembeda antara manusia dan hewan.
Siri’ memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah siri’ yang konstruktif: mendorong seseorang untuk berbuat baik, menjaga nama baik keluarga, menepati janji, dan melindungi yang lemah. Wajah kedua adalah siri’ yang destruktif: jika harga diri dilukai, orang Mandar bisa membunuh atau dibunuh demi memulihkannya. Ini bukan hiperbola. Sejarah Mandar dipenuhi dengan tragedi berdarah yang dipicu oleh pelanggaran siri’.
Dalam konteks perjuangan melawan penjajah, siri’ menjadi bahan bakar yang luar biasa. Orang Mandar tidak rela tanahnya diinjak-injak orang asing. Mereka tidak rela anak-anak mereka dijadikan pekerja rodi. Mereka tidak rela benderanya diturunkan seenaknya.
Ibu Agung Andi Depu adalah personifikasi dari siri’ yang membara. Ketika ia memeluk tiang bendera dan berteriak “Silumbangappai bakkeu!”, itu bukan sekadar aksi teatrikal. Itu adalah ekspresi tertinggi dari siri’ – ia lebih memilih mati daripada hidup dalam keadaan terhina.
Selain siri’, orang Mandar juga menjunjung nilai-nilai lain yang disebut Sipakainga (saling mengingatkan), Sipakatou (saling menghargai), Siammasei (saling mengasihi), dan Sibaliparri (saling bekerja sama). Nilai-nilai ini yang membuat mereka mampu bersatu melawan musuh yang jauh lebih besar dan kuat.
Namun, seperti semua nilai luhur, siri’ juga rentan terhadap perubahan zaman. Ibu Agung sendiri sering mengeluh di masa tuanya bahwa generasi muda Mandar mulai melupakan siri’. Ia berkata dengan nada getir:
“Ita tu’u disanga to Mandar saicco sannai tu’u siri’na, iyya tu’u anna diatutui dipapia toi pearanna apa’anu saicco memangdi.”
“Kita yang disebut orang Mandar ini sangat sedikit siri’nya, maka harus kita pelihara sebaik-baiknya, karena memang sangat sedikit.”
Ia tidak salah. Memudarnya penghayatan terhadap siri’ sejalan dengan memudarnya ingatan tentang para pahlawan. Dan inilah yang ingin dihidupkan kembali oleh buku ini: bukan hanya cerita tentang Ibu Agung, tetapi juga tentang nilai-nilai yang ia perjuangkan.
E. Ancaman Kepunahan Budaya dan Kepahlawanan – Ketika Sejarah Mulai Lupa
Ada satu ironi besar di tanah Mandar dewasa ini.
Di satu sisi, orang Mandar sangat bangga dengan sejarah kepahlawanan mereka. Mereka dengan mudah menyebut nama-nama seperti Calo Ammana Wewang, Kaco Puang Pattolawali, atau Ibu Agung Andi Depu. Namun di sisi lain, banyak dari mereka yang tidak bisa menceritakan secara rinci apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh tokoh-tokoh itu.
Lebih parah lagi: tidak ada satupun Pahlawan Nasional yang berasal dari Mandar. Padahal jumlah pejuang Mandar yang gugur dalam berbagai pertempuran – baik melawan Belanda, Jepang, maupun DI/TII – mencapai ribuan. Tragedi Galung Lombok saja menelan korban sekitar 40.000 jiwa pada tahun 1947 – angka yang setara dengan sepertiga korban perang kemerdekaan di Surabaya.
Mengapa bisa terjadi ketimpangan seperti ini?
Ada beberapa penyebab. Pertama, kebijakan sejarah nasional yang selama puluhan tahun cenderung terpusat di Jawa. Pahlawan dari luar Jawa baru mendapatkan pengakuan secara besar-besaran setelah era reformasi. Itu pun tidak semua.
Kedua, dokumentasi yang lemah. Banyak catatan perjuangan di Mandar yang hanya tersimpan dalam ingatan lisan – diceritakan dari kakek ke ayah, dari ayah ke anak. Tidak ada yang menulisnya. Ketika generasi tua meninggal, cerita itu ikut terkubur.
Ketiga, terjadi pemutusan sejarah akibat konflik internal. Pada tahun 1950-an, Mandar diguncang oleh kekuasaan Batalyon 710 di bawah komando Andi Selle dan pemberontakan DI/TII. Banyak tokoh pejuang, termasuk Ibu Agung Andi Depu, yang terpaksa hijrah ke Makassar. Rumah-rumah mereka ditinggalkan, dokumen-dokumen penting hilang atau terbakar.
Keempat, kurangnya apresiasi terhadap pahlawan lokal. Sekolah-sekolah di Mandar lebih banyak mengajarkan perjuangan Diponegoro, Imam Bonjol, atau Pattimura daripada perjuangan anak negeri sendiri. Akibatnya, generasi muda lebih hafal nama Pangeran Diponegoro daripada Ibu Agung Andi Depu – meskipun jarak geografis dan kultural jauh lebih dekat dengan yang terakhir.
Ini memprihatinkan. Seperti kata bijak: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jika Mandar tidak segera bergerak untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan sejarah perjuangannya, maka ancaman kepunahan budaya dan kepahlawanan bukan lagi isapan jempol. Itu akan menjadi kenyataan.
Buku ini adalah salah satu upaya untuk membendung ancaman itu. Bukan dengan cara menggurui, tetapi dengan cara bercerita. Karena pada akhirnya, sejarah yang paling diingat adalah sejarah yang disampaikan dengan hati, bukan dengan angka dan tanggal.
Ibu Agung Andi Depu tidak pernah menginginkan ketenaran. Ia tidak berjuang agar namanya diabadikan. Ia berjuang karena siri’ – karena ia tidak tahan melihat bangsanya dipermalukan oleh penjajah. Namun, rasa malunya itu justru menjadi kebanggaan kita sekarang.
“Tiada gading yang tak retak,” tulis penulis biografi Ibu Agung. “Namun kesempurnaan gading terletak pada retaknya.”
Demikian pula dengan pahlawan. Mereka tidak sempurna. Mereka punya kekurangan, kesalahan, bahkan kontroversi. Tetapi justru di situlah letak kemanusiaan mereka – dan nilai keteladanan yang sesungguhnya.
Inilah yang akan kita telusuri di bab-bab selanjutnya: perjalanan hidup seorang perempuan dari Istana Tinambung yang memilih menjadi pengembara di hutan-hutan Mandar demi menjaga kehormatan bangsanya. Seorang ibu yang rela kehilangan suami, istana, dan harta bendanya, tetapi tidak pernah kehilangan siri’-nya.
Selamat membaca.
Bersambung ke Bab II: Leluhur dan Keluarga Ibu Agung Andi Depu – Dari Imanyambungi hingga Laju Kanna Doro.
Komentar
Posting Komentar