Bab 16 Para Pihak yang Diuntungkan
Bab 16 Para Pihak yang Diuntungkan
Keuntungan Freeport dan Pemegang Saham AS
Mari kita bicara angka. Karena angka tidak pernah berbohong – meskipun sering disembunyikan.
Sejak produksi komersialnya dimulai pada awal 1970-an hingga tahun 2020-an, Freeport-McMoRan (FCX) telah mengeruk kekayaan Papua senilai ratusan miliar dolar AS. Angka pastinya sulit ditentukan karena perusahaan tidak pernah transparan penuh, namun para analis independen telah mencoba menghitung.
Pendapatan Freeport dari tambang Grasberg dan Ertsberg (perkiraan konservatif):
Tembaga: Lebih dari 30 miliar dolar.
Emas: Antara 50 hingga 80 miliar dolar.
Perak dan mineral lain: Tambahan 5-10 miliar dolar.
Total pendapatan kotor Freeport dari Indonesia selama 50 tahun terakhir diperkirakan mencapai sekitar 100 miliar dolar AS. Sebagian besar dari itu adalah laba bersih, karena biaya produksi di Papua relatif rendah dibandingkan tambang di negara maju (upah buruh murah, regulasi lingkungan longgar, dan fasilitas infrastruktur yang dibangun dengan "bantuan" pemerintah Indonesia).
Ke mana aliran uang sebesar itu pergi?
Pertama, pemegang saham Freeport. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek New York (NYSE: FCX). Para pemegang sahamnya sebagian besar adalah institusi keuangan raksasa AS: Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, dan berbagai dana pensiun Amerika. Mereka menerima dividen triliunan rupiah setiap tahun dari hasil tambang Papua. Artinya, rakyat Amerika yang tidak pernah menginjakkan kaki di Indonesia secara tidak langsung menikmati keuntungan dari tanah dan air yang dicemari di Papua.
Kedua, para eksekutif Freeport. Gaji CEO Freeport-McMoRan dalam dekade terakhir berkisar antara 10 hingga 25 juta dolar per tahun. Belasan eksekutif lainnya masing-masing menerima jutaan dolar. Mereka memiliki rumah mewah di Phoenix, Arizona, dan di berbagai kota di AS, serta jet pribadi untuk berkeliling dunia. Kekayaan pribadi mereka dibangun di atas penderitaan suku Amung dan Kamoro.
Ketiga, pemerintah AS melalui pajak perusahaan. Freeport membayar pajak penghasilan badan di Amerika Serikat (meskipun sering kali direduksi dengan berbagai keringanan dan celah hukum). Sebagian dari uang itu digunakan untuk membiayai militer AS, termasuk operasi-operasi yang menjaga stabilitas global bagi kepentingan bisnis AS. Dengan kata lain, senjata yang digunakan AS di Timur Tengah dan Asia mungkin sebenarnya dibiayai oleh emas dari Papua.
Satu cerita ilustratif: Pada 2018, ketika Freeport sepakat untuk menjual 51% sahamnya kepada Indonesia, harga yang disepakati sekitar 3,85 miliar dolar. Angka itu hanyalah setengah dari keuntungan bersih Freeport dari Grasberg dalam dua tahun saja. Artinya, Freeport masih untung besar meskipun "melepas" kendali mayoritas. Dan bahkan setelah divestasi, mereka masih memiliki 49% – dan tetap menjadi operator dengan imbalan manajemen yang besar.
Kerugian Indonesia: Tanah Tercemar, Sungai Rusak, Separatisme, Biaya Militer
Sekarang, mari kita hitung sisi lain dari neraca. Bukan neraca keuangan, melainkan neraca kemanusiaan dan ekologis.
Kerugian lingkungan:
Tanah tercemar logam berat: Ribuan hektar hutan dan lahan pertanian di sekitar Timika dan Tembagapura telah terkontaminasi merkuri, arsenik, timbal, dan kadmium. Tanah ini tidak akan bisa pulih dalam waktu ratusan tahun. Biaya remediasi lingkungan (pembersihan tanah dan air) diperkirakan antara 5 hingga 10 miliar dolar – sebuah tanggung jawab yang sampai hari ini tidak pernah diakui Freeport, dan dibiarkan menumpuk sebagai "liabilitas" negara Indonesia.
Sungai mati: Sungai Aikwa, Wanagon, dan sistem sungai lainnya telah berubah menjadi aliran tailing. Ikan dan biota air lainnya lenyap. Warga yang bergantung pada sungai untuk sumber protein dan air minum harus beralih ke air kemasan yang mahal atau terus minum air beracun. Dampak kesehatan jangka panjang – mulai dari kerusakan ginjal, kanker, hingga cacat lahir – tidak pernah dihitung nilai rupiahnya, karena tidak ada pengadilan yang mau menerima gugatan klasik rakyat Papua melawan Freeport.
