Bab 20: 7 Prinsip Rahasia Purbaya – Filosofi di Balik Kebijakan
Setelah dua tahun mengamati, mengkritik, dan kadang membela Menteri Purbaya, akhirnya kita sampai pada inti terdalam kepemimpinannya: tujuh prinsip rahasia yang menjadi kompas setiap keputusan. Prinsip-prinsip ini tidak pernah ia tulis dalam buku, tidak pernah ia pidatokan secara resmi, tetapi terlihat jelas dari setiap gebrakan, setiap penolakan, dan setiap pernyataan blak-blakannya. Bab ini adalah upaya untuk merangkum filosofi Purbaya—bukan sekadar “cara kerja”, tetapi “cara berpikir” yang membuatnya berbeda dari menteri keuangan sebelumnya.
1. Uang Harus Bekerja, Tidak Boleh Tidur
Prinsip pertama adalah fondasi dari semua kebijakan likuiditas Purbaya. Baginya, uang negara yang mengendap di rekening Bank Indonesia tanpa produktivitas adalah dosa fiskal.
“Uang itu seperti pekerja. Kalau tidak diberi tugas, dia malas, lalu korupsi, atau diam saja. Saya tidak suka uang tidur.”
Manifestasi paling jelas dari prinsip ini adalah kebijakan memindahkan Rp200 triliun dari BI ke bank Himbara di awal masa jabatan. Dana yang sebelumnya hanya menjadi angka di neraca BI, dipaksa untuk mengalir ke sektor riil melalui kredit UMKM dan infrastruktur.
Prinsip ini juga yang mendorongnya untuk menarik dana menganggur dari kementerian/lembaga yang tidak bisa menyerap anggaran. Ia mengancam akan “menyita” sisa anggaran jika tidak digunakan tepat waktu.
Dalam skala makro, Purbaya ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBN memberikan multiplier effect. Jika tidak, lebih baik uang itu disimpan sebagai SAL atau digunakan untuk membayar utang lebih awal.
“Jangan pernah bilang ‘uang kita masih banyak’. Lihat dulu, apakah uang itu sudah bekerja atau masih tidur. Kalau masih tidur, bangunkan.”
2. Defisit di Bawah 3% adalah Harga Mati
Bagi Purbaya, batas defisit 3% dari PDB bukan sekadar aturan dalam undang-undang, tetapi garis merah yang tidak boleh dilanggar. Ia ingat betul bagaimana krisis 1998 dipicu oleh defisit yang tidak terkendali dan utang luar negeri yang membengkak.
Sepanjang 2025–2026, defisit APBN berhasil dijaga di bawah 3%: 2,92% di 2025 dan diproyeksikan 2,4-2,45% di 2026. Purbaya rela mengambil kebijakan tidak populer seperti menarik dana dari Himbara atau mengeruk surplus BI demi memastikan defisit tetap aman.
“Kalau defisit tembus 3%, investor asing akan kabur. Rating kita turun. Bunga utang naik. Itu awal dari kehancuran. Saya tidak akan biarkan itu terjadi.”
Bahkan saat ada tekanan untuk meningkatkan belanja (misalnya dari DPR menjelang pemilu), Purbaya bersikeras bahwa belanja tambahan harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau efisiensi di tempat lain.
Prinsip ini juga yang membuatnya menolak utang IMF di 2026: ia khawatir utang baru akan memperbesar defisit di tahun-tahun berikutnya, meskipun bunganya rendah.
3. Pajak Baru adalah Musuh Pertumbuhan
Di banyak negara, ketika penerimaan pajak jeblok, solusi instan adalah menaikkan tarif atau menciptakan pajak baru. Purbaya justru melakukan sebaliknya: menolak semua usulan kenaikan tarif dan pajak baru, bahkan menunda penerapan pajak e-commerce.
“Jangan tambah beban rakyat yang sudah susah. Perbaiki saja sistemnya. Bayangkan, tunggakan pajak kita Rp60 triliun. Itu uang yang seharusnya sudah masuk. Kenapa tidak ditagih? Karena kita malas atau takut?”
