Bab 6: Ketergantungan Militer Indonesia pada Israel
Pertanyaan paling naif—atau paling berbahaya—yang bisa diajukan kepada para jenderal dan perwira intelijen Indonesia adalah: “Seberapa dalam ketergantungan kita pada Israel?” Kebanyakan akan tersenyum diplomatis. Sebagian akan menggeleng cepat dengan kalimat penolakan baku. Namun segelintir—yang pernah menyentuh langsung operasi-operasi rahasia—akan terdiam. Diam karena terlalu banyak yang bisa mereka katakan tapi tidak boleh. Atau diam karena mereka sendiri tidak tahu seberapa dalam lubang kelinci itu.
Yang bisa kita lakukan, sebagai peneliti yang hanya mengandalkan dokumen terbuka dan kesaksian yang telah terekam, adalah merangkai fakta seperti potongan puzzle. Bukan untuk melihat gambar utuhnya—karena gambar utuh itu masih tersimpan dalam brankas besi yang hanya dibuka oleh segelintir orang di planet ini—tetapi setidaknya untuk memahami kontur besarnya.
Dan kontur itu, seperti akan kita lihat, sangat mengkhawatirkan.
6.1 Pengiriman Perwira dan Prajurit TNI ke Israel (1974: 27 Perwira + 90 Prajurit)
Kita mulai dari data paling terdokumentasi.
Pada Maret 1974, Indonesia mengirimkan 27 perwira dan 90 prajurit TNI ke Israel untuk mengikuti kursus selama dua bulan. Materi pelatihannya tidak main-main: radar artileri, pengawasan darat, ELINT (Electronic Intelligence), dan SIGINT (Signals Intelligence). Ini bukan lagi pelatihan dasar membuntuti yang diberikan Anthony Tingle. Ini adalah transfer pengetahuan militer elektronik mutakhir pada zamannya.
Setahun kemudian, tepatnya Januari 1975, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Indonesia kembali mengirim 60 personel ke Israel untuk mempelajari operasi penyusupan khusus dari unit elite angkatan laut Israel, Shayetet 13—pasukan komando laut yang sepadan dengan SEAL Team Six milik Amerika Serikat. Hasil dari pelatihan ini tidak main-main; pada November 1975, Indonesia membentuk Sekolah Pelatihan Pasukan Khusus yang digunakan untuk melatih unit kecil Kopassus dalam teknik penyisipan udara dan laut.
Di luar pelatihan, pada 1971 militer Indonesia juga membeli radar anti-artileri dari Industri Militer Israel. Pada 1976, pejabat tinggi angkatan udara kedua negara disebut bertemu di Teheran untuk membahas pengadaan 35 jet tempur Douglas A-4 Skyhawk dari Israel, yang akhirnya dikirim pada 1981–1982.
Kenapa data ini penting? Karena ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Israel di bidang militer bukan sekadar operasi satu kali. Ini adalah hubungan yang terstruktur, berkelanjutan, dan mencakup berbagai tingkatan: mulai dari intelijen dasar (1970), lalu transfer teknologi radar (1971), lalu pelatihan massal perwira dan prajurit (1974), lalu pelatihan operasi khusus bersama unit elite Israel (1975), lalu pembelian pesawat tempur skala besar (1976–1982). Ini adalah kurva eskalasi yang terus menanjak. Bukan hubungan semata, melainkan alliance in all but name.
Jumlah orang yang terlibat juga bukan sedikit. Total personel yang dikirim ke Israel antara 1974–1975 saja mencapai lebih dari 170 orang, ditambah pilot-pilot yang ikut dalam Operasi Alpha (1979–1982). Jika digabung dengan perwira intelijen yang dilatih di Indonesia oleh instruktur Mossad (tanpa perlu ke Israel), angkanya bisa mencapai ratusan, bahkan mungkin ribuan personel intelijen dan militer Indonesia yang telah “tersentuh” pelatihan ala Israel.
Tentu saja, tidak semua dari mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka sedang berlatih dengan Israel—terutama dalam kasus-kasus di mana penyamaran sangat ketat. Seperti kita ceritakan di Bab 4, para pilot Operasi Alpha baru tahu bahwa mereka di Israel setelah LB Murdani membuka rahasia. Namun bagi para perwira yang dikirim ke Israel secara terang-terangan (dengan paspor palsu, tetapi tanpa perlu “ditangkap” pura-pura), mereka pasti paham betul di negara siapa mereka belajar.
