Bab 5: Dualisme dan Persaingan Internal Intelijen
Setelah membaca bab-bab sebelumnya, Anda mungkin membayangkan intelijen Indonesia sebagai sebuah organisasi tunggal yang solid, bergerak seperti mesin terkoordinasi di bawah komando presiden. Anda salah besar.
Kenyataannya, dunia intelijen di Indonesia ibarat sebuah kapal dengan dua nahkoda yang saling membenci. Masing-masing mengklaim memiliki peta yang benar, masing-masing yakin nahkoda lain adalah agen musuh, dan masing-masing lebih sibuk merebut kemudi daripada memperhatikan gunung es di depan. Kapal itu bernama Indonesia. Dan gunung es itu bernama ancaman nyata.
5.1 BIN (di Bawah Presiden) vs BAIS (di Bawah Tentara)
Untuk memahami perang saudara intelijen ini, kita harus mengenal kedua “kerajaan” yang bertikai.
BIN: Intelijen Sipil di Bawah Presiden
BIN (Badan Intelijen Negara) adalah anak kandung Presiden. Dibentuk pada tahun 2001 melalui Perpres No. 43 tahun 2001 sebagai penyempurnaan dari Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara) yang sudah ada sejak era Soekarno, BIN secara struktural bertanggung jawab langsung kepada presiden. Mandatnya luas: mengoordinasikan semua kegiatan intelijen di seluruh wilayah Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri. BIN juga yang bertugas memberikan rekomendasi keamanan kepada presiden sebelum presiden mengambil keputusan strategis.
Namun, kekuasaan BIN tidak pernah mutlak. Karena ada tandingannya yang sama kuatnya, bahkan mungkin lebih kuat karena dekat dengan senjata.
BAIS: Intelijen Militer di Bawah Panglima TNI
BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI—sekarang lebih dikenal sebagai Bais TNI—adalah intelijen militer yang berada di bawah komando Panglima TNI. Sejarahnya panjang: dibentuk pada tahun 1983 sebagai peleburan berbagai unit intelijen di lingkungan ABRI (dulu). Namun akarnya bisa ditelusuri ke BIA (Badan Intelijen Angkatan Darat) yang sudah ada sejak masa perang kemerdekaan.
Motto tidak resmi BAIS adalah: “Kami yang punya senjata, kami yang tahu medan perang.” Para perwira BAIS umumnya adalah lulusan akademi militer, berpengalaman dalam operasi tempur, dan memiliki jaringan hingga ke tingkat batalyon di seluruh penjuru negeri. Mereka tidak suka diatur oleh “orang sipil” dari BIN yang—dari sudut pandang mereka—gagap taktik dan tidak paham bahaya mendidih di daerah konflik seperti Papua, Aceh (saat konflik masih berlangsung), atau Poso.
Di era Orde Baru, dominasi intelijen militer sangat kuat. Soeharto adalah presiden berlatar belakang tentara, sehingga wajar jika ia lebih percaya pada Bais daripada Bakin. Namun setelah reformasi 1998 dan kebangkitan sipil, kekuasaan BIN mulai diperkuat. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahkan sempat berusaha mengecilkan peran intelijen militer karena dianggap sebagai alat penindasan Orde Baru. Tapi upaya itu tidak sepenuhnya berhasil. Tentara tetap memiliki “negara di dalam negara” sendiri—termasuk intelijennya.