Kerusakan ekosistem laut di muara: Tailing yang mengalir ke laut telah merusak terumbu karang dan padang lamun di pesisir selatan Papua. Nelayan tradisional kehilangan mata pencaharian. Lagi-lagi, tidak ada kompensasi.
Kerugian sosial dan budaya:
Pengusiran paksa: Puluhan ribu orang Papua kehilangan tanah leluhur mereka, dipindahkan ke daerah-daerah yang tidak mereka kenal, seringkali dengan infrastruktur yang buruk. Mereka kehilangan identitas, bahasa, dan ritual budaya. Biaya "trauma budaya" ini tidak bisa dihitung dengan uang, tetapi dapat diukur dari tingginya angka depresi, bunuh diri, dan disfungsi sosial di kampung-kampung pengungsian.
Pelanggaran HAM berat: Ratusan (mungkin ribuan) orang Papua tewas, disiksa, atau "dihilangkan" selama dekade operasi Freeport dengan aparat keamanan Indonesia. Keluarga korban tidak pernah mendapatkan keadilan. Tidak ada satu pun pelaku yang dihukum.
Kerugian ekonomi dan politik:
Biaya militer untuk "menjaga stabilitas" di Papua: Setiap tahun, pemerintah Indonesia menggelontorkan triliunan rupiah untuk operasi militer dan kepolisian di Papua, dengan alasan menumpas "separatisme". Padahal, sebagian besar separatisme itu muncul justru karena ketidakadilan yang dipicu oleh tambang Freeport. Dengan kata lain, Freeport menyebabkan masalah, lalu Indonesia yang harus membayar untuk menyelesaikannya. Perkiraan kasar: biaya militer di Papua selama 50 tahun setidaknya 10-20 miliar dolar. Itu adalah uang yang bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan bagi rakyat Papua.
Hilangnya devisa dan pendapatan negara: Jika kontrak Freeport dibuat adil sejak awal – misalnya dengan bagi hasil 50-50 untuk emas juga – Indonesia bisa mendapatkan tambahan puluhan miliar dolar. Uang itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur di seluruh Papua: listrik, air bersih, jalan trans-Papua, dan lain-lain. Tapi tidak. Yang terjadi adalah Papua tetap menjadi salah satu wilayah termiskin di Indonesia, meskipun di perutnya tersimpan harta karun terbesar di dunia.
Stigma dan isolasi internasional: Karena pelanggaran HAM di Papua yang sebagian terkait dengan Freeport, citra Indonesia di dunia internasional sering tercoreng. Ini berdampak pada investasi lain, pariwisata, dan hubungan diplomatik.
Ringkasan kerugian Indonesia vs keuntungan Freeport:
| Pihak | Keuntungan | Kerugian |
|---|---|---|
| Freeport & pemegang saham AS | Puluhan miliar dolar dari emas, tembaga, perak | - |
| Indonesia & rakyat Papua | Sedikit royalti (pajak dan dividen setelah 2018) | Tanah tercemar, sungai rusak, ribuan korban HAM, biaya militer triliunan rupiah, kemiskinan di Papua |
Kesimpulan sederhana: Indonesia adalah pihak yang paling dirugikan, sementara Freeport dan AS adalah pihak yang paling diuntungkan. Ini bukan hanya ketidakadilan ekonomi, tetapi juga ketidakadilan historis dan ekologis.
Peran Elit Lokal yang Ikut Menikmati
Namun, tidak adil jika kita menyebut bahwa semua orang Indonesia menderita. Ada satu kelompok yang justru turut menikmati keuntungan Freeport, meskipun tidak sebanyak pemegang saham AS. Kelompok itu adalah elit politik dan bisnis Indonesia – baik dari pusat (Jakarta) maupun di tingkat lokal Papua.
Di tingkat pusat: Soeharto dan keluarganya.
Tidak ada bukti definitif bahwa Soeharto menerima suap langsung dari Freeport. Tapi ada banyak bukti tidak langsung bahwa keluarga dan kroninya mendapatkan berbagai "fasilitas" dari Freeport.
Beberapa contoh yang sering disebut:
Anak-anak Soeharto memiliki perusahaan yang mendapatkan kontrak-kontrak pendukung di Papua, seperti katering, transportasi, dan logistik. Freeport "memilih" perusahaan lokal yang dekat dengan kekuasaan, seringkali dengan harga di atas pasar.
Yayasan Yayasan Supersemar (yang terkait dengan Soeharto) menerima sumbangan besar dari Freeport. Meskipun ini bisa dibenarkan sebagai "CSR" (Corporate Social Responsibility), jumlahnya sangat besar dan tidak transparan.
