Bab 6: Evaluasi APBN 2025 – Angka Final dan Dialog Akhir Tahun

Malam tahun baru telah lewat. Kertas konfeti berserakan di jalanan Jakarta, dan para pegawai negeri sipil perlahan kembali ke meja kerja mereka. Namun bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, suasana awal Januari 2026 tidaklah riang. Ia masih harus mempertanggungjawabkan angka-angka final APBN 2025 kepada publik, DPR, dan yang terpenting, kepada jajarannya sendiri. Bab ini adalah tentang evaluasi akhir—sebuah momen yang sering dianggap sepele, tetapi bagi Purbaya adalah saat yang paling krusial untuk memastikan semua pihak bergerak searah menuju 2026.

📊 A. Angka Final APBN 2025: Antara Keberhasilan dan Peringatan

Pada pagi hari 7 Januari 2026, sesuai janjinya di akhir tahun, Purbaya menggelar konferensi pers untuk memaparkan realisasi sementara APBN 2025. Ruangan konferensi penuh sesak. Wartawan ekonomi dari berbagai media sudah siap dengan buku catatan dan perekam suara.

Purbaya masuk, duduk di kursi, dan tanpa basa-basi langsung menyajikan angka-angka kunci di layar besar.

Pendapatan Negara: Rp2.756,3 T (91,7% dari Outlook)

Angka ini lebih rendah dari target awal yang dipatok sekitar Rp3.006 triliun. Dengan kata lain, ada shortfall (kekurangan) sekitar Rp249,7 triliun.

"Jujur, ini tidak menggembirakan. Tapi kita harus realistis. Harga komoditas jatuh, restitusi membengkak, dan ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Yang penting, kita tidak menyerah," ujar Purbaya dengan nada tegas namun tidak defensif.

Para wartawan mulai menghitung dampak shortfall ini terhadap defisit.

PNBP: Rp534,1 T (104% Target) – Bintang di Tengah Badai

Namun ada satu titik terang: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru melampaui target. Target PNBP dalam APBN 2025 adalah sekitar Rp513,5 triliun. Realisasinya mencapai Rp534,1 triliun, atau 104% dari target.

Apa penyebabnya? Purbaya menjelaskan:

Dividen BUMN meningkat karena efisiensi dan harga komoditas yang sempat tinggi di awal 2025.
Pendapatan dari sumber daya alam (SDA) migas dan non-migas lebih baik dari perkiraan, meski kemudian menurun di akhir tahun.
Penerimaan dari layanan yang diselenggarakan pemerintah juga meningkat pasca digitalisasi.

"PNBP ini seperti penyelamat. Tanpa kelebihan ini, defisit kita bisa tembus 3,5%," kata Purbaya.

Dari ekspresinya, ia tampak sedikit lega, namun tetap waspada. Ia tahu bahwa PNBP bersifat fluktuatif—tidak bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan stabil jangka panjang.

Belanja Negara: Rp3.451,4 T (95,3% dari Outlook)

Belanja negara lebih rendah dari outlook (yang sekitar Rp3.621 triliun). Artinya, ada under-spending sekitar Rp169,6 triliun. Sebagian karena efisiensi, sebagian karena keterlambatan proyek.

Purbaya tidak sepenuhnya senang dengan under-spending ini. "Anggaran yang tidak terserap berarti program tidak berjalan. Itu juga masalah. Tapi dalam situasi darurat fiskal, saya lebih lega belanja tidak membengkak dari yang direncanakan."

Ia kemudian menyebut bahwa belanja prioritas seperti perlindungan sosial (bansos, PKH, kartu sembako) dan subsidi energi tetap terserap 100%. Yang kurang terserap adalah belanja barang dan belanja modal kementerian yang lamban.

Defisit: Rp695,1 Triliun = 2,92% PDB – Masih di Bawah 3%

Ini adalah angka yang paling ditunggu-tunggu. Defisit final APBN 2025 adalah Rp695,1 triliun, setara dengan 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Masih di bawah 3%. Alhamdulillah. Saya tidak tidur dua hari untuk memastikan ini. Tapi ini bukan kemenangan. Ini hanya selamat dari jurang," kata Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa defisit lebih tinggi dari target awal (sekitar 2,53%), namun masih dalam batas aman yang diamanatkan undang-undang. "Kita tidak melanggar aturan. Tapi kita juga tidak boleh berpuas diri."

Restitusi Pajak: Rp361 T (Naik 35,9%) – Lubang Menganga

Satu angka yang membuat Purbaya paling kesal adalah restitusi pajak yang membengkak menjadi Rp361 triliun, naik 35,9% dibandingkan tahun sebelumnya (Rp280 triliun di 2024).

