Bab 2: Sejarah Awal Hubungan Intelijen Indonesia-Israel

 



2.1 Masa Awal Pemerintahan Soeharto: Ancaman Kebangkitan Komunis dan PKI

Tahun 1966. Indonesia baru saja keluar dari pusaran darah. Peristiwa G30S masih membekas di setiap sudut negeri. Ratusan ribu nyawa melayang. Partai Komunis Indonesia (PKI) dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Dan seorang jenderal bernama Soeharto perlahan-lahan mengambil alih kursi kekuasaan dari Bung Karno yang semakin terpinggirkan.

Tapi di balik kemenangan politiknya, Soeharto tidak bisa tidur nyenyak.

Ia dihantui oleh satu ketakutan paling besar: kebangkitan komunis.

Bukan ketakutan yang dibuat-buat. Pada masa itu, gerakan komunis di Asia Tenggara sedang digalakkan. Vietnam Utara (yang didukung Uni Soviet dan China) terus menekan Vietnam Selatan. Di Thailand, pemberontakan komunis berkobar di wilayah perbatasan. Di Filipina, gerakan gerilya komunis bernama New People's Army mulai bangkit. Dan di Indonesia, meskipun PKI telah dihancurkan secara fisik, sel-sel bawah tanahnya masih berserakan. Ideologi komunis masih mengalir di kampus-kampus, di serikat buruh, di kalangan petani yang kecewa dengan reforma agraria yang tak kunjung tuntas.

Soeharto sadar: ia tidak bisa hanya mengandalkan tentara reguler untuk melawan ancaman komunis. Karena gerakan komunis bukanlah musuh yang bisa dilawan dengan tank dan jet tempur. Mereka adalah hantu yang bergerak dalam gelap—menyusup, mengorganisir, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Untuk melawan hantu, dibutuhkan mata-mata yang lebih canggih dari sekadar polisi politik.

Masalahnya, pada awal masa pemerintahannya, Indonesia tidak memiliki sistem intelijen modern yang memadai.

Ya, kita memiliki Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara, cikal bakal BIN). Kita juga memiliki intelijen militer di bawah komando masing-masing angkatan. Tapi mereka masih primitif. Mereka terbiasa bekerja dengan cara-cara lama: menangkap, menyiksa, memenjarakan. Metode itu mungkin efektif untuk membungkam lawan, tapi tidak efektif untuk mendeteksi lawan sebelum mereka bergerak.

Soeharto membutuhkan profesional. Dia butuh orang-orang yang bisa menyusup ke dalam sel-sel komunis tanpa terdeteksi. Yang bisa merekam percakapan rahasia. Yang bisa mengidentifikasi target tanpa harus menembak. Yang bisa bermain “kucing-kucingan” dengan musuh dan menang.

Dan di situlah Israel masuk ke dalam panggung sejarah.

2.2 Kedatangan Anthony Tingle - Perwira Israel Berkedok Warga Inggris

Bayangkan Anda sedang mencari seorang instruktur bela diri terbaik di dunia. Tapi Anda tidak bisa sembarangan merekrutnya—karena hubungan Anda dengan negara asalnya sedang bermasalah. Jadi Anda harus menyamarkannya. Memberinya nama palsu. Paspor palsu. Riwayat hidup palsu.

Itulah yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 1967 atau 1968 (sumber tidak menyebutkan tahun persis, tapi diperkirakan di awal masa Orde Baru).

Orang yang didatangkan itu bernama Anthony Tingle.

Jika Anda mencari nama itu di Google hari ini, Anda tidak akan menemukan apa pun. Tidak ada foto. Tidak ada profil LinkedIn. Tidak ada catatan media sosial. Bahkan mesin pencari paling canggih sekalipun akan menyerah. Karena Anthony Tingle tidak pernah benar-benar ada.

Dia adalah topeng. Di balik nama itu berdiri seorang perwira intelijen Israel, anggota Mossad, yang dikirim ke Indonesia untuk sebuah misi yang belum pernah terungkap secara resmi hingga puluhan tahun kemudian.

