Bab 7: Pasca-G30S – Siapa yang Diuntungkan?

Dalam sejarah, salah satu cara paling jitu untuk menebak siapa dalang di balik suatu peristiwa besar adalah dengan bertanya: “Siapa yang paling diuntungkan?” (Qui bono – dalam bahasa Latin). Meskipun bukan bukti mutlak, hasil akhir sebuah peristiwa seringkali menjadi petunjuk paling terang tentang siapa yang mungkin merancang atau memanfaatkannya.

G30S tidak terkecuali. Setelah gelombang kekacauan mereda dan korporat mulai masuk, peta kekuataan berubah secara dramatis. Tidak hanya terjadi pergantian penguasa, tetapi juga realokasi kekuasaan, sumber daya, dan narasi sejarah secara besar-besaran. Bab ini akan mengupas tuntas para pemenang dan pecundang pasca-G30S, sekaligus menjawab pertanyaan: apakah hasil akhir ini kebetulan belaka, atau sudah direncanakan?

7.1 Soeharto Naik Menjadi Presiden

Dari semua aktor yang terlibat dalam drama 1965, tidak ada yang kariernya melesat setinggi Letnan Jenderal Soeharto. Dalam hitungan minggu, ia berubah dari seorang perwira menengah yang karirnya mandek menjadi pemegang kendali de facto Indonesia.

Langkah Awal Soeharto Mengambil Alih

Pada 1 Oktober 1965, saat para jenderal diculik dan Jakarta dilanda kebingungan, Soeharto tidak panik. Ia justru dengan cepat mengambil alih komando Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) atas restu Jenderal Nasution (yang selamat). Dengan wewenang ini, ia memiliki legitimasi untuk mengerahkan pasukan, menangkap "tersangka", dan mengendalikan informasi.

Dalam beberapa hari, Soeharto menguasai panggung. Ia memberi pidato tegas, menyalahkan PKI, dan memimpin operasi pembersihan. Sementara itu, Presiden Soekarno semakin terpinggirkan. Pada 11 Maret 1966, Soekarno terpaksa menandatangani Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi keamanan negara. Supersemar adalah pisau bermata dua: secara resmi, Soekarno masih presiden; secara praktis, Soeharto sudah menjadi penguasa.

Pada Maret 1967, Soeharto resmi diangkat sebagai Pejabat Presiden, dan setahun kemudian menjadi Presiden penuh. Ia akan memegang jabatan itu selama 32 tahun, hingga lengser pada Mei 1998.

Ironi: Soeharto, yang pada 1952 nyaris dipecat karena korupsi gula dan ditampar di depan umum, kini berdiri di puncak kekuasaan tertinggi. Para jenderal yang pernah meremehkannya telah mati, dikubur di Lubang Buaya, dan diubah menjadi pahlawan—simbol yang justru ia gunakan untuk melegitimasi kekuasaannya.

Apa yang Soeharto Peroleh?

Kekuasaan absolut – Ia membangun rezim otoriter dengan dwifungsi ABRI (militer berperan di politik dan sosial).
Kekayaan luar biasa – Melalui yayasan-yayasan (Supersemar, Dharma Putra, dll.), Soeharto dan keluarganya menguasai monopoli ekonomi: dari cengkeh, mobil nasional, hingga proyek-proyek infrastruktur.
Lingkaran setia – Para perwira bawah yang dulu mendukungnya (Ali Murtopo, Benny Moerdani, Sudharmono) diberi posisi menteri, pangkat jenderal, dan akses ekonomi.
Kekebalan hukum – Dengan narasi "Pahlawan Penyelamat Bangsa", Soeharto tidak pernah bisa dituntut atas pelanggaran HAM selama 32 tahun.

7.2 Soekarno Digulingkan

Jika Soeharto adalah pemenang mutlak, maka Presiden Soekarno adalah pecundang terbesar. Sang proklamator, yang pernah disegani dunia, perlahan-lahan diisolasi dan dihabisi secara politik.

Proses Pemakzulan

Setelah Supersemar, Soeharto secara sistematis melucuti kekuasaan Soekarno:

Pelarangan PKI (Maret 1966) – Soekarno awalnya menolak, tetapi tekanan mahasiswa (KAMI) dan militer memaksanya.
Nawaksara – Soekarno memberi pidato pertanggungjawaban (Nawaksara) pada 1966, tetapi ditolak MPRS karena dianggap tidak cukup menjelaskan keterlibatannya dengan PKI.
Pencopotan gelar – MPRS mencabut gelar "Pemimpin Besar Revolusi" dan "Presiden Seumur Hidup".
Tahanan rumah – Mulai 1967, Soekarno ditahan di Wisma Yaso, Jakarta, kemudian dipindah ke Blitar. Ia tidak diizinkan bertemu banyak orang, dan kesehatannya memburuk.

Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 dalam kondisi yang masih misterius (ada yang menduga diracun). Pemakamannya di Blitar digeruduk massa pro-Orde Baru yang melempari rumah duka dengan batu. Ironi yang pedih bagi seorang pendiri bangsa.