*"Ini tidak normal. Restitusi seharusnya tidak sebesar ini. Saya curiga ada praktik mark-up dan klaim fiktif. Saya sudah perintahkan Dirjen Pajak untuk audit khusus atas 100 perusahaan dengan restitusi terbesar. Kalau terbukti curang, mereka akan kami tuntut pidana."*

Ia juga mengumumkan bahwa reformasi coretax akan dipercepat, dan bahwa ke depan, restitusi akan diproses secara digital dengan verifikasi otomatis untuk mencegah kebocoran.

Tabel Ringkasan APBN 2025

Indikator	Target/Outlook	Realisasi	Keterangan
Pendapatan negara	Rp3.006 T	Rp2.756,3 T	91,7% (shortfall)
PNBP	Rp513,5 T	Rp534,1 T	104% (melampaui)
Belanja negara	Rp3.621 T	Rp3.451,4 T	95,3% (under-spending)
Defisit	2,53% PDB	2,92% PDB	Masih <3%
Restitusi pajak	Rp250 T (est.)	Rp361 T	Naik 35,9%

Konferensi pers berlangsung sekitar satu jam. Setelah selesai, Purbaya menjawab beberapa pertanyaan tajam tentang kebijakan tambal sulam di akhir tahun. Ia tidak mengelak. "Saya akui, ada langkah-langkah yang tidak ideal. Tapi itulah kenyataan. Kadang kita harus melakukan operasi darurat sebelum pasien benar-benar meninggal."

🗣️ B. Dialog Akhir Tahun dengan 4 Regional: Apresiasi dan Arahan 2026

Sehari setelah konferensi pers, tepatnya 8 Januari 2026, Purbaya mengadakan pertemuan internal yang tidak terbuka untuk media: Dialog Akhir Tahun dengan jajaran Kementerian Keuangan di empat regional.

Pertemuan ini dilakukan secara hybrid (luring dan daring). Empat regional yang dimaksud adalah:

Regional Sumatera (kantor pusat di Medan) – dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera.
Regional Jawa-Kalimantan (kantor pusat di Surabaya) – mencakup wilayah dengan kontribusi ekonomi terbesar.
Regional Sulawesi-Bali-NTT (kantor pusat di Makassar) – mencakup kawasan timur yang sedang berkembang.
Regional Papua-Maluku (kantor pusat di Jayapura) – wilayah dengan tantangan geografis dan infrastruktur paling berat.

Purbaya membuka pertemuan dengan nada apresiasi, namun tidak menghilangkan kritik.

*"Saya tahu tahun 2025 berat. Ada yang bekerja keras, ada yang biasa-biasa saja, ada yang mungkin tidak bekerja sama sekali. Saya tidak akan menyebut nama. Tapi saya minta setiap kanwil untuk introspeksi. Apa yang bisa kita perbaiki di 2026?"*

Ia kemudian meminta masing-masing regional menyampaikan capaian dan kendala mereka.

Regional Sumatera: Kinerja Pajak Menengah, Tantangan Rokok Ilegal

Kepala Kanwil Sumatera melaporkan bahwa penerimaan pajak di Sumatera tumbuh 5,2% (yoy), di bawah rata-rata nasional. Penyebab utama adalah peredaran rokok ilegal yang masih marak, terutama di Sumatera Utara dan Riau.

Purbaya merespons: "Saya sudah perintahkan Bea Cukai untuk fokus di sana. Tahun 2026, saya targetkan penurunan rokok ilegal 30% di Sumatera. Bisa tidak?"

Kepala Kanwil mengangguk ragu. "Kami coba, Pak."

"Bukan coba. Kerjakan," potong Purbaya.

Regional Jawa-Kalimantan: Kontributor Terbesar, Tapi Banyak Tunggakan

Kanwil Jawa-Kalimantan (Surabaya) melaporkan bahwa mereka menyumbang 58% dari total penerimaan pajak nasional. Namun tunggakan pajak di wilayah ini juga yang terbesar, mencapai Rp180 triliun.

Purbaya mengernyit. "Itu hampir sepertiga dari total tunggakan nasional. Saya minta tim penagihan di Jawa-Kalimantan diperkuat. Koordinasi dengan Kejaksaan setempat. Jangan ragu-ragu."

Ia juga mengapresiasi keberhasilan Kanwil Jawa-Kalimantan dalam meningkatkan kepatuhan UMKM melalui program ekstensifikasi. "Ini yang harus dicontoh regional lain."