Lantas, apa yang mereka pelajari? Salah satu lulusan pelatihan Mossad (yang tidak disebut namanya) pernah mengenang pengalamannya dalam buku Ken Conboy. Selama 15 kali pertemuan, instruktur Mossad mengajaknya ke hotel mewah dan menunjuk seorang asing yang duduk sendirian di lobi. Tugasnya: “Saya hanya punya waktu 15 menit untuk mengarang sebuah cerita, memperkenalkan diri, dan meyakinkan orang tersebut untuk bertemu lagi dengan saya di lobi jam tujuh malam itu. Jika target menunggu malam itu, saya lulus.”
Ini adalah pelatihan tingkat tinggi, bukan sekadar teori. Sang instruktur tidak peduli apakah targetnya pria atau wanita, tua atau muda, lokal atau asing. Yang penting adalah kemampuan sang agen untuk membangun rapport (kedekatan psikologis) dalam waktu singkat—keterampilan yang sangat esensial untuk merekrut agen dari dalam jaringan musuh.
Namun, yang lebih luar biasa dari pelatihan ini adalah kepercayaan Israel pada Indonesia. Bayangkan: negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik, yang secara resmi menjadi kritikus paling vokal kebijakan Israel di forum internasional, namun di belakang layar dipercaya menerima pelatihan dari salah satu badan intelijen paling elit di dunia. Ini bukanlah hubungan ‘transaksional biasa’. Pada level tertentu, ada faktor kepercayaan yang melampaui politik—dan mungkin dipupuk oleh tokoh-tokoh seperti Kolonel Nichlany Soedarjo, yang dikenal sangat dekat dengan perwira Mossad.
Nichlany, seperti ditulis Ken Conboy, memaksa untuk belajar di bawah Israel karena memahami kapabilitas mereka dalam dunia intel, kendati Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik apa-apa saat itu. “Kita akan mendatangkan instruktur dari Israel karena mereka yang terbaik di dunia,” kata Nichlany. Pernyataan ini mencerminkan sikap pragmatis yang mungkin mengejutkan bagi publik Indonesia yang terbiasa mendengar retorika keras anti-Israel dari para pejabatnya.
6.2 Keahlian, Teknologi, dan Pengetahuan yang Tidak Bisa Diberikan Palestina
Inilah bagian yang paling provokatif. Israel bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan Palestina kepada Indonesia. Dan itu bukan rahasia lagi.
Apa yang diberikan Israel?
Pertama, teknologi pengintaian dan persenjataan mutakhir. Pada 2006, Indonesia meneken kesepakatan senilai US$ 6 juta (sekitar Rp 90 miliar saat itu) melalui perusahaan Filipina untuk pengadaan empat drone Searcher MK.II buatan Israel Aerospace Industries (IAI), memperoleh drone Heron TP canggih yang dibeli dari IAI serta sistem rudal anti-tank Spike dari Rafael untuk pengawasan wilayah kepulauan dan Selat Malaka—jalur perairan tersibuk di dunia yang rawan pembajakan. Keputusan ini sempat memicu protes dari kelompok Islam di Indonesia dan kekhawatiran di kalangan anggota parlemen tentang transparansi tender. Namun yang menarik, Menteri Pertahanan Indonesia saat itu, Juwono Sudarsono, membela keputusan tersebut dengan pernyataan yang sangat berani: “The people of Israel are the offspring of the people of Abraham just like Muslims, so this does not pose a problem.”—sebuah pembelaan yang tidak akan pernah didengar dari pejabat Indonesia di ruang publik setelahnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 juga mencatat impor senjata dari Israel dalam beberapa kategori kode HS, termasuk artileri, suku cadang revolver, dan aksesori senjata api. Jadi meskipun hubungan diplomatik tidak ada, perdagangan senjata berjalan normal.