Dalam catatan diplomatik (yang kemudian bocor dan dikutip oleh peneliti seperti Ken Conboy), Anthony Tingle digambarkan sebagai seorang pria berkewarganegaraan Inggris. Tapi tentu itu semua palsu. Sebenarnya dia adalah warga negara Israel. Usianya sekitar 50-an tahun pada waktu itu. Dan yang paling dikenang oleh orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya adalah: wajahnya sangat sangar, sangat intimidatif, jarang bicara, hampir tidak pernah tersenyum. Mukanya datar begitu saja, seperti topeng yang tidak pernah retak.

Dia tidak datang sendirian. Sebagai seorang perwira Mossad, Tingle pasti membawa tim kecil—tenaga ahli di bidang teknik pengintaian, analisis psikologis, dan komunikasi rahasia. Tapi nama-nama mereka tidak pernah tercatat. Mungkin sengaja. Mungkin karena mereka masih beroperasi di Indonesia hingga hari ini.

Di mana Anthony Tingle ditempatkan? Tidak ada yang tahu pasti. Spekulasi paling kuat mengatakan bahwa markas pelatihannya berada di suatu lokasi tertutup di kawasan Bogor atau Cisarua—daerah yang dingin, sunyi, dan cocok untuk kegiatan rahasia. Di sana, ia mengajari para perwira intelijen Indonesia tentang berbagai hal:

  • Teknik membuntuti (surveillance) tanpa terdeteksi

  • Teknik membalikkan situasi (counter-surveillance) saat tahu sedang dibuntuti

  • Cara merekrut agen (agent recruitment) dari kalangan musuh

  • Cara menginterogasi tanpa menyiksa (karena penyiksaan menghasilkan informasi palsu)

  • Cara menggunakan teknologi penyadapan paling mutakhir pada zamannya

Apakah pelatihan itu berhasil? Tergantung sudut pandang. Secara teknis, intelijen Indonesia menjadi jauh lebih profesional. Tapi secara politis, itu menciptakan ketergantungan yang tidak sehat—sebuah utang budi yang akan dibayar mahal di kemudian hari.

2.3 Alasan Strategis Memilih Mossad Dibanding CIA atau MI6

Sekarang muncul pertanyaan logis: Mengapa Israel? Mengapa bukan Amerika atau Inggris?

Bukankah Soeharto dikenal sangat dekat dengan Amerika Serikat? Bukankah CIA ikut membantu operasi penggulingan Soekarno? Bukankah MI6 juga terlibat dalam drama G30S? Lalu mengapa untuk urusan intelijen, Soeharto malah memilih Mossad?

Jawabannya ada pada spesialisasi.

Pada era Perang Dingin, dunia mengenal empat kekuatan besar intelijen:

  1. CIA (Amerika Serikat) – Spesialis operasi politik dan penggulingan rezim

  2. MI6 (Inggris) – Spesialis diplomasi bayangan dan pengumpulan informasi strategis

  3. KGB (Uni Soviet) – Spesialis propaganda dan infiltrasi ideologis

  4. Mossad (Israel) – Spesialis counter-terrorism dan pemburuan individu

Nah, ancaman yang dihadapi Soeharto pada awal Orde Baru adalah pemberontakan komunis yang terdesentralisasi, bergerilya, dan menyusup. Bukan ancaman dari negara adidaya. Bukan pula ancaman kudeta istana. Tapi ancaman dari sel-sel bawah tanah yang mirip dengan organisasi teroris modern.

Dan di sinilah Mossad unggul.

Sejak didirikan pada tahun 1949, Mossad telah mengembangkan metode untuk memburu mantan perwira Nazi yang bersembunyi di seluruh dunia (Operasi Eichmann, 1960). Mereka juga ahli membongkar jaringan teroris Palestina yang tersebar di berbagai negara. Metode mereka: kesabaran luar biasa, detail yang obsesif, dan kemampuan menyusup hingga ke lingkaran paling dalam musuh.

Selain itu, ada faktor kerahasiaan yang lebih ketat. Meskipun CIA dan MI6 adalah sekutu dekat Soeharto, mereka juga senang “menyimpan informasi untuk diri sendiri” dan kadang membocorkan ke publik (entah sengaja atau tidak) demi kepentingan politik domestik mereka. Sedangkan Mossad terkenal sebagai organisasi yang paling tertutup di dunia. Mereka tidak pernah membocorkan operasi, bahkan ke sekutu terdekat sekalipun.

