Bab 8: Propaganda dan Doktrin Orde Baru yang Masif
Salah satu hukum kekuasaan yang paling tua dalam sejarah adalah: seorang pemenang tidak cukup hanya menaklukkan lawan secara fisik. Ia juga harus merebut hati, pikiran, dan ingatan kolektif. Tanpa hegemoni kultural, kemenangan fisik hanya akan bertahan satu generasi. Dengan propaganda yang masif dan berkelanjutan, kemenangan bisa diabadikan selama puluhan tahun, bahkan berabad-abad.
Tidak ada yang lebih paham hukum ini selain Jenderal Soeharto dan para arsitek Orde Baru. Mereka sadar bahwa meskipun PKI sudah hancur secara fisik pada 1966, ancaman "kebangkitan komunis" bisa digunakan sebagai kabut asap untuk menutupi kekuasaan otoriter mereka selama tiga dekade. Oleh karena itu, mereka membangun mesin propaganda paling besar yang pernah Indonesia lihat—sebuah mesin yang tidak hanya menyebarkan kebohongan, tetapi juga menciptakan ritual tahunan, bahasa baru, dan ketakutan kolektif yang bertahan hingga hari ini.
Bab ini akan mengupas tuntas bagaimana propaganda Orde Baru dijalankan, apa saja instrumennya, dan apa tujuannya yang sesungguhnya.
8.1 Film G30S/PKI sebagai Tontonan Wajib Setiap Tahun
Di antara semua instrumen propaganda, tidak ada yang lebih ikonik dan efektif selain film *Pengkhianatan G30S/PKI*. Film yang disutradarai Arifin C. Noer ini diproduksi pada 1984 atas perintah langsung Soeharto, dengan melibatkan aktor-aktor terkenal dan dana besar. Namun, film ini bukanlah karya seni yang jujur—ia adalah senjata politik.
Konten dan Gaya Film
Film ini memiliki durasi sekitar 4 jam 40 menit (versi orisinal) dan dipotong menjadi sekitar 2 jam untuk tayangan TV. Namun, adegan-adegan kekerasan tetap dipertahankan:
Adegan penyiksaan – Para jenderal disiksa dengan sadis: ada yang dipukul, ditendang, bahkan ada adegan (kontroversial) tentang pemotongan alat kelamin. Meskipun banyak sejarawan meragukan kebenaran adegan itu, film ini menampilkannya secara detail.
Adegan pembunuhan di lubang buaya – Para jenderal digiring ke lubang buaya, ditembak, lalu mayatnya dibuang ke sumur tua.
Wajah PKI yang biadab – Anggota PKI digambarkan sebagai orang-orang beringas, bertato palu arit, sering tertawa jahat, dan tidak punya moral.
Tayangan Wajib Tahunan
Selama rezim Orde Baru, film ini diwajibkan untuk ditayangkan di TVRI setiap tanggal 30 September menjelang malam. Di sekolah-sekolah, siswa diwajibkan menonton film ini, seringkali di ruang kelas dengan proyektor 16 mm. Beberapa daerah bahkan mewajibkan siswa menulis laporan tentang film tersebut sebagai tugas.
Bayangkan dampaknya: seorang anak Indonesia sejak SD hingga SMA menonton film yang sama setiap tahun, dengan adegan kekerasan yang sama. Otak mereka diprogram untuk mengasosiasikan PKI dengan biadab, jahat, dan pengkhianat. Tidak ada ruang untuk bertanya, "Apakah ini benar-benar terjadi?" atau "Mengapa tidak ada versi lain?"
Dampak Psikologis
Psikolog menyebut teknik ini sebagai kondisioning klasik: pengulangan stimulus yang sama (film) menghasilkan respons emosional yang tetap (takut, benci). Anak-anak yang tumbuh dengan tontonan ini akan membawa ketakutan itu hingga dewasa, bahkan setelah rezim Soeharto runtuh.
Pada 1998, setelah Soeharto lengser, tayangan wajib film ini dihentikan. Namun, banyak sekolah dan keluarga masih menontonnya secara sukarela karena sudah menjadi "tradisi". Hingga 2024, beberapa sekolah masih memutar film ini meskipun tidak lagi diwajibkan pemerintah.