Perbedaan Fundamental
Untuk memudahkan, berikut perbedaan mendasar antara BIN dan BAIS:
| Aspek | BIN | BAIS |
|---|---|---|
| Status | Sipil (non-militer) | Militer |
| Atasan | Presiden | Panglima TNI |
| Fokus | Dalam & luar negeri (politik, ekonomi, ideologi) | Pertahanan & operasi militer |
| Anggota | PNS & kontrak | Perwira aktif TNI |
| Sumber daya | Anggaran negara (lebih kecil) | Anggaran TNI + operasi rahasia (lebih besar) |
| Klaim | “Kami yang mengetahui gerak-gerik musuh politik” | “Kami yang melindungi negara dari serangan fisik” |
Masalahnya, batas antara “musuh politik” dan “serangan fisik” sering kabur. Apakah seorang aktivis Papua yang berbicara kemerdekaan di media sosial adalah ancaman politik (wilayah BIN) atau ancaman keamanan militer (wilayah BAIS)? Keduanya akan mengklaim punya yurisdiksi. Keduanya akan mengintai target yang sama. Dan alih-alih bekerja sama, mereka akan bersaing untuk mendapatkan “skor” di mata presiden dan panglima.
5.2 Saling Memata-matai dan Ketidakpercayaan
Konflik antara BIN dan BAIS bukanlah sekadar persaingan sehat layaknya dua departemen dalam perusahaan. Ini adalah perang dingin yang berdarah—meskipun darah yang tumpah biasanya adalah darah agen lapangan yang menjadi korban “tembak ramah” karena kesalahan identifikasi.
Cerita dari Dalam: Ketika Intel Saling Menguntit
Dalam file yang menjadi sumber buku ini, ada sebuah kisah yang menggambarkan betapa absurdnya persaingan ini. Dikisahkan bahwa pada suatu waktu, seorang agen BIN sedang membuntuti seorang aktivis yang diduga terkait dengan jaringan komunis (atau teroris, tergantung versi cerita). Namun tiba-tiba agen itu menyadari bahwa ada mobil lain yang juga membuntuti target yang sama—dengan teknik yang sangat mirip dengan teknik yang diajarkan Mossad.
Siapa mereka? Ternyata, itu adalah agen BAIS yang juga mendapat tugas serupa. Keduanya tidak tahu keberadaan satu sama lain. Masing-masing diperintahkan oleh komandannya untuk "memantau" target yang sama, tetapi tidak ada koordinasi lintas lembaga. Ironisnya, target utama (sang aktivis) bisa lolos karena kedua agen itu terlalu sibuk saling mengawasi—dan bahkan sempat terjadi kontak fisik singkat ketika salah satu dari mereka mengira yang lain adalah pengawal target.
Anekdot ini mungkin terdengar lucu. Namun dalam dunia intelijen, "lucu" bisa segera berubah menjadi "tragis".
Akar Ketidakpercayaan: Warisan Orde Baru
Ketidakpercayaan antara BIN dan BAIS bukan fenomena baru. Ini adalah warisan dari era Orde Baru yang sengaja diciptakan oleh Soeharto.
Strategi divide et impera (pecah belah dan kuasai) adalah kunci kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Ia tidak ingin ada satu pun lembaga yang terlalu kuat. Maka ia membiarkan—bahkan mendorong—persaingan antara Bakin (cikal bakal BIN) dan intelijen militer (cikal bakal BAIS). Dengan cara itu, kedua lembaga akan selalu membutuhkan dirinya sebagai wasit tertinggi. Mereka tidak akan pernah bersatu untuk menentangnya.
Akibatnya, selama puluhan tahun, kedua lembaga ini mengembangkan budaya saling curiga yang kronis. Bakin menganggap intelijen militer sebagai "tukang pukul" yang tidak paham analisis. Intelijen militer menganggap Bakin sebagai "sarjana meja" yang pengecut dan tidak berani turun ke lapangan. Tuduhan yang paling parah: masing-masing saling menuduh bahwa lembaga lawan telah disusupi oleh agen asing—terutama agen Israel.
Ya, ironis sekali. Keduanya sama-sama dilatih oleh Mossad. Tapi masing-masing mengklaim bahwa dirinya yang menggunakan ilmu Mossad dengan benar, sementara lawan justru telah menjadi boneka Israel.
