Bab 6 John F. Kennedy yang Memanjakan Soekarno

 




Di tengah gemuruh Perang Dingin tahun 1960-an, hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia di bawah Presiden Soekarno menjadi salah satu drama geopolitik paling menegangkan. John F. Kennedy, presiden AS yang karismatik, justru memposisikan dirinya sebagai pendukung setia Soekarno, menolak tekanan dari korporasi seperti Freeport Sulphur untuk memaksa Indonesia membuka tambang emas Papua. Keputusan ini bukan semata soal idealisme, melainkan strategi cerdas untuk menjaga Indonesia tetap berada di orbit Barat.

Mengapa AS Takut Indonesia Masuk Blok Komunis?

Indonesia pada era Soekarno adalah hadiah besar bagi blok komunis. Dengan populasi lebih dari 100 juta jiwa—terbesar ketiga di dunia saat itu—dan sumber daya alam melimpah seperti minyak, karet, dan potensi mineral raksasa di Papua, Indonesia bisa menjadi benteng utama Soviet dan China di Asia Tenggara. Soekarno sendiri condong ke kiri: ia mendeklarasikan politik Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme), mendukung Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung sebagai panggung anti-Barat, dan bahkan membubarkan militer sambil memperkuat PKI (Partai Komunis Indonesia) yang punya jutaan anggota.

Bayangkan jika Indonesia jatuh ke pelukan komunis: rantai dominos akan runtuh. Vietnam Utara sudah merebut selatan, Kuba merevolusi di bawah Castro, dan sekarang Indonesia? AS melihat skenario neraka di mana China Mao Zedong menguasai jalur perdagangan Samudra Hindia melalui Selat Malaka. Kennedy, yang mewarisi doktrin containment dari Eisenhower, tak mau mengambil risiko. Dokumen rahasia deklasifikasi CIA menunjukkan kekhawatiran ini: Indonesia bukan sekadar negara, tapi kunci untuk mencegah "monopoli komunis" di Pasifik.

Ancaman Rusia dan Cina, Posisi Australia sebagai Sekutu

Ancaman nyata datang dari superpower merah. Uni Soviet menyediakan bantuan militer besar-besaran ke Indonesia, termasuk kapal selam, jet MiG, dan rudal—total nilai miliaran dolar—untuk konfrontasi Indonesia melawan Malaysia (1963-1966), yang didukung AS dan Inggris. Nikita Khrushchev bahkan mengunjungi Jakarta, sementara China memberikan propaganda dan senjata ringan. Soekarno membalas dengan pidato anti-imperialisme, menyebut AS sebagai "tuan tanah" yang haus koloni.

Australia, sekutu dekat AS melalui ANZUS Treaty, panik luar biasa. Pulau Jawa hanya 300 km dari Darwin, dan invasi komunis hipotetis bisa mengancam keberadaan mereka. Canberra mendesak Washington untuk campur tangan, tapi Kennedy memilih pendekatan lembut: bantuan ekonomi senilai ratusan juta dolar, kunjungan negara, dan mediasi rahasia. Ini kontras dengan sikap keras terhadap Cuba atau Vietnam—Kennedy sadar, memprovokasi Soekarno justru akan mendorongnya ke pelukan Moskow dan Beijing.

Kennedy Menolak Tekanan Freeport terhadap Soekarno

Freeport Sulphur, dipimpin Wilson F. Stanton yang haus petualangan, sudah mencium emas di Papua sejak 1960. Laporan Jan Dozy tentang "Ertsberg" (Gunung Es Batu) yang kaya tembaga-emas membuat mereka mendesak pemerintah AS untuk memaksa Indonesia. Tekanan datang lewat lobi di Departemen Luar Negeri dan Kongres: "Buka Papua atau biarkan komunis kuasai tambang terbesar dunia!" Tapi Kennedy menolak mentah-mentah.

Dalam pertemuan rahasia 1962, Kennedy menyatakan dukungan pada Soekarno yang menuntut 60% saham Freeport—jauh di atas standar kontrak kolonial. Alasannya sederhana: prioritas geopolitik mengalahkan profit korporasi. "Kami tak mau Freeport jadi alasan Soekarno berpaling ke Rusia," catat memo internal. JFK bahkan mengirim utusan pribadi ke Jakarta untuk meyakinkan Soekarno bahwa AS hormati kedaulatan Indonesia, sambil menjanjikan investasi infrastruktur tanpa syarat eksploitatif.

