BAB 20 Timor Timur – Keputusan Berani yang Membayangi
Referendum yang Membebaskan, Namun Menghancurkan Karir
"Saya Lebih Suka Dicaci Karena Memberi Kemerdekaan Daripada Dipuji Karena Menjajah"
Pada pagi 4 September 1999, dunia terkejut. Hasil referendum Timor Timur diumumkan di markas PBB New York: 78,5% penduduk Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Hanya 21,5% yang memilih otonomi khusus sebagai bagian dari NKRI.
Di Jakarta, Habibie menerima kabar itu dengan tenang. Ia sudah memprediksi hasil ini sejak berbulan-bulan lalu. "Rakyat Timor Timur telah berbicara. Kita harus hormati," katanya dalam pernyataan singkat di Istana Negara.
Namun di luar Istana, kemarahan meledak. Faksi-faksi di DPR/MPR, kelompok militer yang pro-integrasi, dan organisasi masyarakat sipil yang nasionalis berteriak: "Habibie pengkhianat! Habibie telah kehilangan Timor Timur!"
Padahal, justru Habibie-lah yang mengusulkan referendum kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada Januari 1999. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia sadar bahwa status Timor Timur sebagai provinsi Indonesia tidak pernah diakui dunia internasional, dan konflik berkepanjangan hanya akan terus menguras sumber daya serta citra Indonesia.
"Lebih baik kita melepas dengan damai daripada mempertahankan dengan darah," kata Habibie dalam rapat kabinet yang membahas Timor Timur. "Saya tidak ingin presiden setelah saya terus pusing dengan masalah ini."
Bab ini akan mengisahkan bagaimana keputusan kontroversial itu diambil, bagaimana proses referendum berlangsung, mengapa Habibie mendapat kecaman dalam negeri tapi pujian internasional, dan apakah ini – lebih dari kegagalan ekonomi atau politik – yang menjadi alasan utama penolakan pidato pertanggungjawabannya di MPR.
1. Latar Belakang: Timor Timur, Luka yang Tak Kunjung Sembuh
Timor Timur adalah bekas jajahan Portugis yang dianeksasi Indonesia pada Desember 1975, setelah revolusi berdarah yang menewaskan puluhan ribu orang. Dunia internasional, terutama PBB, tidak pernah mengakui aneksasi tersebut. Timor Timur secara resmi dianggap sebagai "non-self-governing territory" di bawah administrasi PBB.
Selama 24 tahun (1975-1999), Indonesia menghabiskan miliaran dolar untuk mempertahankan provinsi ke-27 itu. Ribuan tentara Indonesia tewas, dan puluhan ribu warga Timor Timur meninggal karena kelaparan, perang, dan pelanggaran HAM. Namun, perlawanan gerilya FALINTIL (sayap bersenjata dari CNRT, konsolidasi pro-kemerdekaan) tidak pernah padam.
Habibie, ketika menjadi presiden, mewarisi masalah ini. Ia mendapatkan laporan dari Departemen Luar Negeri dan BIN bahwa biaya mempertahankan Timor Timur sudah tidak sebanding dengan manfaatnya. Secara ekonomi, Timor Timur adalah provinsi termiskin di Indonesia. Secara politik, isolasi internasional merugikan Indonesia. Secara moral, banyak kalangan mulai mempertanyakan hak Indonesia di sana.
"Saya tidak ingin Indonesia terus dihantui oleh Timor Timur," kata Habibie dalam memoarnya. "Sudah waktunya kita menyelesaikan masalah ini dengan cara yang beradab."
2. Januari 1999: Habibie Mengguncang Dunia dengan Usul Referendum
Pada 27 Januari 1999, Habibie secara mengejutkan mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan opsi otonomi luas kepada Timor Timur. Jika otonomi ditolak, maka Timor Timur akan diberi kesempatan untuk merdeka. Ini adalah referendum kemerdekaan – sesuatu yang tidak pernah ditawarkan oleh Presiden Soeharto.
Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB, terkejut sekaligus gembira. Ia langsung menawarkan bantuan PBB untuk memfasilitasi referendum. Namun, faksi pro-integrasi di Jakarta dan di Timor Timur marah besar. Panglima ABRI Wiranto awalnya ragu, tapi setelah berdiskusi dengan Habibie, ia mendukung.
Mengapa Habibie berani mengambil langkah ini?
Pertama, ia membaca peta geopolitik. Setelah jatuhnya Soeharto, tidak ada lagi alasan bagi dunia untuk menerima aneksasi Timor Timur. Tekanan dari AS, Australia, dan negara-negara Eropa semakin kuat.
Kedua, ia ingin membersihkan nama Indonesia dari catatan pelanggaran HAM. Referendum adalah cara damai untuk menyelesaikan konflik.