Kasus Nyata: Kegagalan Berbagi Informasi
Salah satu contoh paling nyata dari kegagalan koordinasi adalah kasus pembajakan Garuda 206 yang telah kita bahas di Bab 4. Setelah peristiwa itu, investigasi internal mengungkap bahwa:
Bakin sebenarnya memiliki informasi tentang keberadaan sel Darul Imron di Bandung sejak dua bulan sebelum pembajakan.
Namun informasi itu tidak pernah diteruskan ke Bais.
Bais sendiri memiliki informasi tentang perampokan senjata di Cicendo, tetapi tidak melakukan profiling ulang terhadap penumpang pesawat karena menganggap itu adalah "urusan polisi".
Ketika ditanya mengapa tidak ada komunikasi, jawaban pejabat Bakin (saat itu) sangat khas: "Kami tidak yakin apakah Bais dapat dipercaya. Bisa saja mereka malah membocorkan informasi ke pihak lain." Paranoia yang sangat tidak produktif.
Dan masalah ini tidak hanya terjadi pada era Orde Baru. Setelah reformasi, persaingan berlanjut dengan wajah baru. Misalnya dalam kasus terorisme pasca-bom Bali 2002, sering kali terjadi tumpang tindih penangkapan antara Densus 88 (yang di bawah Polri namun banyak diisi mantan intel militer) dan tim anti-teror BIN. Ada kalanya satu tersangka yang sama diincar oleh dua tim yang tidak saling tahu—hingga kemudian terjadi "perebutan" di lapangan yang hampir berakhir baku tembak antar-aparat.
5.3 Akibat Inflasi Intel: Kekacauan Koordinasi
Fenomena "inflasi intel" yang kita bicarakan di Kata Pengantar bukan hanya tentang banyaknya agen asing. Inflasi intel juga berarti terlalu banyak intel Indonesia sendiri dengan ego dan mandat yang tumpang tindih.
Coba bayangkan: selain BIN dan BAIS, masih ada Intelijen Polri (Intelkam), Intelijen Kejaksaan, Intelijen Kementerian Luar Negeri, Intelijen Kementerian Perdagangan, bahkan Intelijen Kementerian Kelautan dan Perikanan (untuk mengawasi illegal fishing, katanya). Masing-masing memiliki anggaran, memiliki agen lapangan, dan memiliki target intelijen sendiri-sendiri.
Dalam sebuah konferensi internal yang bocor ke publik beberapa tahun lalu, salah satu pejabat BIN mengeluh: "Setiap hari kami menerima ribuan laporan dari berbagai sumber. Tujuh puluh persen di antaranya adalah informasi yang sama yang juga dilaporkan oleh lembaga lain. Dua puluh persen adalah informasi yang saling bertentangan. Hanya sepuluh persen yang benar-benar baru dan dapat diverifikasi. Dan ironisnya, kami sering tidak punya waktu untuk memverifikasi sepuluh persen itu karena kami sibuk berdebat dengan BAIS soal mana informasi yang valid."
Dampak Internal: Paralisis Keputusan
Akumulasi informasi yang tidak terkelola dengan baik mengakibatkan paralisis keputusan. Presiden dan para menteri, ketika menerima laporan dari berbagai lembaga intel yang sering kali berbeda isinya, tidak tahu harus percaya kepada siapa. Akibatnya, banyak keputusan keamanan yang tertunda—sementara ancaman terus bergerak.
Contoh klasik: menjelang peristiwa bom Bali 2002, sebenarnya sudah ada laporan intelijen dari berbagai sumber tentang rencana serangan teroris terhadap target wisata asing. Namun BIN dan BAIS berbeda pendapat soal tingkat kredibilitas laporan tersebut. BIN menganggapnya "high risk", BAIS menganggapnya "low risk" (mungkin karena sumber mereka berbeda, atau karena mereka ingin meremehkan temuan BIN). Presiden Megawati saat itu tidak mendapatkan konsensus, sehingga tidak ada tindakan preventif yang berarti. 202 orang tewas.