Penghapusan Legasi Soekarno

Di bawah rezim Soeharto, nama Soekarno hampir dihapus dari ruang publik. Jalan-jalan berganti nama, patung-patung dipindah, dan buku-buku sejarah hanya menyebut Soekarno sebagai "pemimpin yang lemah terhadap komunis". Baru pada era Reformasi awal 2000-an, sebagian kehormatan Soekarno dipulihkan (misalnya gelar pahlawan proklamator tetap, tetapi tidak pernah dipulihkan sebagai presiden seumur hidup).

Pertanyaan kritis: Jika Soekarno adalah dalang G30S, mengapa ia justru kehilangan segalanya? Seorang dalang biasanya mempersiapkan exit strategy. Soekarno tidak memiliki strategi apa pun—ia hanya korban dari konflik yang ia sendiri tidak sepenuhnya pahami.

7.3 PKI Dihancurkan, Anggota dan Simpatisan Dibantai

Inilah episode paling kelam dalam sejarah Indonesia modern: pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh komunis, atau bahkan hanya dituduh "pro-PKI". Angka kematian masih diperdebatkan, tetapi sejarawan serius memperkirakan antara 500.000 hingga 1.000.000 jiwa tewas dalam kurun 1965–1966.

Mekanisme Pembantaian

Daftar hitam – CIA dan militer Indonesia sudah menyusun daftar nama tokoh komunis, simpatisan, dan bahkan orang yang hanya dianggap "kiri". Daftar ini disebarkan ke komandan militer daerah.
Pasukan pembantai – Selain TNI AD, milisi sipil seperti Pemuda Pancasila, Banser, dan organisasi keagamaan lainnya dilibatkan. Mereka dilatih dan dipersenjatai.
Metode pembunuhan – Tidak hanya eksekusi, tetapi juga pemotongan, pembakaran hidup-hidup, dan pembuangan mayat ke sungai. Di Jawa Tengah dan Timur, mayat-mayat mengapung di Bengawan Solo.
Penangkapan massal – Ratusan ribu orang ditahan tanpa pengadilan. Banyak yang ditahan selama bertahun-tahun di pulau-pulau terpencil (Buruh) tanpa proses hukum.

Dampak Jangka Panjang

Teror kolektif – Masyarakat hingga hari ini masih takut membicarakan PKI. Stigma "komunis" digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.
Kehilangan generasi intelektual – Banyak guru, seniman, jurnalis, dan aktivis buruh yang cakap dibantai. Indonesia kehilangan potensi pemikiran kritis selama puluhan tahun.
Pelarangan PKI dan ideologi komunis – PKI dilarang selamanya melalui TAP MPRS No. XXV/1966. Siapapun yang menyebarkan ajaran komunis bisa dipenjara (pasal ini masih berlaku hingga kini).

Kesimpulan: Tidak ada pihak yang lebih hancur daripada PKI dan simpatisannya. Mereka bukan hanya kalah, tetapi dimusnahkan secara fisik dan historis. Ini adalah kemenangan mutlak bagi Soeharto dan sekutu-sekutunya.

7.4 Amerika Serikat Masuk ke Indonesia: Investasi dan Korporasi AS Menguasai Sumber Daya

Salah satu ironi terbesar: rezim Soeharto yang mengklaim sebagai "pembela nasionalisme" justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi modal asing, terutama dari Amerika Serikat. Padahal, Soeharto dulu dikenal sebagai perwira yang anti-imperialis. Namun, kekuasaan mengubah prioritas.

Kembalinya Investasi AS

Setelah memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia dan menasionalisasi aset Belanda pada era Soekarno, Indonesia nyaris menjadi "negara tertutup" bagi Barat. Pasca-G30S, semua itu berbalik:

1967 – Freeport Indonesia mendapat kontrak karya (KK) untuk menambang emas, tembaga, dan perak di Grasberg, Papua. Ini adalah tambang emas terbesar di dunia.
1968 – Caltex (gabungan Chevron dan Texaco) memperkuat eksplorasi minyak di Riau. Kemudian Exxon juga masuk.
1970-an – Bank dunia dan IMF mulai mengucurkan pinjaman, dengan syarat liberalisasi ekonomi.

Hubungan Militer AS-Indonesia

AS juga segera memulihkan hubungan militer. Latihan bersama (seperti operasi "Flashback") dimulai, dan senjata-senjata AS kembali mengalir. Puncaknya, pada 1970-an, Indonesia menjadi salah satu penerima bantuan militer AS terbesar di Asia Tenggara.

Kontradiksi: Soeharto membantai komunis atas nama nasionalisme, tetapi kemudian membiarkan Freeport dan Caltex mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan keuntungan 90% mengalir ke luar negeri. Apakah ini nasionalisme atau sekadar kedok untuk menjual negara?