Ironi yang tidak disadari: Film yang sama yang diproduksi untuk membela Soeharto kini terus ditonton meskipun Soeharto sudah mati. Ini menunjukkan betapa efektifnya propaganda jangka panjang.
8.2 Diksi “Pengkhianat”, “Ateis”, “Antireligius” yang Dilekatkan pada PKI
Selain film, Orde Baru juga melancarkan perang semantik: mengubah bahasa agar kata-kata tertentu selalu melekat pada PKI, sehingga masyarakat tidak bisa memisahkan satu dari yang lain.
A. “Pengkhianat” – Mencuri Legitimasi Nasionalisme
Kata "pengkhianat" memiliki bobot moral yang sangat berat, terutama dalam budaya Indonesia yang sangat menjunjung kesetiaan (terhadap keluarga, guru, pemimpin, dan negara). Dengan menyebut PKI sebagai pengkhianat, Orde Baru melakukan beberapa hal:
Menyamakan PKI dengan musuh negara – Tidak perlu bukti konkret; label sudah cukup.
Menghilangkan simpati – Siapa pun yang berani membela PKI otomatis menjadi "pengkhianat" juga.
Membenarkan kekerasan – Melawan pengkhianat adalah tindakan patriotik, sekalipun dengan membunuh.
Kata "pengkhianat" juga dikaitkan dengan peristiwa G30S itu sendiri, sehingga nama "Pengkhianatan G30S/PKI" menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.
B. “Ateis” dan “Antireligius” – Menyerang Dimensi Spiritual
Indonesia adalah negara yang religius. Mayoritas penduduk beragama Islam, dengan minoritas Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Tuduhan "ateis" adalah senjata paling mematikan karena:
Ateisme dianggap sebagai ketiadaan moral – Di mata masyarakat tradisional, orang yang tidak percaya Tuhan dianggap tidak memiliki pegangan etis, sehingga bisa melakukan kejahatan apa pun.
Ateisme melawan sila pertama Pancasila – Dengan tuduhan ini, PKI tidak hanya musuh politik, tetapi juga musuh ideologi negara.
Membangun front agama – Orde Baru berhasil menggalang dukungan dari semua organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, PGI, Walubi, dll.) untuk bersama-sama memerangi PKI.
Padahal secara historis, tidak benar bahwa PKI secara institusi menganut ateisme. DN Aidit sendiri pernah menyatakan bahwa PKI menghormati agama dan memiliki kader yang beragama. Namun, seperti kata George Orwell dalam *1984*, "Siapa yang menguasai masa lalu, menguasai masa depan. Siapa yang menguasai masa kini, menguasai masa lalu." Orde Baru dengan sengaja mengubah masa lalu untuk menguasai masa kini.
C. “Biadab”, “Sadis”, “Tidak berperikemanusiaan”
Selain dua label utama di atas, PKI juga dilabeli dengan kata-kata yang membangkitkan emosi jijik dan takut. Setiap kali ada perbincangan tentang G30S, kata-kata seperti "biadab", "sadis", "pembunuh berdarah dingin" selalu muncul. Tujuannya: mencegah empati. Jika korban PKI (yang juga banyak, sekitar 500.000–1.000.000 orang) disebut sebagai "manusia", maka akan timbul rasa iba. Tetapi jika mereka disebut "biadab", maka pembantaian menjadi tindakan yang bisa dibenarkan—bahkan mulia.
8.3 Ironi: Soeharto Abangan yang Mempropagandakan PKI sebagai Ateis
Salah satu kejanggalan paling besar dari propaganda Orde Baru adalah tokoh penyebarnya sendiri: Jenderal Soeharto.
Siapa Soeharto Sebenarnya?
Berdasarkan berbagai kesaksian (termasuk dari keluarga dekat dan ajudan), Soeharto adalah seorang abangan tulen. Abangan adalah istilah dalam budaya Jawa untuk menyebut muslim yang tidak menjalankan syariat secara ketat—tidak salat lima waktu, tidak puasa Ramadan, bahkan kadang tidak tahu membaca Al-Qur'an.