Keputusan ini membuahkan hasil sementara: Soekarno tetap netral, meski curiga. Namun, ironisnya, pembunuhan Kennedy di Dallas pada 22 November 1963 mengubah segalanya. Lyndon B. Johnson, penerusnya, lebih pro-bisnis dan kurang idealis. Tekanan Freeport kembali mengalir deras, membuka jalan bagi Supersemar 1966 dan kontrak berdarah 1967. Apakah ini kebetulan, atau bagian dari pola yang lebih gelap? Bab selanjutnya akan mengungkap.




Bab 7 Kabar Duka Dallas – JFK Ditembak 22 November 1963

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MAMUJU MISTIK: 10 KISAH GAIB YANG MENGGENTARKAN MAMUJU

Gambar
  Pengantar Mengapa Buku Ini Perlu Ditulis? Mamuju. Sebuah nama yang mungkin tak pernah kamu dengar dalam peta liburan atau daftar kota besar Indonesia. Tapi di balik sunyi hutan dan gemuruh ombak Selat Makassar, tersimpan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Cerita yang tidak hanya bisik-bisik di warung kopi, tapi juga pernah mengguncang berita nasional. Saya membaca puluhan artikel dari ANTARA, Kompas, Detik, Tagar, iNews, dan portal lainnya. Ada ribuan warga yang mengaku melihat kuntilanak terbang membawa bayi. Ada jembatan yang konon meminta tumbal setiap beberapa tahun. Ada pocong yang ternyata manusia, dan ada sumur yang katanya bisa mendatangkan jodoh. Tapi kenapa buku ini perlu ditulis? Bukan sekadar untuk menakuti. Karena di balik setiap kisah gaib, selalu ada sesuatu yang lebih nyata: ketakutan kita sendiri, trauma kolektif, ekonomi warga yang tiba-tiba hidup karena keramaian, atau bahkan kritik sosial yang terselip dalam mitos. Buku ini bukan kumpulan cerita fi...
Read more »

PEMERINTAH DAERAH DI ERA EFISIENSI

Gambar
  Dengan Keterbatasan Anggaran Tetap Mengoptimalkan Pelayanan Publik dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat PENGANTAR Catatan dari Seorang ASN di bagian timur Indonesia Saya adalah salah satu dari ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia yang setiap harinya bekerja di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat . Daerah kami mungkin tidak sebesar Jawa atau Sumatra. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kami tidak setinggi DKI Jakarta. Namun, semangat untuk melayani masyarakat tidak pernah surut, meski dompet daerah semakin tipis. Semua berubah pada pagi hari 22 Januari 2025 . Saat itu, saya menyaksikan sendiri berita yang disampaikan Menteri Keuangan: Presiden Prabowo Subianto, di awal kepemimpinannya, mengeluarkan instruksi tegas tentang efisiensi nasional. Instruksi yang dimaksud adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD . Presiden mengamanatkan pemangkasan anggaran secara besar-besaran. Di Sulawesi Barat, dampaknya la...
Read more »

BAB 11: KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN PENDUKUNG

Gambar
  Strategi, teknologi, dan kepemimpinan yang telah kita bahas di bab-bab sebelumnya tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan kerangka hukum yang kuat. Regulasi bisa menjadi katalis yang mempercepat transformasi, tetapi juga bisa menjadi penghambat yang melumpuhkan inovasi. Di bab ini, kita akan membahas bagaimana regulasi di Indonesia—dari pusat hingga daerah—bisa menjadi fondasi bagi efisiensi yang berkelanjutan, sekaligus mengidentifikasi celah-celah yang perlu diperbaiki. 11.1. Harmonisasi Regulasi Pusat-Daerah untuk Efisiensi yang Terintegrasi Harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah menjadi isu yang makin krusial di tengah desentralisasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. Ketika kita berbicara tentang efisiensi, pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah regulasi pusat dan daerah sudah selaras? Atau justru tumpang tindih dan saling bertentangan? Instrumen kebijakan utama yang menjadi rujukan semua daerah saat ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Ta...
Read more »