Bab 14 Freeport Punya “Tentara Sendiri”
Klaim Mantan Tentara Indonesia: Markas Militer Freeport Lebih Mewah dari TNI
Ada satu fakta yang jarang sekali diungkap ke publik, namun dibisikkan di antara para serdadu yang pernah bertugas di Papua: Freeport memiliki kekuatan militer sendiri, dan kekuatan itu – dalam hal perlengkapan, fasilitas, dan bahkan kemampuan tempur – melampaui apa yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah tersebut.
Pernyataan ini bukan dari mulut aktivis atau jurnalis asing yang anti-Freeport. Ini adalah klaim yang disampaikan secara sepihak oleh seorang mantan tentara Indonesia yang pernah bertugas di Papua. Dalam file yang menjadi sumber buku ini, sang tentara tersebut dengan tegas mengatakan:
"Pusat kekuatan militer di Papua itu jauh lebih mewah, jauh lebih kuat, yang dimiliki oleh Amerika Serikat (dalam hal ini Freeport) daripada yang dimiliki oleh TNI."
Apa maksudnya? Mari kita bedah.
Pertama, fasilitas. Markas keamanan Freeport di sekitar Timika dan Tembagapura bukanlah pos jaga biasa. Bangunannya permanen, dilengkapi dengan pusat kendali komunikasi satelit, kamera pengintai berteknologi tinggi, dan sistem alarm yang terintegrasi. Tempat tinggal para petugas keamanan Freeport – yang sebagian besar adalah eks-tentara dari berbagai negara (termasuk AS, Australia, dan Indonesia) – lebih mirip kompleks perumahan mewah daripada barak militer. AC, air panas, jaringan internet berkecepatan tinggi, dan fasilitas rekreasi menjadi standar.
Sebaliknya, pos-pos TNI di sekitar Papua seringkali hanya berupa tenda atau bangunan semipermanen dengan aliran listrik yang tidak stabil. Banyak prajurit yang mengeluhkan kurangnya pasokan logistik, amunisi yang terbatas, bahkan kesulitan air bersih.
Kedua, perlengkapan. Menurut sumber yang sama, Freeport memiliki helikopter-helikopter yang tidak hanya digunakan untuk mengangkut karyawan, tetapi juga untuk patroli udara. Helikopter itu dilengkapi dengan sistem sensor canggih dan – dalam kondisi tertentu – bisa dipersenjatai. Freeport juga memiliki kendaraan taktis lapis baja yang mampu melintasi medan ekstrem Papua. Sementara TNI, terutama di periode 1990-an hingga awal 2000-an, masih bergantung pada truk-truk tua dan helikopter hiburan yang sering mogok.
Ketiga, sumber daya manusia. Petugas keamanan Freeport dilatih oleh instruktur militer profesional, banyak di antaranya adalah mantan anggota pasukan khusus AS (seperti Navy SEAL atau Green Beret) atau tentara bayaran dari perusahaan keamanan swasta internasional seperti Blackwater (sekarang Constellis) dan Triple Canopy. Mereka memiliki pengalaman tempur di berbagai medan konflik global – dari Irak hingga Afghanistan. Sementara prajurit TNI, meski memiliki semangat juang tinggi, seringkali kekurangan pelatihan khusus untuk perang gerilya di hutan Papua.
Seorang pensiunan kolonel TNI yang pernah menjabat sebagai komandan satuan tugas di Papua pada akhir 1990-an, berbicara di belakang layar dengan seorang peneliti asing, mengatakan:
"Kami sering merasa seperti polisi keamanan bagi Freeport, bukan sebaliknya. Mereka punya sistem intelijen sendiri, mereka punya jaringan informan yang lebih baik dari kami. Kalau ada gerakan separatis, merekalah yang tahu lebih dulu. Mereka memberi tahu kami, 'Ada masalah di sektor A, tolong dibersihkan.' Dan kami yang melakukannya. Mereka menyuruh, kami yang menembak. Mereka duduk nyaman di balik AC, sementara prajurit saya tidur di tanah basah."
Jika Terjadi Keributan, TNI “Tidak Bisa Apa-Apa”
Hal yang paling memalukan adalah klaim bahwa jika terjadi konflik berskala besar di sekitar tambang – misalnya serangan oleh kelompok separatis bersenjata – TNI tidak akan mampu berbuat banyak tanpa izin dan bantuan Freeport.
Mengapa? Bukan karena TNI lemah secara absolut, tetapi karena geografi operasional tambang sangat dikuasai oleh Freeport. Jalan-jalan akses, jembatan, bandara, dan fasilitas komunikasi semuanya milik dan dioperasikan oleh Freeport. Tanpa kerja sama mereka, pasukan TNI akan kesulitan bergerak. Mereka bahkan mungkin tidak bisa mendaratkan helikopter karena lapangan udara di Tembagapura dikendalikan oleh Freeport.
Lebih dari itu, Freeport memiliki hak untuk menutup akses ke wilayah tambang setiap saat dengan alasan "keamanan". Dalam situasi darurat, mereka bisa mengumumkan keadaan "lockdown" yang melarang siapa pun – termasuk TNI – memasuki area tanpa otorisasi khusus. Secara hukum, ini mungkin diatur dalam klausul keamanan kontrak karya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Freeport. Namun, anehnya, pemerintah Indonesia memberikan hak seluas itu kepada perusahaan asing, sementara tentara sendiri tidak memilikinya.