Dalam otobiografi yang ditulis dengan bantuan sejarawan O.G. Roeder, Soeharto mengakui bahwa ia baru belajar salat pada tahun 1960-an (saat ia sudah berusia 40 tahun), dan itupun karena tekanan politik, bukan karena kesadaran personal. Jelas, ini bukan profil seorang "pembela agama".
Kontradiksi Terbuka
Namun, dalam setiap pidato kenegaraan, terutama setiap tanggal 1 Oktober (Hari Kesaktian Pancasila), Soeharto dengan lantang menyerang PKI sebagai "ateis yang ingin mengganti Pancasila dengan komunisme". Ia juga sering mengaitkan komunisme dengan "penghinaan terhadap agama" dan "perusak nilai-nilai ketuhanan".
Pertanyaan yang muncul: Bagaimana mungkin seorang abangan yang tidak pernah salat dan tidak puasa menjadi vokal paling keras menuduh orang lain ateis?
Jawabannya: Propaganda tidak butuh konsistensi personal. Yang dibutuhkan adalah efektivitas politik. Soeharto sadar bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim yang taat atau setidaknya peduli dengan agama. Dengan mempropagandakan PKI sebagai ateis, ia menggalang dukungan massa yang sangat besar. Ia tidak perlu menjadi saleh untuk memanfaatkan kesalehan orang lain.
Ijtihad Politik: Ketika PKI Menjadi "Musuh Bersama"
Fenomena ini mirip dengan apa yang terjadi dalam politik identitas di berbagai negara: seorang pemimpin yang secara pribadi tidak terlalu religius bisa menjadi "pembela agama" paling keras di depan publik. Yang penting adalah menciptakan musuh bersama yang bisa dibenci semua pihak, lalu menempatkan diri sebagai pelindung dari musuh itu.
Dalam kasus Soeharto, musuh bersama itu adalah PKI. Dengan menyebut PKI sebagai ateis, ia menyatukan semua kekuatan agama—Islam, Kristen, Hindu, Buddha—di bawah payung "Pancasila". Ia tidak perlu menjadi contoh keberagamaan; ia cukup menjadi "bapak yang melindungi anak-anaknya dari serigala".
8.4 Tujuan Propaganda: Mengukuhkan Versi Tunggal dan Melegitimasi Kekuasaan Orde Baru
Setelah melihat instrumen dan kontradiksi propaganda, kini kita sampai pada pertanyaan sentral: Apa sebenarnya tujuan dari semua ini?
Tujuan 1: Mengukuhkan Versi Tunggal sebagai Satu-Satunya Kebenaran
Orde Baru ingin tidak ada satupun warga Indonesia yang mengetahui bahwa ada versi alternatif selain "PKI dalang tunggal". Dengan tayangan wajib film G30S setiap tahun, dengan diksi-diksi yang melekat, dengan penghapusan tokoh komunis dari buku sejarah, mereka memastikan bahwa masyarakat tidak pernah terpapar informasi yang bertentangan.
Ini penting karena jika masyarakat tahu bahwa ada kemungkinan Soeharto terlibat, atau bahwa para jenderal yang terbunuh mungkin korban konspirasi internal, maka legitimasi Soeharto sebagai "penyelamat bangsa" akan runtuh.
Tujuan 2: Melegitimasi Kekuasaan Otoriter Orde Baru
Setiap rezim otoriter membutuhkan ancaman eksistensial untuk membenarkan tindakan represifnya. Tanpa ancaman, tidak ada alasan untuk membatasi kebebasan pers, menahan lawan politik tanpa pengadilan, atau mengerahkan militer ke daerah-daerah.
PKI (atau hantu PKI) menjadi ancaman eksistensial yang sempurna. Selama 32 tahun, Soeharto selalu bisa mengatakan: "Jika saya tidak tegas, PKI akan bangkit lagi." Ini mirip dengan dalih "bahaya komunis" yang digunakan AS untuk perang di Vietnam, atau "bahaya teroris" yang digunakan Bush untuk invasi ke Irak.