Ketiga, ia berpikir jangka panjang. "Lebih baik kita kehilangan provinsi daripada kehilangan masa depan bangsa," katanya kepada tim diplomatiknya.
Keputusan ini, meskipun kontroversial, mendapat pujian dari dunia internasional. Presiden AS Bill Clinton menyebutnya "langkah berani". Perdana Menteri Australia John Howard mengapresiasi "kebijaksanaan Habibie".
Tapi di dalam negeri, banyak yang menyebutnya "pengkhianat".
3. 30 Agustus 1999: Hari Referendum, Antara Harapan dan Ketakutan
Tanggal 30 Agustus 1999 ditetapkan sebagai hari pemungutan suara. Suasana di Timor Timur tegang. Milisi pro-integrasi yang didukung oleh elemen-elemen TNI melakukan intimidasi. Namun, PBB mengirim misi pengawasan (UNAMET) yang cukup kuat.
Antusiasme masyarakat Timor Timur luar biasa. Dari 446.953 penduduk yang terdaftar, sekitar 98% memberikan suara. Mereka antre berjam-jam di bawah terik matahari, dengan pakaian adat, beberapa sambil menangis. Seorang perempuan tua di Dili mengatakan kepada wartawan: "Saya telah menunggu hari ini selama 24 tahun. Saya ingin bebas."
Habibie, dari Jakarta, memerintahkan agar TNI dan Polri menjaga netralitas. Namun, di lapangan, banyak oknum yang masih membantu milisi. Kekerasan terjadi di beberapa tempat. Beberapa hari sebelum referendum, milisi membunuh aktivis pro-kemerdekaan. Namun secara keseluruhan, proses pemungutan suara berlangsung relatif damai.
Setelah pemungutan suara, penghitungan memakan waktu beberapa hari. Dunia menahan napas.
4. 4 September 1999: 78,5% Memilih Merdeka – Dunia Bertepuk Tangan, Indonesia Mencaci
Pada 4 September 1999, pukul 00.30 waktu New York (siang hari di Jakarta), Kofi Annan mengumumkan hasil resmi: 78,5% suara menolak otonomi khusus dan memilih kemerdekaan. Hanya 21,5% yang menerima opsi tetap menjadi bagian Indonesia.
Di Dili, jutaan warga Timor Timur meledak dalam sukacita. Mereka menangis, berpelukan, mengibarkan bendera merah-hitam-putih (bendera Timor Timur, yang kemudian menjadi bendera Timor Leste). Beberapa menangis karena gembira, yang lain karena mengenang keluarga yang tewas selama perjuangan.
Di Jakarta, reaksinya sebaliknya. Massa berkumpul di depan gedung DPR/MPR, meneriakkan "Habibie turun!" dan "Timor Timur harga mati!" Beberapa anggota MPR dari Fraksi PDI-P dan PAN menyebut Habibie sebagai "presiden yang tidak nasionalis". Amien Rais, ketua MPR, menyatakan bahwa Habibie telah gagal mempertahankan keutuhan NKRI.
Habibie tidak membalas. Ia hanya mengeluarkan pernyataan singkat: "Keputusan telah dibuat. Kita harus menghormati hasil referendum. Indonesia akan tetap menjalin hubungan baik dengan Timor Timur."
Tapi ia terluka. Bukan karena kehilangan provinsi – ia sadar itu memang akan terjadi – tapi karena caci maki yang ditujukan kepadanya datang dari orang-orang yang sebelumnya juga tidak konsisten membela Timor Timur. "Mereka yang sekarang paling keras berteriak dulu tidak pernah menginjakkan kaki di Timor Timur," keluhnya dalam sebuah wawancara.
5. Mengapa Habibie Mengusulkan Referendum? "Agar Presiden Berikutnya Tidak Pusing"
Dalam buku "Detik-Detik yang Menentukan", Habibie menjelaskan alasan terdalamnya:
"Saya tahu bahwa isu Timor Timur akan terus menjadi duri dalam daging bagi presiden Indonesia mana pun. Jika tidak diselesaikan sekarang, akan menjadi bom waktu. Lebih baik saya yang mengambil risiko – meskipun saya harus membayar dengan karir saya – daripada presiden berikutnya yang mungkin tidak memiliki keberanian yang sama."
Ia juga menambahkan: "Saya sudah tua. Saya tidak butuh kekuasaan lagi. Tapi saya butuh Indonesia untuk memiliki masa depan yang lebih baik tanpa beban sejarah yang berat."
Ini adalah altruisme yang jarang dimiliki politisi. Habibie tidak memikirkan popularitas atau kelanggengan kekuasaannya. Ia memikirkan Indonesia 10, 20, 30 tahun ke depan.
Dalam wawancara dengan Kompas (2012), Habibie berkata: "Saya tidak menyesal. Saya bangga. Karena saya telah mengakhiri sebuah konflik yang tidak perlu. Timor Timur sekarang menjadi negara yang damai dan menjadi teman Indonesia. Bukankah itu lebih baik daripada terus bermusuhan?"