Seorang anggota intelijen TNI yang tidak mau disebut identitasnya pernah berkomentar:
"Bayangkan, kita dikirim untuk mengamankan aset nasional. Tapi ketika kita sampai di lokasi, kita harus minta izin ke satpam Freeport mau masuk ke area tambang. Mereka menanyakan identitas, memeriksa senjata, kadang menyuruh kita menunggu berjam-jam. Sementara di luar pagar, kelompok bersenjata bisa leluasa bergerak karena mereka tahu jalan-jalan tikus di hutan. Kita hanya bisa mengamankan perimeter luar. Di dalam, Freeport yang berkuasa."
Jika benar demikian, ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kedaulatan Indonesia di wilayah Papua. Apakah masih layak disebut sebagai "wilayah NKRI" jika ada "negara di dalam negara" yang memiliki kekuatan militer sendiri, yang lebih unggul daripada pasukan resmi pemerintah? Dan jawabannya, bagi mereka yang pernah bertugas di sana, adalah: hampir tidak.
Suap, Intimidasi, dan Operasi Intelijen Asing
Freeport tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Mereka juga mahir dalam perang uang, perang psikologis, dan perang intelijen.
Suap adalah metode paling klasik dan paling efektif. Sejak era Soeharto, sudah menjadi rahasia umum bahwa Freeport secara rutin memberikan "sumbangan" dalam berbagai bentuk kepada para pejabat tinggi Indonesia – mulai dari anggota parlemen, menteri, jenderal, hingga pejabat di lingkungan istana. Sumbangan itu tidak selalu berupa uang tunai. Bisa berupa beasiswa pendidikan di luar negeri untuk anak-anak pejabat, saham-saham di perusahaan cangkang, proyek-proyek infrastruktur yang dimenangkan oleh perusahaan keluarga pejabat, atau bahkan liburan mewah ke luar negeri.
Laporan dari lembaga anti-korupsi internasional, Transparency International, pada tahun 2005 menyebut Freeport sebagai salah satu perusahaan tambang yang paling "agresif" dalam melakukan lobi dan suap di negara-negara berkembang. Meskipun Freeport selalu membantah, sejumlah kasus pengadilan di Amerika Serikat pernah mengungkapkan bahwa Freeport membayar "konsultan" lokal yang tidak melakukan pekerjaan nyata, dengan total miliaran rupiah, hanya untuk melancarkan izin-izin dan menekan lawan-lawan politik.
Intimidasi adalah alat lain. Siapa pun yang berani berbicara menentang Freeport – baik itu aktivis HAM, jurnalis, pengacara, atau tokoh adat – akan menghadapi tekanan luar biasa. Mereka bisa dipanggil polisi dengan tuduhan palsu, rumahnya didatangi orang tak dikenal, atau bahkan diancam secara fisik. Dalam kasus yang ekstrem, seperti yang kita lihat pada pembunuhan Theys Hio Eluay, intimidasi bisa meningkat menjadi pembunuhan.
Yang lebih halus namun sama efektifnya adalah operasi intelijen asing. Freeport memiliki akses ke jaringan intelijen global – termasuk CIA, tentu saja – karena kepentingan tambang emas ini sangat strategis bagi ekonomi AS. Dapat diduga bahwa informasi tentang pergerakan kelompok oposisi di Papua, termasuk potensi perlawanan bersenjata, dikumpulkan tidak hanya oleh Freeport sendiri tetapi juga oleh agen-agen CIA yang beroperasi di bawah kedok diplomat atau konsultan bisnis.
Informasi intelijen itu tidak selalu dibagikan kepada TNI. Sebaliknya, Freeport sering memilih untuk bertindak sendiri atau memerintahkan TNI untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Dalam skenario ini, posisi TNI menjadi sangat lemah: mereka diberi sedikit informasi, diperintah untuk melakukan pekerjaan kotor, lalu dibiarkan menanggung risiko politis dan hukum jika terjadi pelanggaran HAM.
Seorang analis intelijen senior yang pernah bekerja untuk pemerintah Australia (yang juga memiliki kepentingan besar di sekitar Papua) mengatakan bahwa Freeport dianggap sebagai "aset strategis" oleh Washington. Setiap ancaman terhadap operasi Freeport akan direspon dengan cepat oleh aparat keamanan Indonesia yang telah "dilumasi" dengan baik. Dan jika aparat Indonesia gagal, maka Freeport bisa meminta bantuan langsung dari militer AS? Meskipun tidak ada bukti publik, banyak yang percaya bahwa pasukan khusus AS telah beberapa kali melakukan operasi rahasia di sekitar Papua untuk "mengamankan" kepentingan Freeport.
Bayangkan absurditasnya: sebuah perusahaan swasta asing memiliki pasukan paramiliter, melakukan operasi intelijen sendiri, dan bahkan bisa memerintah tentara negara tuan rumah. Siapa yang sebenarnya berkuasa di Papua? Apakah pemerintah Republik Indonesia? Atau Freeport-McMoRan yang bermarkas di Phoenix, Arizona?
Pertanyaan ini tidak pernah dijawab secara jujur oleh rezim mana pun – baik Orde Baru, Reformasi, maupun era Jokowi. Yang terjadi adalah kompromi terus-menerus: Indonesia tetap mendapat label "pemilik" mayoritas saham setelah divestasi 2018, tetapi kendali operasional, keamanan, dan akses ke sumber daya intelijen tetap di tangan Freeport.
Namun, akhir cerita belum ditulis. Kini, muncul pertanyaan-pertanyaan baru: Apakah divestasi 51% saham yang dilakukan Jokowi benar-benar mengubah situasi? Atau hanya sekadar "gimmick" agar rakyat Indonesia merasa telah menguasai Freeport, sementara kenyataannya kita masih tekor dan masih diperlakukan sebagai junior partner yang lemah? Itulah yang akan kita bahas di bab berikutnya.
Bersambung ke Bab 15: Jokowi & Pembelian 51% Saham – Bercanda yang Dilanjutkan?
Komentar
Posting Komentar