Bab 4: 100 Hari Pertama – Gebrakan September

Bagian II: Tahun Pemulihan – 2025

Bab 4: 100 Hari Pertama – Gebrakan September–Oktober 2025

Tiga bulan pertama Menteri Purbaya adalah periode yang paling padat, paling kontroversial, sekaligus paling menentukan arah kebijakan fiskal Indonesia. Dalam waktu hanya 100 hari, ia berhasil mengeluarkan lebih dari selusin kebijakan besar. Beberapa menuai pujian, tak sedikit yang mendapat kritik tajam. Tapi satu hal pasti: Purbaya tidak pernah diam.

Bab ini akan mengupas tuntas gebrakan-gebrakan tersebut, dibagi ke dalam empat episode besar:

7 Gebrakan Awal (September) – yang langsung mengubah lanskap likuiditas dan perpajakan.
Sidak Pelabuhan & Perang Barang Ilegal (Oktober) – yang membuat para importir nakal ketar-ketir.
Peluncuran Danantara – dana abadi untuk teknologi masa depan.
Kunjungan ke ADB di Georgia – diplomasi ekonomi untuk obligasi hijau.

Mari kita mulai.

Episode 1: 7 Gebrakan Awal – September 2025

Begitu menjejakkan kaki di kantor Kementerian Keuangan, Purbaya tidak mengadakan upacara seremonial atau pidato panjang. Ia langsung memanggil para direktur jenderal dan memberi instruksi:

"Saya tidak suka basa-basi. Tolong kerjakan tujuh hal ini dalam waktu sebulan. Yang tidak bisa, saya ganti."

Ajudannya sempat kaget. Biasanya menteri baru butuh waktu sebulan untuk membaca dokumen dan memahami situasi. Tapi Purbaya sudah punya daftar prioritas bahkan sebelum dilantik.

Apa saja 7 gebrakan itu? Berikut rinciannya.

1️⃣ Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun ke Bank Himbara

Ini adalah kebijakan paling fenomenal dan paling berisiko. Purbaya memerintahkan pemindahan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari rekeningnya di Bank Indonesia ke lima bank pelat merah (Himbara): Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.

Tujuannya? Uang yang mengendap di BI tidak produktif. Dengan memindahkannya ke bank umum, dana itu bisa dipinjamkan ke UMKM dan proyek infrastruktur, sehingga menggerakkan ekonomi riil.

Syaratnya? Purbaya memberi syarat tegas: dana itu tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau dolar AS. "Kalau cuma diputar-putar di pasar keuangan, buat apa?" katanya.

Kebijakan ini diatur dalam KMK No. 276 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 12 September 2025. Reaksi awal dari ekonom beragam. Ada yang memuji sebagai langkah berani, ada yang mengkritik sebagai intervensi berlebihan ke perbankan. Tapi Purbaya bergeming: "Biarkan mereka berdebat. Saya lihat hasilnya dulu."

Dalam dua minggu pertama, bank Himbara sudah menyalurkan sekitar Rp50 triliun ke sektor riil. Angka ini terus bertambah hingga akhir tahun.

2️⃣ Pembatalan Rencana Kenaikan Cukai Rokok 2026

Sebelum Purbaya menjabat, sudah ada rencana menaikkan tarif cukai rokok sebesar 10-15% pada 2026. Tujuannya baik: mengurangi konsumsi rokok dan menambah penerimaan negara. Namun Purbaya memandang rencana ini dengan kacamata berbeda.

Ia mengundang para pengusaha rokok kecil dan petani tembakau ke kantornya. Mereka mengeluh bahwa kenaikan cukai akan mematikan industri kecil, memicu PHK massal, dan memperluas peredaran rokok ilegal.

Purbaya mendengarkan dengan saksama. Kemudian ia memutuskan: cukai rokok untuk tahun 2026 tidak naik.

Sebagai gantinya, ia akan memperluas Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) untuk melegalkan produsen ilegal, sekaligus menggencarkan operasi pemberantasan rokok ilegal.