Memang, setelah kemerdekaan, hubungan Indonesia-Timor Leste (nama barunya) berangsur membaik. Pada 2002, Indonesia secara resmi mengakui kemerdekaan Timor Leste. Sekarang, kedua negara memiliki hubungan diplomatik yang normal, bahkan kerja sama ekonomi dan perbatasan.
6. Apakah Ini Alasan Utama Penolakan Pertanggungjawaban?
Tidak ada keraguan: Timor Timur adalah pemicu utama kebencian politik terhadap Habibie di MPR. Meskipun secara ekonomi ia berhasil, secara nasionalis ia dianggap "gagal". Partai-partai nasionalis seperti PDI-P (Megawati) dan PAN (Amien Rais) mengangkat isu ini sebagai senjata utama untuk menolak pidato pertanggungjawabannya.
Namun, ada faktor lain: habisnya dukungan militer. Setelah memisahkan TNI dan Polri, Habibie kehilangan backing dari faksi-faksi militer yang pro-integrasi. Wiranto masih setia, tapi ia tidak bisa mengendalikan seluruh TNI. Banyak perwira yang kecewa dengan kebijakan Timor Timur dan memilih untuk tidak mendukung Habibie di MPR (terlihat dari suara abstain fraksi TNI/Polri).
Juga, pers yang bebas memberitakan secara intensif kekacauan pasca-referendum (milisi membantai pro-kemerdekaan, pengungsi massal, dan kehancuran infrastruktur). Citra Habibie sebagai "presiden yang kehilangan wilayah" semakin menguat.
Namun, Habibie sendiri tidak pernah menyalahkan pers. "Saya yang memberi mereka kebebasan. Saya terima konsekuensinya."
Dari 35 suara menolak di MPR, hampir semuanya berasal dari fraksi-fraksi yang menjadikan Timor Timur sebagai alasan utama. Jadi, ya, isu Timor Timur adalah palu godam yang menghancurkan karir politik Habibie.
7. Kecaman dalam Negeri vs Pujian Internasional: Habibie Pilih yang Mana?
Habibie tidak pernah berusaha populer. Ia adalah pemimpin yang berorientasi pada solusi, bukan popularitas. Ia memilih untuk melakukan apa yang benar meskipun semua orang membencinya.
Dunia internasional justru memujinya. Kofi Annan menyebut Habibie sebagai "a visionary leader who chose peace over conflict." Presiden AS Bill Clinton dalam memoirnya menulis: "Habibie did what many leaders would not dare: he gave a people the right to determine their own future."
Majalah Time memasukkan Habibie sebagai salah satu tokoh Asia yang paling berpengaruh di tahun 1999, dengan alasan: *"He ended a 24-year occupation peacefully, setting a rare example of decolonization."*
Habibie, ketika ditanya apakah ia merasa sebagai "pahlawan" di mata dunia, hanya tersenyum: "Saya tidak butuh gelar pahlawan. Saya hanya ingin Indonesia dihormati. Dan dengan menyelesaikan masalah Timor Timur secara damai, Indonesia mendapatkan kembali rasa hormat yang hilang."
Penutup Bab 20: Kemerdekaan untuk Timor Timur, Kemerdekaan untuk Indonesia dari Beban Sejarah
Keputusan Habibie untuk memberikan referendum adalah langkah yang paling tidak populer dalam masa kepresidenannya. Tapi ia tidak gentar. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang tidak pernah menguntungkan Indonesia.
Habibie kehilangan provinsi. Ia kehilangan popularitas. Ia kehilangan kesempatan untuk menjadi presiden kembali. Tapi ia mendapatkan ketenangan hati. Ia tidak ingin Indonesia terus dihantui oleh dosa masa lalu.
"Saya tidak akan tidur nyenyak jika saya tahu bahwa di Timor Timur masih ada darah yang tertumpah karena kebijakan saya," katanya. "Dengan referendum, saya bisa tidur nyenyak."
Kini, setelah kita menyaksikan babak paling kontroversial dalam kepemimpinan Habibie, kita memasuki bagian akhir: warisan dan pelajaran dari seorang jenius yang diremehkan, disingkirkan, tapi akhirnya dihormati oleh sejarah.
Bersambung ke Bab 21: "Ketika Prestasi Tak Cukup di Mata Politik"
(Refleksi tentang politik identitas, ingatan kolektif, dan mengapa Habibie lebih dihormati setelah meninggal daripada saat hidup)
BAB 21 Ketika Prestasi Tak Cukup di Mata Politik
awal bacaan KEJENIUSAN PRESIDEN BJ HABIBIE MENSTABILKAN RUPIAH DALAM 17 BULAN PADA TAHUN 1998
Komentar
Posting Komentar