BAB 19 Pidato Pertanggungjawaban yang Ditolak
BAGIAN 5: KEGAGALAN POLITIK DI BALIK KEBERHASILAN EKONOMI
BAB 19
Pidato Pertanggungjawaban yang Ditolak
Ketika Keberhasilan Ekonomi Tak Cukup Menyelamatkan Tahta
"Saya Menyampaikan Fakta, Mereka Membalas dengan Sorakan"
Jakarta, 14 Oktober 1999. Gedung MPR/DPR di Senayan dijaga ketat oleh ribuan aparat. Di luar, puluhan ribu pendukung berbagai partai berorasi. Di dalam, 700 anggota MPR duduk di kursi-kursi marun yang telah disusun rapi. Suasana tegang menyelimuti ruangan.
Hari itu adalah hari yang paling menentukan dalam karir politik BJ Habibie. Sebagai presiden, ia wajib menyampaikan pidato pertanggungjawaban atas kinerjanya selama 17 bulan memimpin Indonesia. Jika pidato diterima, ia berhak mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden yang akan digelar setelahnya. Jika ditolak, maka karir politiknya berakhir.
Habibie datang dengan setumpuk data. Ia sudah menyiapkan paparan tentang keberhasilan ekonominya: rupiah yang menguat dari Rp16.800 ke Rp6.500, inflasi yang turun dari 78% menjadi 2%, IHSG yang naik tiga kali lipat, dan Bank Mandiri yang lahir sebagai bank raksasa. Ia juga akan memaparkan reformasi politik: kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, pemilu demokratis, otonomi daerah, dan penghapusan diskriminasi.
Tapi ia juga sadar bahwa pidato ini tidak akan didengarkan dengan hati terbuka. Oposisi – terutama PDI-P pimpinan Megawati, PAN pimpinan Amien Rais, dan PKB pimpinan Gus Dur – sudah bulat menolaknya. Mereka menganggap Habibie sebagai "presiden transisi" yang tidak memiliki legitimasi kuat. Isu Timor Timur yang lepas juga menjadi senjata ampuh untuk menjatuhkannya.
"Saya tidak berharap banyak," kata Habibie kepada ajudannya sebelum masuk ruang sidang. "Tapi saya tetap akan menyampaikan kebenaran. Biarlah sejarah yang menilai."
Bab ini akan mengisahkan dramatisnya sidang MPR Oktober 1999 – bagaimana Habibie disoraki saat menyampaikan keberhasilan, bagaimana interupsi tanpa teguran dibiarkan oleh pimpinan sidang, bagaimana voting yang sebenarnya mayoritas menerima justru dimaknai sebagai penolakan politik, dan bagaimana Habibie dengan tenang memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi.
1. 14 Oktober 1999: Sidang Istimewa yang Penuh Intrik
Sidang Umum MPR tahun 1999 berbeda dari sidang-sidang sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak 1955, MPR diisi oleh wakil-wakil dari 48 partai politik hasil pemilu yang bebas. Tidak ada lagi "kekuatan 3 partai" yang diatur pemerintah. Suara rakyat benar-benar terwakili – termasuk suara-suara yang anti-Habibie.
Amien Rais, ketua MPR yang baru, adalah figur yang sangat kritis terhadap Habibie. Sebagai salah satu arsitek reformasi, Amien secara terbuka menyebut bahwa Habibie adalah "bagian dari Orde Baru" yang harus segera diganti. Ia juga tidak puas dengan kebijakan Timor Timur dan menganggap Habibie terlalu lemah.
Sebelum sidang dimulai, manuver politik sudah berlangsung intensif. Poros Tengah (fraksi partai Islam yang dipimpin Amien Rais dan poros nasionalis (PDI-P) bersepakat untuk menolak pertanggungjawaban Habibie – atau setidaknya membuatnya tidak nyaman. Mereka juga sudah menyiapkan calon presiden alternatif: Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati.
Habibie tidak buta. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki basis massa yang kuat. Ia bukan politisi ulung. Ia hanya seorang insinyur yang kebetulan menjadi presiden. Tapi ia tetap bertekad untuk menyampaikan pidato setransparan mungkin.
"Biarkan rakyat tahu apa yang sudah saya lakukan. Setelah itu, terserah MPR," katanya.