Regional Sulawesi-Bali-NTT: Potensi Besar tapi Infrastruktur Kurang

Kanwil Makassar melaporkan bahwa penerimaan dari sektor nikel dan pariwisata meningkat signifikan, namun terhambat oleh kurangnya kantor pelayanan pajak di daerah terpencil.

Purbaya merespons dengan menekankan pentingnya digitalisasi: "Kita tidak perlu membangun banyak kantor fisik. Manfaatkan mobile apps dan agen-agen perbankan di desa. Saya akan bicara dengan BI dan perbankan untuk fasilitasi ini."

Regional Papua-Maluku: Tantangan Ekstrim, Perlu Pendekatan Khusus

Kanwil Jayapura melaporkan bahwa penerimaan pajak di Papua-Maluku hanya tumbuh 1,8%. Penyebabnya bukan hanya infrastruktur, tapi juga keamanan dan rendahnya literasi perpajakan.

Purbaya tidak menyalahkan mereka. "Saya tahu Papua-Maluku sulit. Tugas kalian tidak hanya menagih pajak, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Gunakan pendekatan persuasive, bukan represif. Bantu mereka memahami bahwa pajak untuk membangun jalan dan sekolah."

Ia kemudian mengumumkan bahwa akan ada alokasi khusus untuk peningkatan sarana dan insentif petugas pajak di Papua-Maluku pada 2026.

Penutup Dialog: Arahan untuk 2026

Setelah semua regional melaporkan, Purbaya menyampaikan tujuh arahan utama untuk tahun 2026:

Fokus pada ekstensifikasi (menggali potensi pajak baru, terutama dari sektor digital dan UMKM).
Intensifikasi penagihan tunggakan, terutama 200 wajib pajak besar.
Percepatan reformasi coretax untuk mengurangi restitusi fiktif.
Penguatan pengawasan di pelabuhan untuk memberantas rokok ilegal dan tekstil ilegal.
Optimalisasi PNBP melalui digitalisasi layanan dan tata kelola SDA yang lebih transparan.
Peningkatan kesejahteraan petugas pajak untuk mengurangi godaan korupsi.
Komunikasi publik yang lebih masif untuk menjelaskan manfaat pajak bagi rakyat.

*"Saya tidak ingin 2026 seperti 2025. Saya ingin kita lebih baik. Bukan karena target saya naik, tapi karena rakyat butuh pelayanan yang lebih baik. Anggaran negara yang kita kelola adalah uang mereka. Jaga dengan sebaik-baiknya,"* pesan Purbaya di akhir dialog.

💡 Pelajaran dari Bab 6

Apa yang bisa kita petik dari proses evaluasi APBN 2025 dan dialog regional yang dipimpin Purbaya?

Evaluasi yang jujur dan transparan adalah fondasi perbaikan. Purbaya tidak menutupi shortfall atau restitusi yang membengkak. Ia mengakui masalah di depan publik, lalu memberikan solusi konkret.
Apresiasi dan kritik harus berimbang. Ia memuji keberhasilan PNBP dan beberapa kanwil, tetapi juga menegur yang lamban.
Pendekatan satu ukuran tidak cocok untuk semua daerah. Papua-Maluku butuh pendekatan berbeda dengan Jawa-Kalimantan. Purbaya memahami itu.
Restitusi pajak adalah titik kebocoran utama. Ini akan menjadi fokus reformasi Purbaya di 2026, termasuk digitalisasi dan audit khusus.

Dan yang terpenting, Purbaya menunjukkan bahwa menjadi menteri bukan hanya tentang membuat kebijakan di Jakarta, tetapi juga turun ke akar rumput, mendengarkan anak buahnya di daerah, dan memberikan arahan yang jelas.

Namun 2026 akan membawa ujian baru. Badai MSCI, pemulihan IHSG, dan kunjungan ke Amerika Serikat yang berujung penolakan utang IMF—semua itu akan menjadi babak selanjutnya dalam kepemimpinan yang penuh gejolak ini.

Bersambung ke Bagian III: Tahun Penguatan – 2026, Bab 7: Awal Tahun – Pasar Modal dan Stabilitas Energi – ketika Purbaya membuka perdagangan BEI dengan optimisme dan berjanji harga BBM tidak naik sepanjang tahun.

Bab 7: Awal Tahun – Pasar Modal dan Stabilitas Energi

awal tulisan Menebak Isi Kepala Menteri Purbaya: Menjaga APBN dan Pertumbuhan Ekonomi RI (2025–2026)

Teks Tersisa