Dengan ketakutan yang diproduksi secara terus-menerus, rakyat rela kehilangan hak-hak demokrasi asalkan mereka merasa "aman".
Tujuan 3: Membenarkan Pembantaian Massal 1965–1966
Pembantaian setengah hingga satu juta orang bukanlah tindakan kecil. Tanpa propaganda yang masif, tindakan ini akan terus menghantui rezim. Dengan menyebut para korban sebagai "pengkhianat ateis", Soeharto dan jenderal-jenderalnya bisa tidur nyenyak—atau setidaknya berpura-pura bahwa yang mereka lakukan adalah "pembersihan" yang patriotik.
Propaganda juga berfungsi untuk mencegah tuntutan keadilan. Hingga hari ini, tidak ada satu pun pelaku pembantaian yang diadili. Mengapa? Karena masyarakat masih percaya bahwa yang dibantai itu adalah "manusia-manusia jahat" yang pantas mati.
Tujuan 4: Menciptakan Budaya Takut dan Self-Censorship
Dampak paling panjang dari propaganda adalah internalisasi ketakutan. Masyarakat Indonesia, bahkan setelah Reformasi, cenderung mempraktikkan self-censorship ketika membahas G30S, PKI, atau Soeharto. Mereka takut dicap "PKI", "komunis", atau "pengkhianat".
Ini adalah kemenangan terbesar propaganda: ketika korban setuju dengan narasi pembunuhnya. Banyak orang Indonesia yang secara sadar atau tidak sadar mengulang narasi Orde Baru tentang G30S, meskipun mereka sendiri mungkin tidak setuju dengan Soeharto. Ini menunjukkan bahwa propaganda telah berhasil menanamkan "musuh imajiner" yang tidak pernah mati.
8.5 Propaganda Pasca-Orde Baru: Antara Kelanjutan dan Perlawanan
Setelah Soeharto lengser pada 1998, beberapa perubahan terjadi:
Film G30S/PKI tidak lagi diwajibkan, tetapi masih sering diputar.
Buku-buku sejarah mulai direvisi, meskipun lambat dan masih banyak yang bias.
Sejarawan dan aktivis mulai berani mengajukan versi alternatif, meskipun risiko dicap "komunis" masih tinggi.
Namun, secara umum, infrastruktur propaganda Orde Baru belum sepenuhnya dibongkar. Kurikulum nasional hingga kini masih mengajarkan G30S versi Orde Baru di sekolah-sekolah. Monumen Pancasila Sakti masih berdiri. Upacara peringatan G30S masih digelar oleh pemerintah di berbagai tingkatan.
Beberapa langkah kecil menuju rekonsiliasi telah diambil, misalnya pengakuan pelanggaran HAM berat oleh Tim P9 (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang gagal), tetapi belum ada permintaan maaf resmi dari negara kepada korban dan keluarganya.
Kesimpulan: Propaganda Orde Baru telah menciptakan "kebenaran alternatif" yang lebih kuat daripada fakta sejarah. Membongkarnya bukan hanya tugas sejarawan, tetapi tugas seluruh bangsa yang menginginkan rekonsiliasi jujur dan damai.
8.6 Penutup Bab: Propaganda Sebagai Senjata Pemenang
Dari film wajib tahunan hingga diksi "pengkhianat" dan "ateis", dari ironi Soeharto abangan hingga tujuan legitimasi kekuasaan—semua ini menunjukkan bahwa G30S bukan hanya peristiwa kudeta, tetapi juga peristiwa penciptaan mitos. Mitos itu berhasil bertahan selama 32 tahun karena didukung oleh mesin propaganda yang kuat, dan terus bertahan hingga kini karena tidak ada upaya serius untuk menceritakan ulang sejarah secara jujur.
Bab berikutnya (Bab 9) akan membahas tentang literasi sejarah dan tantangan masa kini—bagaimana kita sebagai generasi baru bisa keluar dari belenggu propaganda dan mulai berpikir multiperspektif tanpa takut dihakimi.
Komentar
Posting Komentar