Kedua, pelatihan forensik digital dan keamanan siber. Pada 2019, perusahaan keamanan siber Israel, Cellebrite, berpartisipasi dalam KTT Keamanan Tahunan Indonesia di Jakarta. Cellebrite dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan alat untuk membuka kunci perangkat digital—teknologi yang sangat krusial bagi aparat penegak hukum. Dan yang lebih sensitif lagi, investigasi media menemukan bahwa perusahaan Israel, termasuk NSO Group (pembuat spyware Pegasus) dan Wintego (pembuat ‘Helios’), telah memasok alat penyadapan ke Kepolisian Indonesia melalui perantara di Singapura pada 2017–2018. Nilai kontraknya mencapai Rp 149 miliar ($9,5 juta) untuk “Peralatan Intrusi Jarak Jauh Tanpa Jejak”—teknologi zero-click yang bisa masuk ke ponsel tanpa korban menyadari.
Ketiga, yang paling tidak terlihat namun paling berharga: pengalaman perang nyata. Tentara Israel bukan sekadar tentara latihan. Mereka adalah tentara yang setiap hari berhadapan dengan ancaman nyata—roket dari Gaza, infiltrasi dari Lebanon, intifada di Tepi Barat, dan potensi perang habis-habisan dengan Iran. Pengalaman ini tidak bisa dibeli dari negara lain. Amerika punya pengalaman perang di Irak dan Afganistan, namun itu adalah perang asimetris di gurun pasir dan pegunungan—berbeda dengan medan perang urban yang dihadapi Israel. Eropa sudah puluhan tahun tidak merasakan perang besar. Rusia dan China? Mereka lebih tertutup dalam transfer teknologi.
Maka sementara dunia Arab, termasuk Palestina, sibuk mengutuk Israel di forum-forum internasional, Indonesia secara diam-diam mengimpor pengalaman perang Israel untuk memodernisasi militernya sendiri. Ini adalah ironi yang pahit, namun bagi para pembuat kebijakan di Jakarta, ini adalah logika yang tak terbantahkan.
Apakah Palestina bisa memberikan semua itu? Jelas tidak. Palestina bahkan tidak memiliki negara yang diakui secara universal, apalagi industri pertahanan canggih. Jadi jangan heran jika di meja rapat Kementerian Pertahanan dan di ruang-ruang rahasia badan intelijen, nama Israel disebut lebih sering dan dengan nada lebih hormat daripada nama Palestina—meskipun di podium, para pejabat selalu mengecam Israel dan memeluk bendera Palestina.
Dan ironi ini semakin pekat ketika kita mengetahui bahwa pada 2021, Indonesia masih mengimpor aksesori senjata api dan suku cadang revolver dari Israel—di saat yang hampir bersamaan, pemerintah Indonesia bersuara lantang mengecam kebijakan Israel terhadap Palestina di PBB. Diplomasi publik dan operasi militer berjalan di jalur paralel yang nyaris tidak pernah bertemu.
6.3 Klaim bahwa Semua Badan Intelijen Indonesia Dilatih Israel
Pernyataan ini terdengar hiperbolik, dan sebagian benar—tetapi tidak seluruhnya. Mari kita bedah.
Yang benar: Sebagian besar perwira senior intelijen Indonesia yang aktif pada era 1970-an hingga 1990-an, baik di Bakin (cikal bakal BIN) maupun di Bais, pernah menerima pelatihan dari instruktur Israel atau dilatih langsung oleh orang-orang yang pernah dilatih Israel. Ini bukan spekulasi. Ken Conboy mencatat bahwa sejak 1969 BAKIN mendapat bantuan periodik dari Mossad. Pada 1983, seorang pakar dari Israel datang lagi ke Jakarta untuk mengajarkan teknik intelijen kepada lima pejabat junior badan intel Indonesia yang sudah dipilih. Tiga dari lima pejabat itu lalu mendapat latihan lanjutan di Israel, diajari cara menangani agen. Dan BAKIN segera menggunakan para agen “didikan Israel” ini, termasuk untuk membuka pos di Mesir dan Arab Saudi.
Namun pernyataan bahwa “semua” badan intelijen Indonesia dilatih Israel mungkin terlalu absolut. BIN modern (pasca-2001) merekrut banyak analis dari kalangan akademisi dan profesional sipil yang tidak melalui pelatihan Israel. Juga, intelijen Polri (Intelkam) lebih banyak menerima pelatihan dari Australia dan Amerika dalam dua dekade terakhir. Ada diversifikasi sumber pelatihan.
Yang klaim “semua” ingin sampaikan sebenarnya adalah: DNA sistem intelijen modern Indonesia mengandung komponen Israel yang sangat signifikan. Metode rekrutmen agen, teknik pengintaian, prosedur analisis data, hingga standar etika (atau ketiadaan etika) dalam operasi—semuanya terpengaruh oleh apa yang diajarkan oleh para instruktur Mossad pada dekade-dekade formatif.