Stabilitas untuk Bisnis

Bagi AS, yang terpenting adalah stabilitas. Rezim Soeharto menjamin kepastian investasi, upah buruh rendah, dan larangan serikat pekerja independen. Tidak ada lagi ancaman nasionalisasi atau pengusiran perusahaan AS. Dari sudut pandang Washington, investasi di rezim otoriter yang "ramah bisnis" jauh lebih menguntungkan daripada demokrasi yang "tidak stabil".

7.5 Penghapusan Jejak Komunis dari Sejarah dan Pendidikan Nasional

Pemenang tidak hanya menulis ulang sejarah, tetapi juga menghapus ingatan tentang pihak yang dikalahkan. Orde Baru melakukan ini secara sistematis.

Revisi Kurikulum Sejarah

Semua buku pelajaran yang ditulis sebelum 1965 ditarik dan diganti dengan buku versi Orde Baru.
Tokoh-tokoh komunis atau yang dekat komunis dihapus: Tan Malaka (filsuf kemerdekaan), Idit (tokoh Rengasdengklok), Semaun, Darsono, dan lain-lain tidak pernah disebut di bangku sekolah.
Peran Soekarno dan Hatta dalam kerja sama dengan PKI pada masa revolusi juga dihilangkan.

Film, Monumen, dan Ritual Tahunan

Film Pengkhianatan G30S/PKI diputar wajib setiap tahun di TVRI dan sekolah-sekolah. Film ini tidak akurat secara sejarah tetapi sangat efektif secara propaganda.
Monumen Pancasila Sakti didirikan di Lubang Buaya, tempat mayat para jenderal ditemukan. Setiap tahun tanggal 30 September, upacara nasional digelar di sana.
Doktrin "Bahaya Laten" – Komunisme disebut sebagai bahaya laten (terpendam) yang sewaktu-waktu bisa bangkit lagi. Masyarakat terus dihantui ketakutan akan "kembalinya PKI".

Dampak pada Generasi

Hingga hari ini, survei menunjukkan bahwa mayoritas orang Indonesia masih percaya PKI sebagai dalang tunggal G30S. Mereka tidak pernah diajarkan versi alternatif, dan setiap upaya untuk mempertanyakan narasi resmi langsung dihujat dengan tuduhan "pro-komunis". Literasi sejarah yang kritis tidak pernah berkembang.

Kesimpulan: Penghapusan jejak komunis bukanlah upaya objektif untuk "membersihkan sejarah". Ia adalah politik ingatan yang dirancang untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto dan melegitimasi pembantaian massal. Dengan tidak adanya sudut pandang lain dalam pendidikan, generasi demi generasi tumbuh dalam keyakinan bahwa PKI adalah monster, dan Soeharto adalah pahlawan.

7.6 Ringkasan: Tabel Pemenang dan Pecundang

Pihak	Posisi Sebelum G30S	Posisi Sesudah G30S	Status
Soeharto	Letnan Jenderal, Panglima Kostrad (karir mandek)	Presiden RI (1967–1998)	Pemenang mutlak
Faksi Bawah TNI AD	Perwira menengah tanpa akses ekonomi	Menteri, jenderal, pengusaha	Pemenang
Amerika Serikat	Hubungan dingin, diblokir Soekarno	Akses investasi, militer, politik	Pemenang besar
PKI	Partai terbesar ketiga di dunia	Hancur, dilarang, anggotanya dibantai	Pecundang total
Soekarno	Presiden populer, pemimpin dunia ketiga	Tahanan rumah, mati terisolasi	Pecundang
Jenderal Menteng	Pimpinan TNI AD, hidup mewah	Mati di Lubang Buaya (lalu jadi pahlawan)	Pecundang
Masyarakat Sipil	Beragam, ada ruang demokrasi terbatas	Teror, sensor, ketakutan	Pecundang

7.7 Penutup Bab: Apakah Ini Kebetulan?

Jika kita melihat tabel di atas, satu hal yang jelas: G30S menghasilkan redistribusi kekuasaan dan kekayaan yang sangat dramatis, menguntungkan Soeharto, AS, dan faksi bawah militer, sekaligus menghancurkan PKI, Soekarno, dan para jenderal menteng.

Apakah ini semua kebetulan? Apakah mungkin sebuah peristiwa serumit G30S menghasilkan pemenang dan pecundang yang begitu jelas tanpa ada rencana? Sejarawan yang jujur akan menjawab: tidak mungkin.

Tentu, tidak ada bukti langsung bahwa Soeharto merencanakan semuanya dari awal. Tetapi setidaknya, ia adalah pemanfaat ulung—mungkin bahkan arsitek utama—dari kekacauan yang ia ciptakan. Seperti yang dikatakan oleh Jenderal (Purn.) Sumitro, salah satu ajudan Soeharto: "Pak Harto itu tidak pernah perintah langsung. Tapi semua orang tahu apa yang beliau mau."

Dan apa yang Soeharto mau? Jawabannya kini terang benderang: kekuasaan tertinggi, kekayaan tak terbatas, dan pengakuan dunia sebagai pahlawan. Untuk itu, ia rela mengorbankan jutaan nyawa.

Bab 8: Propaganda dan Doktrin Orde Baru yang Masif

Teks Tersisa