Keputusan ini disambut gembira oleh petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Tapi para aktivis kesehatan kecewa. Purbaya hanya bilang: "Saya tidak anti-kesehatan. Tapi kalau kebijakan cukai membuat orang kehilangan pekerjaan, itu namanya tidak berperikemanusiaan."

3️⃣ Perburuan 200 Penunggak Pajak Raksasa (Rp50-60 Triliun)

Purbaya meminta Dirjen Pajak untuk membuat daftar 200 wajib pajak (WP) dengan tunggakan terbesar. Total tunggakan mereka sekitar Rp50-60 triliun. Beberapa bahkan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) tapi tidak pernah dieksekusi.

"Kenapa ini tidak ditagih dari dulu?" tanya Purbaya dalam rapat.

Para pejabat pajak hanya bisa terdiam. Mereka tahu alasannya: banyak penunggak itu adalah pengusaha besar yang punya koneksi politik atau aparat yang malas bergerak.

Purbaya tidak mau tahu. Ia menggandeng Kejaksaan Agung, KPK, Polri, dan PPATK untuk memburu mereka. "Saya tidak main-main. Kalau perlu, blokir rekeningnya. Bekukan asetnya. Setor ke kas negara," perintahnya.

Langkah ini membuat para pengusaha nakal mulai gelisah. Beberapa di antaranya datang ke Kemenkeu dengan membawa cek dan setor tunai. Dalam waktu tiga bulan, tunggakan yang berhasil ditagih mencapai Rp8 triliun. Target jangka panjang: seluruh Rp50-60 triliun bisa masuk kas negara pada 2026.

4️⃣ Ancaman Perbaikan Sistem Coretax

Sistem administrasi perpajakan yang disebut Coretax (intinya sistem digital) sejak diluncurkan selalu bermasalah: lambat, sering error, tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, pelaporan pajak jadi rumit, restitusi molor, dan banyak potensi kebocoran.

Purbaya memberi tenggat satu bulan kepada jajarannya: "Perbaiki coretax, atau saya akan datangkan ahli IT dari luar negeri. Dan biayanya saya potong dari gaji Anda semua."

Ancaman ini terdengar ekstrem, tapi efektif. Dalam hitungan minggu, tim teknis Kemenkeu bekerja lembur untuk membenahi sistem. Mereka juga menambah bandwidth server dan menyederhanakan antarmuka pengguna.

Hasilnya? Pada akhir Oktober 2025, keluhan tentang coretax menurun drastis. Wajib pajak mulai bisa melaporkan SPT dengan lebih mudah. Restitusi juga lebih cepat diproses.

5️⃣ Penolakan Tax Amnesty Jilid III

Wacana mengadakan tax amnesty jilid III sempat menguat di DPR. Alasannya: untuk menarik dana repatriasi dari luar negeri dan meningkatkan penerimaan jangka pendek.

Tapi Purbaya dengan tegas menolak. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, ia berkata:

"Amnesti pajak itu mengampuni utang. Utang negara kok diampuni? Nggak bisa. Saya setuju dengan prinsip: tagih saja. Kalau mereka tidak bayar, sita asetnya. Jangan dikasih amnesti terus."

Penolakan ini membuat para pengemplang pajak kecewa, tapi diapresiasi oleh banyak ekonom yang menilai amnesti pajak hanya memberi insentif bagi ketidakpatuhan.

6️⃣ Perpanjangan Insentif Pajak UMKM (PPh Final 0,5%)

Para pelaku UMKM mendapat kabar gembira: Purbaya memperpanjang insentif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% hingga tahun 2026. Insentif ini seharusnya berakhir pada Desember 2025.

"UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Jangan dibebani pajak berat. Biarkan mereka tumbuh dulu, nanti kalau sudah besar, baru bayar pajak normal," ujarnya.