Dampaknya, seperti kita bahas di Bab 5, adalah ketergantungan yang sulit diputus. Para perwira senior yang sekarang memimpin BIN dan BAIS adalah generasi yang dibesarkan dalam tradisi intelijen ala Mossad. Dan ketika mereka butuh saran atau bantuan teknis, naluri pertama mereka adalah menghubungi sumber yang sama. Inilah yang membuat hubungan Indonesia-Israel di bidang intelijen bertahan lebih lama dari rezim Soeharto sendiri.
Yang lebih ekstrem, klaim dari file sumber menyebut bahwa semua badan intelijen yang ada di Indonesia “dilatih oleh Israel. Mereka tahu sampai titik terdalam militer Indonesia. Mereka tahu Indonesia kalau bikin operasi militer gimana caranya, teknisnya seperti apa. Mereka tahu sampai sedetail itu.”
Apakah klaim ini benar? Sulit diverifikasi secara independen. Tapi jika kita lihat pola sejarah—hubungan dimulai tahun 1960-an, berlanjut tanpa henti hingga 1990-an dan seterusnya—maka masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Israel memiliki tingkat akses dan pengetahuan tentang sistem intelijen-militer Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, bahkan sekutu resmi sekalipun. Ini adalah posisi istimewa yang sangat langka bagi sebuah negara yang secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Dan posisi istimewa ini, pada akhirnya, menjadi alat tawar yang sangat kuat bagi Israel dalam hubungan mereka dengan Indonesia, bahkan hingga hari ini.
6.4 Kemungkinan Agen Israel di Lingkaran Dalam Presiden
Ini adalah bagian paling kontroversial dari bab ini—dan mungkin dari seluruh buku.
Pertanyaan tentang agen Israel di lingkaran dalam presiden Indonesia mungkin terdengar seperti teori konspirasi kelas kakap. Namun dalam dunia intelijen, tidak ada yang mustahil. Mossad terkenal sebagai organisasi yang paling agresif dalam merekrut aset (asset) di pemerintahan negara-negara target.
Menurut laporan CIA yang dikutip oleh sejarawan militer Jacob Abadi, Mossad mempertahankan stasiun (pangkalan) di Jakarta dengan kedok komersial pada awal 1980-an. “Stasiun” di sini bukanlah sekadar kantor perwakilan; ini adalah markas operasi lengkap dengan perwira intelijen, teknisi komunikasi, dan logistik. Dengan kata lain, Mossad memiliki keberadaan fisik di Jakarta selama beberapa tahun, mungkin lebih.
Dari pangkalan inilah mereka bisa merekrut aset dari berbagai lapisan: staf kedutaan asing, jurnalis, akademisi, hingga—jika kesempatan memungkinkan—pejabat pemerintah Indonesia. Skema rekrutmen biasanya tidak langsung menawarkan uang. Mossad lebih suka merekrut melalui ideologi (meyakinkan target bahwa bekerja untuk Israel adalah “kebaikan bersama”), atau melalui kompromi(menemukan rahasia pribadi target lalu memeras). Cara ketiga, yang paling sederhana: pertemanan dan jaringan.
Seorang pejabat Indonesia yang sering menerima tawaran “beasiswa” ke Israel, atau yang memiliki kontak bisnis dengan perusahaan perantara (seperti yang terjadi dalam pembelian drone Searcher MK.II melalui Filipina), suatu hari bisa “tergoda” untuk memberikan informasi kecil. Informasi kecil itu lalu berkembang menjadi kerja sama yang lebih dalam. Tanpa sadar, sang pejabat sudah menjadi asset —atau yang lebih halus, agent of influence—yang mempromosikan kebijakan yang menguntungkan Israel tanpa pernah menyadari bahwa dirinya telah dimanipulasi.
Namun ada klaim yang lebih langsung dan mengejutkan, yang disebutkan dalam file sumber buku ini. Ihsanuddin Nursi, seorang oposan yang kerap melontarkan kritik tajam, dalam sebuah kanal YouTube Anak Bangsa pada 11 April 2023, secara gamblang menyatakan bahwa Anies Baswedan—mantan Gubernur DKI Jakarta dan calon presiden pada Pemilu 2024—adalah agen Yahudi yang disusupkan ke Indonesia. Ia mengklaim bahwa Anies sengaja diorbitkan untuk berkuasa atau setidaknya menciptakan kekacauan.