Setelah tragedi itu, barulah ada upaya serius untuk membangun Pusat Koordinasi Intelijen (Puskoin) yang diharapkan menjadi wadah penyatuan data. Namun hingga hari ini, Puskoin belum sepenuhnya berhasil mengatasi ego sektoral.
Dampak Eksternal: Mudah ditembus Intel Asing
Kekacauan koordinasi internal juga membuat Indonesia sangat rentan terhadap infiltrasi intel asing. Mengapa? Karena dengan banyaknya lembaga intel yang tidak saling bicara, agen asing cukup merekrut satu atau dua oknum dari satu lembaga, dan mereka akan mendapatkan akses ke informasi yang tidak akan pernah diketahui oleh lembaga lain. Selain itu, agen asing juga bisa memanfaatkan rivalitas BIN-BAIS dengan cara "mengadu domba"—memberi informasi palsu kepada BIN tentang BAIS, atau sebaliknya.
Dalam file sumber buku ini, disebutkan bahwa agen asing yang paling banyak memanfaatkan keretakan internal Indonesia adalah Mossad. Bukan rahasia lagi bahwa Mossad sangat ahli dalam merekrut double agent dari dalam lembaga intelijen negara lain. Di Indonesia, dengan kondisi BIN dan BAIS yang saling curiga, Mossad bisa bermain di dua papan. Mereka melatih BIN di satu sisi, melatih BAIS di sisi lain, dan mungkin juga melatih lembaga-lembaga kecil lainnya. Hasilnya? Israel tahu hampir semua yang terjadi di dunia intelijen Indonesia—sementara Indonesia sendiri sering tidak tahu apa yang dilakukan intelijen tetangganya sendiri.
Ini bukan tuduhan tanpa dasar. Mengutip pernyataan seorang sumber anonim dalam file: "Semua badan intelijen yang ada di Indonesia dilatih oleh Israel. Mereka tahu sampai titik terdalam militer Indonesia. Mereka tahu Indonesia kalau bikin operasi militer gimana caranya, teknisnya seperti apa. Mereka tahu sampai sedetail itu."
5.4 Masing-masing Kubu Kembali Mengundang Pelatih Israel
Jika Anda berpikir bahwa konflik BIN vs BAIS akan membuat mereka enggan berhubungan dengan Israel, Anda keliru. Justru sebaliknya: persaingan itu mendorong masing-masing kubu untuk lebih dekat dengan Israel, sebagai cara untuk mendapatkan keunggulan taktis atas lawannya.
Putaran Pelatihan Kedua: BIN vs BAIS
Setelah peristiwa Garuda 206 (1981) yang mempermalukan seluruh aparat intelijen, Bakin (BIN) dan Bais sama-sama menyalahkan pihak lain. Masing-masing berkesimpulan bahwa mereka tidak cukup terlatih, sementara lawan terlalu terlatih dan menyembunyikan informasi. Solusi yang ditempuh? Undang lagi pelatih dari Israel.
Menurut file sumber, pada awal 1980-an, Bakin mengundang kembali instruktur Mossad untuk memberikan pelatihan lanjutan. Namun kali ini, pelatihan itu tidak lagi terbuka untuk intelijen militer. Hanya agen-agen Bakin yang boleh ikut. Lokasinya dirahasiakan dari Bais. Konon, pelatihan ini berlangsung sekitar 5-6 minggu—lebih singkat dari pelatihan pertama era 1970-an, tetapi lebih intensif dan fokus pada teknik kontra-intelijen (mendeteksi mata-mata asing, termasuk mata-mata dari Bais sendiri).
Begitu Bais mendengar kabar itu, mereka tidak mau kalah. Dengan dukungan Panglima TNI, Bais mengirim perwiranya sendiri ke Israel—atau mengundang instruktur Israel ke pangkalan militer tertutup—untuk "upgrade skill". Materinya berbeda: lebih ke operasi militer intelijen di medan perang, termasuk penyadapan komunikasi, pengintaian udara, dan koordinasi serangan presisi.