Langkah ini membuat sekitar 10 juta UMKM bisa bernapas lega. Mereka tetap bisa berusaha tanpa khawatir kewajiban pajak yang memberatkan.

7️⃣ Pemberian Insentif PPh 21 untuk Pekerja Bergaji hingga Rp10 Juta

Gebrakan terakhir di bulan September adalah kebijakan yang paling populis sekaligus paling mahal: Purbaya memberi insentif berupa PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja bergaji hingga Rp10 juta per bulan.

Kebijakan ini membuat take home pay para buruh dan karyawan swasta meningkat. Efeknya, daya beli masyarakat terjaga, konsumsi domestik tetap tinggi, dan pertumbuhan ekonomi tidak melambat.

Biaya insentif ini sekitar Rp5 triliun per tahun, yang menurut Purbaya masih murah dibandingkan jika terjadi resesi karena daya beli ambruk.

Episode 2: Oktober 2025 – Sidak Pelabuhan & Perang Barang Ilegal

Jika September adalah bulan strategi, maka Oktober adalah bulan aksi nyata di lapangan.

🔍 Inspeksi Mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok

Pada 13 Oktober 2025, Purbaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ia tidak memberi tahu siapa pun, bahkan ajudannya sendiri baru tahu sejam sebelumnya.

Begitu tiba, ia langsung menuju gudang penyimpanan kontainer. Ia meminta petugas bea cukai membuka puluhan kontainer secara acak. Hasilnya mengejutkan: banyak kontainer berisi barang ilegal atau undervalue (nilai pabean dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya).

Purbaya naik pitam. Di depan petugas dan awak media, ia berteriak:

"Ini sudah saya duga dari dulu. Kalian main-main di sini. Mulai sekarang, tidak ada toleransi. Setiap kontainer yang mencurigakan harus diperiksa. Setiap pejabat yang terlibat mafia impor, saya akan pecat dan seret ke pengadilan."

Sidak ini kemudian diikuti dengan operasi besar-besaran di seluruh pelabuhan utama Indonesia: Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), dan Batam.

🚬 Perang terhadap Rokok Ilegal

Purbaya juga memerangi rokok ilegal dengan cara yang lebih terstruktur. Ia tidak hanya menyita dan memusnahkan, tapi juga membina pengusaha kecil agar beralih ke jalur legal.

Pada 22 Oktober 2025, ia memimpin langsung pemusnahan 235,4 juta batang rokok ilegal hasil sitaan Bea Cukai Jawa Timur. Upacara pemusnahan dilakukan di Surabaya, disaksikan oleh para pengusaha rokok dan awak media.

"Rokok ilegal ini musuh kita bersama. Negara dirugikan triliunan rupiah setiap tahun. Industri legal juga mati karena kalah harga. Saya akan terus memburu mereka," tegas Purbaya.

Sebagai langkah jangka panjang, ia mengintensifkan pembangunan KIHT di daerah-daerah rawan seperti Kudus dan Parepare, sehingga produsen ilegal bisa berproduksi secara legal dan membayar cukai.

👕 Larangan Impor Pakaian Bekas (Thrifting Ilegal)

Isu lain yang menjadi sorotan adalah maraknya impor pakaian bekas (thrifting ilegal). Barang-barang ini masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, diimpor dalam jumlah besar, lalu dijual di pasar-pasar tradisional dan online. Selain tidak higienis, impor ini mematikan industri tekstil dalam negeri.

Purbaya melarangnya melalui PMK Nomor 67 Tahun 2025. Sanksinya berat: denda hingga Rp5 miliar dan larangan impor seumur hidup bagi perusahaan yang melanggar.

Kebijakan ini didukung penuh oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Mereka selama ini tertekan oleh banjir tekstil bekas murah. Kini, mereka bisa bernapas lega.

Episode 3: Peluncuran Danantara – Dana Abadi Teknologi Masa Depan

Di sela-sela kesibukannya memberantas ilegal, Purbaya meluncurkan inisiatif jangka panjang yang ambisius: Danantara, kependekan dari Dana Nusantara.