Pada tahun 1990-an, ketika Freeport memperbarui kontrak dan mendapatkan izin untuk menambang Grasberg, banyak pihak menduga ada "uang pelicin" yang mengalir ke istana.
Setelah Soeharto jatuh, beberapa investigasi di AS mengungkap bahwa Freeport memang memiliki kebijakan "pembayaran tidak resmi" untuk pejabat asing. Sayangnya, proses hukum di AS tidak pernah sampai ke tingkat terbukti karena Freeport membayar denda dan berdamai dengan Departemen Kehakiman AS.
Di tingkat lokal: bupati, gubernur, dan anggota DPRD Papua.
Sumber daya Freeport juga dipakai untuk "membeli" ketenangan di tingkat lokal. Setiap tahun, Freeport mengalokasikan dana besar untuk program kemitraan dengan pemerintah daerah. Dana itu seringkali tidak sampai ke rakyat, tetapi menguap di kantong para birokrat.
Cerita yang sering terdengar di Timika: seorang bupati atau wakil bupati bisa tiba-tiba kaya dalam satu periode menjabat. Mereka membangun rumah mewah, mobil-mobil mahal, dan mengirim anak-anaknya sekolah ke luar negeri. Sumber kekayaannya? Tidak ada yang berani bertanya – tetapi semua tahu itu berasal dari "kemitraan" dengan Freeport.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan sekitar tambang juga menerima "sumbangan" rutin untuk kegiatan reses dan kampanye. Imbalannya, mereka akan "mengawasi" Freeport dengan longgar dan selalu mendukung perpanjangan kontrak atau perubahan peraturan yang menguntungkan perusahaan.
"Elit adat" yang dikooptasi.
Yang paling ironis adalah kooptasi terhadap tokoh-tokoh adat. Beberapa tetua Amung dan Kamoro diberikan proyek-proyek kecil, beasiswa untuk anak-anak mereka, atau posisi di lembaga-lembaga bentukan Freeport. Mereka kemudian menjadi "duta" Freeport di kampung-kampung, membujuk warganya agar tidak memprotes, dan melaporkan siapa pun yang berani bersuara lantang.
Ini adalah strategi klasik "pecah belah dan kuasai" (divide and conquer). Freeport menjadikan segelintir orang Papua sebagai kaki tangan mereka, sehingga perjuangan kolektif melawan ketidakadilan sulit terbentuk. Para ketua adat yang sejati – yang tetap memegang prinsip dan menolak suap – justru diabaikan atau ditekan.
Dampaknya bagi perjuangan rakyat Papua:
Dengan adanya elit lokal yang "makan dari Freeport", kritik terhadap Freeport seringkali dipelintir menjadi serangan pribadi terhadap para ketua adat tersebut. Freeport juga bisa mengklaim bahwa mereka "mendukung pemberdayaan masyarakat adat" – hanya saja pemberdayaan itu hanya dinikmati oleh beberapa orang, sementara mayoritas rakyat tetap miskin.
Seorang aktivis Papua pernah mengatakan:
"Freeport tidak perlu menyewa tentara asing untuk melawan kami. Cukup beri uang kepada beberapa kepala suku, dan mereka akan berkelahi satu sama lain. Itu lebih murah, lebih efektif, dan tidak masuk berita. Kami tetap miskin. Mereka tetap kaya. Dan tidak ada yang berubah."
Penutup Bab: Siapa Sebenarnya yang Berkuasa?
Maka, siapa sebenarnya yang berkuasa di Papua?
Bukan Soeharto – dia sudah mati.
Bukan Jokowi – dia tidak pernah benar-benar mengendalikan Freeport.
Bukan juga para bupati atau gubernur – mereka hanya "penerima upah".
Yang berkuasa adalah sistem yang memungkinkan Freeport beroperasi selama lebih dari setengah abad dengan kerugian minimal. Sistem itu terdiri dari:
Kontrak yang jahat (9,6% untuk tembaga, emas gratis).
Kekuatan militer dan intelijen (Freeport punya "tentara sendiri").
Kooptasi elit lokal (memberi mereka cukup uang agar diam).
Penutupan pers dan narasi publik (freeport dan militer Indonesia bekerja sama membungkam jurnalis).
Kepentingan global AS (tidak ada presiden AS yang berani mengganggu Freeport secara serius).
Sampai sistem ini dibongkar, sampai kontrak diubah secara fundamental, sampai keadilan lingkungan dan sosial ditegakkan, rakyat Papua akan terus menjadi korban.
Dan Freeport? Mereka akan terus menuai emas, terus membayar dividen kepada pensiunan di Amerika, terus tersenyum di balik konferensi pers tentang "komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan".
Bercandanya belum berakhir.
Bersambung ke Bab 17: Jokowi & Pembelian 51% Saham – Bercanda yang Dilanjutkan?
Komentar
Posting Komentar