2. Pidato Berisi Keberhasilan – Disambut Sorakan dan Teriakan
Pada pagi 14 Oktober, Habibie memasuki ruang sidang dengan setelan jas rapi, dasi, dan peci hitam di kepalanya. Ia berjalan perlahan menuju podium di tengah ruangan. Sebagian anggota MPR bertepuk tangan sopan, tapi sebagian besar lainnya diam.
Amien Rais membuka sidang dengan nada formal. "Sidang Umum MPR Tahun 1999 dinyatakan dibuka. Presiden Republik Indonesia, Bapak BJ Habibie, akan menyampaikan pidato pertanggungjawaban."
Habibie mulai membaca pidato yang sudah disiapkan. Ia memaparkan kondisi ekonomi ketika ia menjabat: rupiah Rp16.800, inflasi 78%, bank-bank kolaps, kemiskinan 24%. Lalu ia memaparkan langkah-langkah yang diambil: BPPN, Bank Mandiri, independensi BI, restrukturisasi utang, dan hasilnya.
*"Saudara-saudara, pada Oktober 1999, rupiah telah menguat ke kisaran Rp6.500 hingga Rp7.600. Inflasi berhasil kita tekan menjadi sekitar 2%. Indeks harga saham naik dari 200 menjadi 600-an. Cadangan devisa pulih. Investor asing mulai kembali. Kemiskinan... meskipun masih tinggi, sudah mulai menurun,"* ucapnya dengan suara tegas.
Namun, alih-alih tepuk tangan, yang terdengar adalah sorakan, teriakan, dan cemoohan dari sebagian anggota. "Timor Timur! Tanggung jawab Timor Timur!" teriak seseorang dari kursi belakang.
Habibie menghela napas. Ia melanjutkan: "Di bidang politik, kita telah memberikan kebebasan pers melalui UU No. 40 Tahun 1999, membebaskan 115 tahanan politik, menyelenggarakan pemilu dengan 48 partai – yang paling bebas sejak 1955, serta memisahkan TNI dan Polri..."
Sorakan kembali memecah keheningan. Kali ini lebih keras. Seorang anggota dari Fraksi PDI-P berdiri dan berteriak: "Kami tidak mengakui pertanggungjawaban Bapak!"
Pimpinan sidang, Amien Rais, tidak menegur. Ia hanya mengangguk-angguk, membiarkan interupsi berlangsung. Menurut protokol MPR, seharusnya pimpinan sidang menertibkan peserta yang mengganggu. Tapi Amien – yang juga merupakan oposisi Habibie – memilih diam.
Habibie tidak berhenti. Ia terus membaca, meskipun suaranya sesekali tenggelam oleh riuh rendah. Dalam buku "Detik-Detik yang Menentukan", ia menulis: "Saya tahu mereka tidak akan mendengarkan. Tapi saya tetap bicara. Bukan untuk mereka. Untuk rakyat. Untuk sejarah."
3. Interupsi Tanpa Teguran – Pelanggaran Etika yang Dibiarkan
Salah satu momen paling memalukan dalam sidang itu adalah ketika Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie – yang saat itu menjadi anggota MPR dari Fraksi Reformasi (yang didirikan oleh Amien Rais) – meminta izin untuk interupsi. Namun yang terjadi kemudian di luar dugaan.
Jimly, yang kemudian menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, merasa bahwa Habibie diperlakukan tidak adil. Dalam wawancaranya dengan Kick Andy (2006), ia menceritakan: "Waktu itu pidato Pak Habibie diinterupsi terus tanpa teguran. Padahal secara etika, interupsi harus izin dan harus relevan. Tapi pimpinan sidang membiarkan. Saya merasa tidak enak."
Namun Jimly juga melakukan interupsi yang sangat terkenal – bukan untuk mengejek, tapi untuk meminta Habibie menarik pasukan TNI/Polri dari jalanan karena demonstrasi mahasiswa yang berujung tewasnya 15 orang di Semanggi. Habibie mendengarkan, lalu mengabulkan: "Saudara Panglima, tarik semua pasukan."
Tapi interupsi lainnya bersifat merendahkan. Ada yang berteriak, "Habibie, mundur!" Ada yang menyebutnya "boneka Soeharto" dan "pengkhianat Timor Timur." Amien Rais tidak pernah mengetuk palu untuk menertibkan.