Prinsip ini terbukti berhasil. Dengan hanya mengandalkan perbaikan administrasi (coretax), penagihan tunggakan, dan perluasan basis pajak (ekstensifikasi), Purbaya berhasil menaikkan penerimaan pajak hingga rekor tanpa menaikkan tarif.
Ia juga menolak pajak karbon yang diusulkan aktivis lingkungan, dengan argumen bahwa itu akan membebani industri dan memicu PHK. “Kita cari cara lain untuk transisi energi, jangan dengan pajak yang membunuh usaha.”
Namun Purbaya tidak anti-pajak secara membabi buta. Ia mendukung pajak yang adil, mudah dipungut, dan tidak distorsif. Prinsipnya: lebih baik perbaiki kepatuhan dari pada menaikkan tarif.
4. Utang Boleh Asal Produktif
Purbaya tidak alergi pada utang. Ia sadar bahwa negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan pembiayaan dari luar untuk membangun infrastruktur dan modal manusia. Namun ia membedakan antara utang produktif dan utang konsumtif.
Utang produktif: digunakan untuk membangun jalan, pelabuhan, bendungan, sekolah, atau investasi lain yang menghasilkan pengembalian ekonomi di masa depan. Contoh: SBN infrastruktur, obligasi hijau.
Utang konsumtif: digunakan untuk membayar gaji pegawai, subsidi yang tidak tepat sasaran, atau proyek-proyek mercusuar yang tidak jelas manfaatnya. Purbaya menolak utang untuk konsumsi.
“Boleh utang asal bermanfaat. Jangan utang hanya untuk bayar bunga utang lama. Itu lingkaran setan.”
Prinsip ini juga yang mendorongnya untuk merestrukturisasi utang KCJB: memanjangkan tenor dan menurunkan bunga, sehingga beban tahunan lebih ringan dan proyek tetap berjalan. Ia tidak mau APBN ikut menanggung utang BUMN yang tidak produktif.
Dalam jangka panjang, Purbaya ingin rasio utang/PDB turun ke 35-38%, dengan kualitas utang yang baik (mayoritas dalam negeri, bunga tetap, tenor panjang).
5. Birokrasi Harus Dipotong dengan Hakim Dadakan
Salah satu prinsip Purbaya yang paling kontroversial adalah pemotongan birokrasi secara cepat dan tidak konvensional. Ia tidak sabar dengan rapat-rapat koordinasi yang berbulan-bulan tanpa hasil. Maka ia menciptakan Sidang The Bottlenecking yang dipimpinnya langsung sebagai “hakim”.
“Birokrasi kita ini seperti hutan belantara. Kalau tidak dibuka jalan dengan parang, tidak akan pernah tembus. Saya jadi parangnya. Saya potong langsung.”
Dalam sidang itu, tidak ada ruang untuk musyawarah berkepanjangan. Setiap instansi dimintai solusi dalam waktu terbatas, dan Purbaya memutuskan. Keputusannya final.
Prinsip ini berhasil memotong waktu penyelesaian investasi yang sebelumnya bisa bertahun-tahun menjadi hitungan minggu. Investor Jepang di KEK Galang Batang yang terhambat 3 tahun, bisa berjalan kembali dalam waktu 2 bulan setelah sidang.
Namun pendekatan ini juga menuai kritik karena dianggap otoriter dan mengabaikan prosedur. Purbaya menjawab: “Prosedur itu penting, tapi kalau prosedur jadi penghalang, prosedur harus diubah. Jangan prosedur untuk prosedur.”
6. Investor Asing Penting, Tapi Jangan Menggadaikan Kedaulatan
Purbaya adalah “orang pasar” yang sangat memahami pentingnya investor asing. Ia menghabiskan waktu di New York dan Washington untuk meyakinkan BlackRock, Goldman Sachs, dan IMF. Namun ia memiliki batas: jangan sampai kehadiran investor asing mengorbankan kedaulatan fiskal dan politik.