Kita tidak akan mengulang pernyataan itu di sini sebagai fakta—karena itu hanyalah pernyataan satu pihak tanpa bukti. Namun penting untuk dicermati: di tengah publik yang sudah jenuh dengan informasi, tuduhan tanpa bukti sekalipun bisa viral dan membentuk opini. Dan yang lebih ironis, Ihsanuddin Nursi justru adalah oposan—seseorang yang secara politis seharusnya dekat dengan Anies Baswedan. Jika seorang oposan tegas bisa melontarkan tuduhan seperti itu, itu menunjukkan bahwa sentimen “agen Israel” sudah merasuk begitu dalam ke dalam wacana politik Indonesia. Siapa pun bisa dituduh. Dirinya pun bisa balik dituduh.
Dalam dunia intelijen, tuduhan saling tuduh seperti ini adalah senjata yang paling murah dan paling efektif. Cukup dengan menyebarkan informasi bahwa seorang politikus adalah “agen Israel”, tanpa perlu bukti, elektabilitasnya bisa jatuh. Ini adalah bentuk baru perang informasi yang tidak memerlukan roket atau peluru.
Tetapi pertanyaannya: Apakah mungkin ada agen Israel yang benar-benar berada di lingkaran dalam presiden? Jika kita melihat statistik—Mossad beroperasi di Jakarta hingga 1980-an, Israel masih menjual senjata ke Indonesia hingga 2020-an, ratusan perwira TNI telah dilatih di Israel—maka kelihatannya tidak masuk akal jika Israel tidak menempatkan setidaknya satu agen di pemerintahan Indonesia. Karena sekuat apa pun pelatihan intelijen, selalu ada godaan untuk “mendapatkan keuntungan lebih” dengan cara yang lebih langsung.
Dalam sebuah wawancara di media asing, seorang mantan perwira intelijen yang tidak disebut namanya pernah mengatakan: “Indonesia adalah target intelijen paling penting di Asia Tenggara bagi Israel. Bukan karena ancaman—Indonesia tidak mengancam Israel. Tapi karena Indonesia adalah jembatan menuju dunia Islam. Negara siapa lagi yang bisa jadi pintu masuk ke dunia Muslim seluas itu?”
Pintu masuk itu, jika bisa dikendalikan, memberikan akses luar biasa bagi Israel untuk memengaruhi kebijakan, mendapatkan informasi, dan melindungi kepentingannya di kawasan. Dan cara terbaik untuk mengendalikan pintu adalah dengan memiliki seseorang yang berada di dalam kunci itu sendiri.
Apakah orang itu ada? Hanya Allah dan Mossad yang tahu. Tapi jika kita melihat pola hubungan yang kita bongkar sejauh ini—yang terus berlanjut selama lebih dari setengah abad—maka kita harus mengakui bahwa kemungkinan itu tidak nol. Malah, mungkin lebih tinggi dari yang kita duga.
Dan mungkin, pembaca buku ini juga bertanya-tanya: “Jangan-jangan saya sendiri adalah agen Israel?” Sindiran ini terlontar di file sumber asli, mengingatkan kita bahwa dalam dunia intelijen, kurva antara fakta dan paranoia sangatlah tipis. Tugas kita bukanlah menuduh tanpa bukti. Tugas kita adalah tetap waspada dan terus bertanya.
*Kita sudah melihat bagaimana Indonesia bergantung pada Israel di bidang militer dan intelijen. Namun di bab berikutnya, kita akan beralih ke pertanyaan yang jauh lebih besar: bagaimana mungkin Indonesia, yang secara militer tergantung pada Israel, tetap mempertahankan sikap pro-Palestina yang begitu vokal di panggung internasional? Apakah ini sekadar “kartu kemunafikan” seperti yang sering dituduhkan? Atau ada strategi geopolitik yang lebih kompleks di balik tarian di atas kawat antara Jakarta dan Tel Aviv? Bab 7 akan mengupas tuntas dualisme kebijakan luar negeri Indonesia.*
*Bersambung ke Bab 7: Kartu Kemunafikan - Dua Jalur Kebijakan Luar Negeri*

Komentar
Posting Komentar