Apa itu Danantara? Sebuah sovereign wealth fund (dana kekayaan negara) dengan nilai awal Rp500 triliun (sekitar US$30 miliar). Fokusnya: investasi di startup teknologi, kecerdasan buatan (AI), dan riset teknologi masa depan.

Purbaya menjelaskan: "Kita tidak bisa selamanya bergantung pada komoditas. Suatu saat nikel habis, batu bara habis. Yang tidak pernah habis adalah inovasi. Danantara akan membiayai anak-anak muda kita yang ingin menciptakan unicorn baru."

Dana ini tidak berasal dari APBN, melainkan dari dividen BUMN dan hasil pengelolaan aset negara yang selama ini tidak produktif. Pengelolaannya akan dilakukan oleh profesional independen.

Reaksi publik beragam. Ada yang optimis, ada yang skeptis. Tapi Purbaya tidak peduli. Ia sudah menghitung risikonya: "Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab. Tapi kalau tidak mencoba, kita akan tertinggal selamanya."

Investor asing menyambut positif. Beberapa perusahaan modal ventura dari Singapura dan AS menyatakan minat untuk ikut mengelola dana tersebut.

Episode 4: Kunjungan ke ADB (Georgia) – Obligasi Hijau Rp300 Triliun

Pada 24 Oktober 2025, Purbaya terbang ke Tbilisi, Georgia, untuk menghadiri Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB). Ini adalah kunjungan luar negeri pertamanya sebagai menteri.

Di forum bergengsi itu, Purbaya memaparkan rencana Indonesia untuk menerbitkan obligasi hijau senilai Rp300 triliun (sekitar US$18 miliar). Obligasi hijau adalah surat utang yang khusus digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan panas bumi.

Para pimpinan ADB terkesan. Mereka tidak menyangka menteri keuangan yang baru sebulan menjabat sudah memiliki peta jalan yang jelas untuk transisi energi.

Hasilnya: ADB menjanjikan pinjaman lunak Rp150 triliun dengan bunga rendah dan tenor panjang. Beberapa negara tetangga, seperti Filipina, menyebut Indonesia sebagai "model inspiratif untuk ASEAN" dalam pembiayaan hijau.

Purbaya pulang ke Jakarta dengan membawa cerita sukses. Para investor asing yang tadinya ragu, mulai melirik lagi pasar Indonesia.

Penutup Bab 4: 100 Hari yang Mengubah Arah

Dalam waktu hanya 100 hari, Menteri Purbaya telah:

Mengucurkan Rp200 triliun ke bank Himbara untuk menggerakkan sektor riil.
Membatalkan kenaikan cukai rokok yang kontroversial.
Memulai perburuan 200 penunggak pajak raksasa.
Memerangi rokok ilegal dan tekstil ilegal dengan cara tegas namun manusiawi.
Meluncurkan Danantara untuk investasi teknologi jangka panjang.
Menerbitkan obligasi hijau dengan dukungan ADB.

Bukan hasil yang buruk untuk seorang menteri yang baru 100 hari menjabat.

Tapi perjalanan masih panjang. Tantangan terbesar masih menanti: mengamankan APBN 2025 yang defisitnya mengancam, menghadapi badai MSCI yang akan mengguncang IHSG awal 2026, dan mempertahankan kepercayaan investor di tengah resesi global.

Semua itu akan diceritakan di bab-bab berikutnya.

Bersambung ke Bab 5: Kebijakan Tambal Sulam Akhir Tahun (November–Desember 2025) – ketika penerimaan pajak jeblok dan Purbaya harus melakukan manuver darurat untuk menyelamatkan APBN.

Bab 5: Kebijakan Tambal Sulam Akhir Tahun (November–Desember 2025)

awal tulisan Menebak Isi Kepala Menteri Purbaya: Menjaga APBN dan Pertumbuhan Ekonomi RI (2025–2026)

Teks Tersisa