Inilah yang disebut dalam file sumber sebagai "perang dingin dalam perang dingin". Dua lembaga yang seharusnya bekerja sama malah berlomba-lomba menjadi murid paling disayang oleh guru yang sama, yaitu Mossad.
Konsekuensi: Ketergantungan Absolut pada Israel
Siklus "konflik - pelatihan ulang dari Israel - konflik lebih tajam - pelatihan lagi" menciptakan ketergantungan yang sangat berbahaya. Indonesia, alih-alih membangun sistem intelijen yang mandiri, justru semakin terjerat dalam jaring Mossad.
Bayangkan sebuah skenario: Suatu hari, Indonesia dan Israel berselisih tajam di panggung internasional (misalnya, Indonesia mendukung resolusi PBB yang mengecam Israel). Apa yang bisa dilakukan Israel sebagai balasan? Mereka tidak perlu mengirim tentara atau menjatuhkan bom. Cukup dengan "menarik" semua instruktur pelatihan, menghentikan akses ke teknologi tertentu, atau—dalam skenario paling gelap—mengaktifkan backdoor yang telah mereka tanam di sistem intelijen Indonesia selama puluhan tahun.
Apakah itu mungkin terjadi? Dalam dunia intelijen, segala sesuatu mungkin terjadi. Seorang agen Mossad yang melatih agen BIN selama 5 minggu tidak hanya mengajarkan teknik. Ia juga mempelajari karakter, kelemahan, bahkan mungkin merekrut asset di dalam lembaga itu. Hubungan antara pelatih dan murid dalam dunia intelijen adalah hubungan yang asimetris: pelatih selalu tahu lebih banyak tentang murid daripada sebaliknya.
Seorang perwira intelijen senior yang tidak mau disebut namanya pernah berkata: "Kita ini seperti murid bela diri yang berguru pada seorang master. Sang master mengajari kita jurus-jurus mematikan. Tapi sang master juga tahu betul di mana titik lemah kita, bagaimana cara menjatuhkan kita jika suatu saat kita berbalik melawannya. Itulah posisi Indonesia terhadap Israel."
Akankah Ada Perbaikan?
Di era Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto (sebagai Menteri Pertahanan, lalu Presiden 2024-2029), ada wacana untuk melakukan reformasi besar-besaran di tubuh intelijen. Salah satu gagasan yang sempat mengemuka adalah pembentukan satu badan intelijen tunggal yang mengintegrasikan BIN dan BAIS, mirip dengan CIA di AS atau MI6 di Inggris. Namun gagasan ini selalu mendapat tentangan keras dari kalangan militer yang tidak mau kehilangan "kerajaan" mereka.
Hingga buku ini ditulis (2026), persaingan BIN vs BAIS masih berlangsung. Mungkin tidak lagi sekeras di era Orde Baru, tetapi esensinya sama: dua pusat kekuasaan yang tidak pernah sepenuhnya percaya satu sama lain. Dan di tengah ketidakpercayaan itu, Israel—dan negara-negara asing lainnya—masih dengan leluasa mengisi celah.
Dari persaingan internal yang kronis, kita beralih pada pertanyaan yang lebih besar: bagaimana Indonesia bisa mempertahankan sikap pro-Palestina di publik sambil menjalin hubungan erat dengan Israel di belakang layar? Apakah ini sekadar "kartu kemunafikan" seperti yang dituduhkan? Atau ada logika politik yang lebih dalam? Bab berikutnya akan mengupas tuntas dualisme kebijakan luar negeri Indonesia—sebuah tarian yang sangat rumit antara idealisme dan pragmatisme.
Bersambung ke Bab 6: Ketergantungan Militer Indonesia pada Israel
Komentar
Posting Komentar