Soeharto tahu: untuk urusan yang sangat sensitif seperti pelatihan intelijen dalam negeri, dia tidak ingin ada “kebocoran” ke media atau ke parlemen asing. Maka Mossad adalah pilihan yang paling tepat.

Terakhir, ada faktor ideologis yang jarang diungkap. Israel, sejak awal berdirinya, adalah negara yang dikelilingi musuh. Hampir semua tetangganya (Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, Irak) pernah menyatakan perang untuk menghancurkannya. Mossad lahir bukan dari kemewahan, tapi dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan Soeharto, yang merasa dikepung komunis, bisa merasakan resonansi yang sama. Dua negara yang sama-sama merasa terancam, sama-sama membutuhkan intelijen tanpa ampun.

2.4 Peran Kolonel Niklani Sudarjo dan Umar Dani

Tentu saja, Soeharto tidak serta-merta bangun tidur lalu berkata, “Panggilkan perwira Mossad.” Ada perantara. Ada tokoh-tokoh di belakang layar yang menjembatani hubungan antara Indonesia dan Israel—hubungan yang secara resmi tidak pernah ada.

Dua nama yang disebut dalam berbagai literatur adalah Kolonel Niklani Sudarjo dan Umar Dani.

Siapa mereka?

Umar Dani adalah seorang tokoh kunci dalam dunia intelijen Indonesia pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Latar belakangnya cukup misterius; beberapa sumber menyebut dia pernah menjalin kontak dengan agen-agen Israel sejak era 1950-an, ketika Indonesia masih di bawah Soekarno dan hubungan diplomatik dengan Israel belum terputus (Indonesia baru memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1966, sebagai respons terhadap Perang Enam Hari dan tekanan dari negara-negara Arab).

Namun, fakta bahwa Soekarno membiarkan Umar Dani berhubungan dengan intel Israel menunjukkan bahwa meskipun secara politik Indonesia mendukung Palestina, secara operasional, ada jalur belakang yang dibiarkan tetap terbuka.

Sedangkan Kolonel Niklani Sudarjo adalah tangan kanan Umar Dani. Dia adalah perwira yang memiliki jaringan luas di Timur Tengah, dan kemungkinan besar menjadi “konektor” yang mempertemukan utusan Soeharto dengan Mossad.

Peran mereka sangat penting karena Israel dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik. Mereka tidak bisa berkomunikasi melalui kedutaan. Mereka tidak bisa mengirim surat melalui pos resmi. Semua harus melalui perantara pribadi yang sangat dipercaya.

Prosesnya kira-kira seperti ini:

  1. Kolonel Niklani Sudarjo melakukan perjalanan ke luar negeri—mungkin ke Singapura, mungkin ke Eropa.

  2. Di sana, ia bertemu dengan perwakilan Mossad yang tidak dikenal publik.

  3. Mereka merundingkan detail: jenis pelatihan yang dibutuhkan, jumlah peserta, lama pelatihan, biaya, dan yang paling penting—bagaimana cara menyamarkan kehadiran instruktur Israel di Indonesia.

  4. Setelah kesepakatan tercapai, Anthony Tingle pun dikirim.

Patut dicatat bahwa semua ini terjadi di atas kepalanya para menteri. Bahkan mungkin Kepala Bakin (badan intelijen nasional) saat itu tidak mengetahui detailnya. Hanya Soeharto, Umar Dani, Kolonel Niklani Sudarjo, dan segelintir orang lain yang tahu.

2.5 Pengakuan Jenderal TNI Sumitro tentang Hubungan yang Berlanjut Hingga Kini

Jika Anda bertanya kepada pihak TNI saat ini apakah benar Indonesia pernah mengundang perwira Mossad untuk melatih intelijen dalam negeri, kemungkinan besar jawabannya: “Itu berita hoaks. Tidak pernah terjadi.”

Tapi jangan terburu percaya.

Sebab ada seorang jenderal TNI yang justru membuka suara dan mengonfirmasi hal ini. Namanya adalah Jenderal TNI (Purn.) Sumitro—tokoh yang tidak asing di dunia intelijen Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI pada era 1990-an, dan dikenal sebagai salah satu perwira paling dekat dengan Presiden Soeharto.