Habibie hanya diam. Ia tidak membalas, tidak emosi. Ia terus membaca pidato sampai selesai. Ketika ia mengucapkan kalimat penutup – "Demikian pidato pertanggungjawaban saya. Saya serahkan kepada MPR untuk menilai" – ruangan bergemuruh. Bukan tepuk tangan meriah, tapi campuran antara tepuk tangan dari pendukungnya dan sorakan penolakan dari oposisi.
4. Voting: 35 Menolak, 322 Menerima, 9 Abstain – Tapi Politik Berbicara Lain
Setelah pidato selesai, proses dilanjutkan dengan voting terbuka (meskipun ada usulan voting tertutup, tapi akhirnya diputuskan terbuka). Setiap fraksi diminta menyatakan sikap: menerima atau menolak pertanggungjawaban presiden.
Hasil voting yang diumumkan oleh Amien Rais:
| Suara | Jumlah | Fraksi-fraksi |
|---|---|---|
| Menerima | 322 | Golkar, sebagian kecil PPP, partai-partai pendukung Habibie |
| Menolak | 35 | PDI-P, PAN, PKB, dan beberapa fraksi kecil |
| Abstain | 9 | Fraksi TNI/Polri (yang saat itu masih punya kursi) |
| Tidak sah | 4 | - |
Secara matematis, 322 suara menerima jauh di atas 35 suara menolak. Jika ini adalah voting biasa, maka pertanggungjawaban Habibie dinyatakan diterima. Tapi dalam politik, matematika tidak selalu berjalan lurus.
Amien Rais, sebagai ketua MPR, memiliki interpretasi lain. Ia menyatakan bahwa karena ada fraksi-fraksi besar (PDI-P, PAN, PKB) yang menolak, maka secara politis pertanggungjawaban Habibie tidak memiliki legitimasi yang cukup. Ia juga mengklaim bahwa suara abstain dari TNI/Polri menandakan ketidakpercayaan.
Habibie terkejut. Ia tidak menduga bahwa 322 suara (mayoritas absolut) bisa diabaikan begitu saja. Tapi ia juga realistis. Dalam demokrasi baru yang masih mencari bentuk, suara parlemen seringkali tidak sepenting aliansi politik di balik layar.
"Saya bisa saja memaksakan diri untuk maju sebagai calon presiden," tulis Habibie dalam memoarnya. "Tapi saya sadar bahwa tanpa dukungan dari partai-partai besar, saya tidak akan bisa memerintah secara efektif. Lebih baik saya mundur dengan damai."
5. Habibie Memutuskan Tidak Mencalonkan Diri – "Saya Yakin Masih Banyak yang Lebih Mampu"
Pada 19 Oktober 1999, sehari setelah voting dan setelah konsultasi dengan para pimpinan partai, Habibie mengumumkan keputusannya di hadapan sidang MPR. Dengan suara yang tenang, ia membaca pernyataan:
*"Bersama ini, saya menyatakan bahwa saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya sebagai presiden masa bakti 1999–2004. Saya yakin bahwa masih banyak putra-putri bangsa yang lebih mampu dari saya untuk memimpin bangsa ini ke depan."*
Ruang sidang hening seketika. Bahkan oposisi yang sedari tadi bersorak sekarang diam. Beberapa anggota terlihat terkejut. Mereka tidak menyangka Habibie – yang secara konstitusional memiliki hak untuk maju – memilih mundur dengan sukarela.
Amien Rais, yang tadinya sudah menyiapkan pidato panjang untuk menolak pencalonan Habibie, hanya bisa berkata: "Keputusan Bapak Presiden sangat bijaksana."
Habibie lalu melanjutkan: "Saya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberi saya kehormatan untuk memimpin bangsa ini dalam masa transisi yang sulit. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya serahkan tongkat estafet kepada pemimpin berikutnya. Semoga Indonesia semakin maju dan demokratis."
Ia kemudian menunduk, memberi hormat, dan berjalan meninggalkan podium. Beberapa anggota dari Fraksi Golkar menangis. Wiranto, panglima TNI yang setia, hanya bisa terdiam.
Jimly Asshiddiqie, yang kemudian menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, menulis dalam memoarnya: "Saat itu saya melihat seorang negarawan sejati. Ia tidak merebut kekuasaan, ia melepaskannya dengan ikhlas. Itu adalah momen yang mengharukan."