“Kita butuh uang mereka, tapi kita tidak perlu memohon. Kita setara. Jika mereka tidak suka dengan kebijakan kita, silakan pergi. Masih banyak investor lain.”
Prinsip ini terlihat jelas ketika ia menolak tawaran utang IMF. Ia tidak ingin Indonesia terikat pada persyaratan yang mungkin mengganggu kebijakan domestik. Ia juga melarang penggunaan dana Himbara untuk membeli SBN asing atau spekulasi valas.
Namun ia juga tidak proteksionis buta. Ia membuka pintu lebar-lebar bagi investasi asing langsung (FDI) di sektor hilirisasi, energi terbarukan, dan teknologi. Syaratnya: harus transfer pengetahuan, menggunakan tenaga kerja lokal, dan tidak merusak lingkungan.
Keseimbangan ini yang membuatnya dihormati oleh investor asing sekaligus dicintai oleh nasionalis.
7. Tidurnya Gelisah Kalau Uang Negara Belum Masuk
Ini adalah prinsip yang paling personal dan paling manusiawi. Di balung gaya santai dan percaya diri, Purbaya adalah seorang yang gelisah jika target penerimaan negara tidak tercapai.
“Saya pikir menteri keuangan 31 Desember sudah tenang. Rupanya belum. Semalam saja saya enggak bisa tidur, ‘uangnya masuk enggak ya, uangnya masuk enggak ya’.”
Pengakuannya di malam tahun baru 2025 itu menjadi viral karena menunjukkan sisi rentan seorang menteri. Ia tidak tidur nyenyak jika setoran pajak, bea cukai, atau PNBP masih di bawah target.
Prinsip ini mendorongnya untuk memantau realisasi APBN secara harian, bahkan sampai larut malam. Ia juga memerintahkan jajarannya untuk memberikan laporan real-time setiap akhir bulan.
“Kalau saya gelisah, itu baik. Itu artinya saya tidak lengah. Yang bahaya adalah menteri yang tidur nyenyak padahal uang negara belum masuk.”
Ketegangannya ini menular ke bawahannya. Para dirjen dan kepala kantor wilayah tahu bahwa mereka harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi target, karena jika tidak, Purbaya akan “mengunjungi” mereka dengan cara yang tidak menyenangkan.
💎 Penutup: Prinsip yang Hidup
Tujuh prinsip di atas bukan sekadar kutipan motivasi. Ia adalah filter keputusan yang diterapkan Purbaya setiap hari. Ketika dihadapkan pada suatu pilihan, ia bertanya:
Apakah ini membuat uang bekerja? (Prinsip 1)
Apakah ini menjaga defisit di bawah 3%? (Prinsip 2)
Apakah ini menciptakan pajak baru atau menaikkan tarif? (Prinsip 3 – jika ya, tolak)
Apakah utang ini produktif? (Prinsip 4)
Apakah birokrasi perlu dipotong? (Prinsip 5 – jika ya, gunakan sidak)
Apakah investor asing diajak setara atau dimanja? (Prinsip 6)
Apakah saya akan bisa tidur malam ini? (Prinsip 7)
Seorang staf yang pernah bekerja dekat dengannya berkomentar: “Pak Purbaya itu sederhana sebenarnya. Ia hanya ingin uang negara aman dan bermanfaat. Selebihnya, gaya dan cara bisa fleksibel.”
Dan itulah mengapa, meski banyak yang mencoba menebak isi kepalanya, Purbaya tetap menjadi teka-teki. Karena pada akhirnya, teka-teki itu bukan tentang apa yang akan ia lakukan, tetapi apa yang paling penting baginya: uang negara, dan kepercayaan rakyat.
Bersambung ke Bab 21: Refleksi Dua Tahun – Keberhasilan dan Kegagalan Purbaya.
Bab 21: Refleksi Dua Tahun – Keberhasilan dan Kegagalan
awal tulisan Menebak Isi Kepala Menteri Purbaya: Menjaga APBN dan Pertumbuhan Ekonomi RI (2025–2026)
Komentar
Posting Komentar