Dalam sebuah wawancara atau pernyataan yang dikutip oleh berbagai sumber (termasuk yang disebut dalam file asli), Jenderal Sumitro secara blak-blakan mengatakan:

“Di zaman Pak Harto, memang kita mengundang intel-intel dari Israel untuk memberikan pelajaran kepada Indonesia. Dan hubungan itu berlanjut bahkan sampai sekarang.”

Pernyataan ini sangat penting karena datang dari dalam tubuh TNI sendiri. Bukan dari peneliti asing, bukan dari jurnalis nakal, tapi dari seorang jenderal yang pernah memegang kendali intelijen militer Indonesia.

Apa artinya “berlanjut sampai sekarang”? Apakah berarti hingga hari ini—setelah reformasi, setelah bom Bali, setelah pembantaian di Gaza—masih ada hubungan intelijen antara Indonesia dan Israel?

Jenderal Sumitro tidak memberi detail. Tapi dia tidak menyangkal. Dan dalam dunia intelijen, ketika seseorang yang tahu segalanya memilih untuk tidak menyangkal, itu sudah merupakan konfirmasi.

Coba kita lihat ke belakang. Pada tahun 2016, Menteri Luar Negeri Israel (saat itu Tzipi Hotovely) membuat pernyataan yang menggemparkan. Dia mengatakan bahwa hubungan kerja sama militer antara Indonesia dan Israel masih terus berjalan. Media Israel memberitakannya dengan sangat terbuka. Sementara media Indonesia? Hampir semuanya bungkam. Atau jika memberitakan, hanya sekilas dan segera ditutup dengan pernyataan “Tidak benar” dari Kementerian Luar Negeri RI.

Tapi sekali lagi, penolakan diplomatik adalah hal yang biasa. Tidak ada negara yang mau mengakui secara terbuka bahwa mereka berhubungan dengan musuh ideologisnya. Terutama Indonesia, yang setiap tahun mengirim bantuan ke Palestina dan menjadi motor gerakan Non-Blok dalam isu kemerdekaan Palestina.

Jadi, apakah hubungan itu masih ada?

Mari kita berpikir dengan logika sederhana:

  • Apakah Indonesia sudah berhenti membutuhkan teknologi militer canggih? Belum.

  • Apakah Indonesia sudah memiliki sistem intelijen yang mandiri tanpa bantuan asing? Juga belum.

  • Apakah ada negara lain yang bersedia memberikan pelatihan intelijen dengan harga kompetitif dan tanpa syarat politik yang mengikat? Sulit.

Dari sudut pandang realisme politik, mengapa Israel mau memutuskan hubungan yang sudah berjalan puluhan tahun, hanya karena protes dari kelompok pro-Palestina di Indonesia? Selama Indonesia masih diam-diam menguntungkan Israel, hubungan itu akan terus berjalan.

Dan di situlah letak ironi terbesar.

Di satu sisi, presiden kita mencium bendera Palestina di acara-acara internasional. Di sisi lain, aparat intelijen kita masih menerima telepon dari Tel Aviv. Masyarakat dibiarkan berdebat tentang boikot produk Israel, sementara di markas intelijen, stiker “Dilarang Masuk” untuk warga Israel mungkin hanya pajangan di pintu depan—sementara pintu belakang selalu terbuka lebar.


Jadi, jika ada yang bertanya, “Apakah benar Indonesia dan Israel punya hubungan intelijen?” Jawabannya: tidak hanya benar, tapi hubungan itu sudah berlangsung selama lebih dari setengah abad. Dan seperti yang akan kita lihat di bab berikutnya, hubungan itu tidak hanya sebatas pelatihan. Ada transfer teknologi, operasi rahasia pembelian pesawat tempur, hingga keterlibatan langsung dalam misi-misi militer yang tidak pernah diketahui publik.

Bersambung ke Bab 3: Pelatihan dan Pendidikan Intelijen ala Israel

Bab 3: Pelatihan dan Pendidikan Intelijen ala Israel

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MAMUJU MISTIK: 10 KISAH GAIB YANG MENGGENTARKAN MAMUJU

PEMERINTAH DAERAH DI ERA EFISIENSI

BAB 11: KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN PENDUKUNG