6. Mengapa Habibie Tidak Melanjutkan? Analisis dari Dalam
Banyak yang bertanya: mengapa Habibie tidak memaksakan diri? Bukankah 322 suara di MPR cukup untuk maju sebagai calon presiden?
Dalam wawancara dengan Kick Andy (2006), Habibie memberikan beberapa alasan:
Pertama, secara etika, ia merasa bahwa penolakan dari fraksi-fraksi besar (meskipun hanya 35 suara) menunjukkan bahwa ia tidak lagi memiliki dukungan politik yang luas. "Saya tidak ingin menjadi presiden yang hanya didukung oleh Golkar sementara partai lain memusuhi saya. Pemerintahan seperti itu tidak akan stabil."
Kedua, hasil referendum Timor Timur (78,5% memilih merdeka) dianggap oleh banyak pihak sebagai "kegagalan" diplomatik. Habibie sendiri tidak menganggapnya sebagai kegagalan – ia justru bangga karena telah memberi hak menentukan nasib sendiri – tapi secara politik, itu menjadi senjata ampuh untuk menjatuhkannya.
Ketiga, Habibie lelah. Bukan secara fisik, tapi secara mental. Ia sudah berjuang keras menyelamatkan ekonomi, tetapi tidak mendapat apresiasi. "Saya hanya manusia biasa. Ada batasnya," katanya.
Keempat, ia ingin fokus pada keluarganya, terutama istrinya, Hasri Ainun, yang sedang sakit. "Ibu Ainun membutuhkan saya. Saya sudah mengabaikan beliau terlalu lama karena krisis. Sekarang waktunya untuk keluarga."
Yang paling penting, Habibie tidak pernah serakah kekuasaan. "Saya tidak menjadi presiden karena ambisi. Saya menjadi presiden karena keadaan. Sekarang keadaan sudah membaik, saya bisa kembali ke profesi saya: membuat pesawat."
7. Dampak: Sebuah Akhir yang Pahit Tapi Bermartabat
Keputusan Habibie untuk tidak mencalonkan diri mengubah peta politik Indonesia. MPR kemudian dengan cepat memilih Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden keempat, dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.
Habibie meninggalkan Istana Negara pada 20 Oktober 1999, setelah menyerahkan jabatan kepada Gus Dur dalam upacara yang sederhana. Tidak ada air mata. Tidak ada drama. Ia tersenyum, melambaikan tangan, lalu masuk ke mobil dan pergi ke rumah pribadinya di Kuningan.
Beberapa hari kemudian, ia bersama Ainun terbang ke Jerman untuk berobat. Ia tidak lagi muncul di panggung politik, kecuali sesekali memberi kuliah atau diundang sebagai pembicara.
Namun, dalam hati rakyat Indonesia yang mengetahui perjuangannya, Habibie tetap dikenang sebagai presiden yang menyelamatkan ekonomi – meskipun diusir oleh politik.
Penutup Bab 19: Pidato yang Ditolak, Sejarah yang Menerima
Pidato pertanggungjawaban Habibie memang ditolak oleh MPR. Tapi pidato itu diterima oleh sejarah. 20 tahun kemudian, para ekonom dan sejarawan sepakat bahwa keberhasilan Habibie dalam menstabilkan rupiah, menurunkan inflasi, dan mereformasi perbankan adalah prestasi luar biasa yang jarang ditandingi.
Habibie sendiri tidak pernah menyalahkan siapapun. Ia bahkan masih bersahabat dengan Amien Rais, Gus Dur (almarhum), dan Megawati. "Ini semua bagian dari demokrasi. Saya tidak punya dendam," katanya.
Kini, setelah kita menyaksikan bagaimana politik menghakimi Habibie, kita masuk ke babak yang paling kontroversial: Timor Timur – isu yang menjadi salah satu pemicu utama penolakan terhadapnya.
Bersambung ke Bab 20: "Timor Timur – Keputusan Berani yang Membayangi"
(Bagaimana Habibie memberikan referendum, 78,5% memilih merdeka, dan mengapa ia tetap menganggap itu keputusan yang benar meskipun mengorbankan karirnya)
BAB 20 Timor Timur – Keputusan Berani yang Membayangi
awal bacaan KEJENIUSAN PRESIDEN BJ HABIBIE MENSTABILKAN RUPIAH DALAM 17 BULAN PADA TAHUN 1998
Komentar
Posting Komentar