Bab 4: Faksi-faksi dalam TNI AD – Antara Loyalis Soekarno dan Ekstremis Antikomunis
Setelah memahami panggung global yang panas pada 1960-an, kita sekarang masuk ke jantung konflik: tubuh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sendiri. Layaknya sebuah keluarga kerajaan yang retak dari dalam, TNI AD pada masa Demokrasi Terpimpin bukanlah institusi yang monolitik. Ia terpecah menjadi setidaknya dua faksi besar yang saling curiga, saling dengki, dan pada akhirnya saling bunuh.
Mengapa perpecahan ini penting? Karena di sinilah jawaban paling kunci dari teka-teki G30S berada. Siapa yang menculik? Dari mana pasukan berasal? Mengapa korban adalah jenderal-jenderal tertentu, bukan yang lain? Semua itu hanya bisa dijelaskan jika kita memahami peta kekuatan di dalam TNI AD.
Dalam bab ini, kita akan mengenal dua faksi utama: Faksi Elitis (para jenderal "Menteng" yang loyal ke Soekarno namun kompromistis terhadap komunis) dan Faksi Bawah (para perwira yang lebih rendah pangkatnya, anti-Soekarno dan anti-komunis secara ekstrem). Kita juga akan melihat bagaimana CIA dan MI6 dengan cerdik memainkan peran sebagai katalis, mendekati faksi bawah untuk mewujudkan mimpi buruk bagi PKI dan mimpi indah bagi kepentingan Barat.
4.1 Faksi Elitis: Ahmad Yani, Panjaitan, Parman (Loyalis Soekarno, Antikomunis Kompromistis)
Sebutan "faksi elitis" bukan tanpa alasan. Para perwira ini menduduki posisi-posisi puncak di TNI AD, tinggal di kawasan elit Menteng, Jakarta, dan hidup dalam gaya yang—menurut lawan-lawannya—"bergelimang harta". Namun di balik citra itu, mereka adalah tentara karier yang brilian dan sangat disegani.
Jenderal Ahmad Yani (Kepala Staf Angkatan Darat/Kasad)
Lahir pada 1922, satu tahun lebih muda dari Soeharto. Seperti Soeharto, ia berasal dari kalangan non-priyayi Jawa dan mengawali karier militer di dinas Belanda (KNIL), lalu PETA (Pembela Tanah Air) bentukan Jepang, dan akhirnya TNI. Ia adalah sosok yang karismatik, cerdas, dan ambisius.
Secara ideologi, Ahmad Yani anti-komunis. Ia tidak pernah simpati pada PKI dan khawatir dengan pengaruh komunis yang semakin besar di kabinet Soekarno. Namun, Yani juga loyal kepada Soekarno sebagai panglima tertinggi. Ia percaya bahwa perubahan harus dilakukan melalui jalur konstitusional, bukan dengan tindakan ekstrem.
Sikap Yani yang kompromistis ini membuatnya dijuluki "pro-Soekarno" oleh lawan-lawannya. Ia seringkali menahan diri ketika faksi bawah mendesak tindakan keras terhadap PKI. Misalnya, pada pertengahan 1965, ketika isu "Dewan Jenderal" yang akan menggulingkan Soekarno merebak, Yani justru melarang bawahannya terlibat dalam konspirasi.
Jenderal M.T. Haryono, Jenderal S. Parman, Jenderal D.I. Panjaitan
Para jenderal lain dalam faksi ini memiliki profil serupa:
M.T. Haryono – Wakil Kasad, dikenal sebagai perwira logistik yang sangat kompeten.
S. Parman – Asisten Intelijen Kasad, memiliki jaringan informasi yang luas.
D.I. Panjaitan – Perwira tinggi yang juga dekat dengan Soekarno.
Semua mereka adalah lulusan terbaik dari pendidikan militer dan memiliki masa depan cerah. Namun, mereka juga menjadi sasaran kebencian faksi bawah karena beberapa alasan:
Akses terhadap korupsi – Faksi bawah meyakini bahwa para jenderal Menteng ini hidup mewah dari proyek-proyek militer dan "pungutan liar". Benar atau tidak, persepsi ini kuat.
Penghalang karir – Dengan posisi mereka yang kuat, promosi perwira bawahan seringkali terhambat.
Dianggap lemah terhadap komunis – Bagi Soeharto dkk., sikap kompromistis Yani adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai anti-komunis.
Ironisnya, setelah tewas, para jenderal ini justru dijadikan Pahlawan Revolusi oleh Soeharto. Padahal, jika mereka masih hidup, mereka mungkin akan menjadi saingan politik terbesar Soeharto. Menjadikan musuh yang tewas sebagai pahlawan adalah cara cerdas untuk menetralisir potensi oposisi sambil membangun legitimasi.
4.2 Faksi Bawah: Soeharto, Gatot Subroto, Ali Murtopo (Antikomunis Ekstrem sekaligus Anti-Soekarno)
Faksi ini disebut "bawah" bukan berarti pangkatnya rendah, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan para jenderal Menteng. Mereka adalah perwira-perwira yang karirnya sempat mandek atau merasa tidak mendapatkan tempat semestinya. Mereka juga memiliki kedekatan dengan Soeharto, yang menjadi magnet bagi para perwira "lapis kedua" yang ingin naik.
Jenderal Soeharto
Seperti sudah disinggung di bab sebelumnya, Soeharto pada 1965 masih berpangkat Letnan Jenderal, tetapi jabatannya hanya Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat). Ini penting, karena Kostrad memiliki pasukan tempur yang siap gerak cepat—termasuk batalion-batalion yang kelak digunakan dalam G30S.
Soeharto memiliki tiga "dosa" yang membuat karirnya terhambat:
Korupsi gula (kasus penyelundupan gula di Jawa Tengah) yang dibongkar oleh Ahmad Yani, bahkan sampai diam-diam "ditampar" di depan umum.
Sikap kerasnya yang tidak disukai oleh para jenderal loyalis.
Kedekatannya dengan Ali Murtopo (yang kelak menjadi otak intelijen Orde Baru) dan kelompok nasionalis radikal.
Namun, justru keterhambatan inilah yang membuat Soeharto sangat termotivasi untuk melakukan sesuatu yang ekstrem. Baginya, G30S adalah kesempatan emas untuk:
Membalas dendam kepada Ahmad Yani.
Menghancurkan PKI yang dibenci.
Menyingkirkan Soekarno yang terlalu uzur dan kompromistis.
Mengambil alih puncak kekuasaan.
Gatot Subroto (Wakil Kasad setelah Yani)
Meskipun namanya tidak setenar Soeharto, Gatot Subroto adalah tokoh penting. Ia adalah jembatan antara faksi bawah dan kalangan nasionalis seperti Soekarno? Sebenarnya Gatot Subroto lebih dekat ke Soeharto. Ia kemudian menjadi Wakil Kasad setelah kematian Yani, dan membantu konsolidasi kekuasaan Orde Baru.
Ali Murtopo
Ali Murtopo adalah "dalang di balik dalang". Ia seorang perwira intelijen yang cerdik dan memiliki jaringan luas, termasuk hubungan dengan agen-agen asing. Bersama Jenderal Benny Moerdani (yang kemudian menjadi Kepala BAKIN), Murtopo adalah arsitek utama operasi-operasi terselubung Orde Baru. Beberapa perannya:
Menjembatani komunikasi antara Soeharto dan CIA/MI6.
Mengatur propaganda bahwa PKI adalah dalang tunggal.
Merancang pembantaian massal pasca-G30S dengan "daftar hitam" tokoh komunis.
Faksi bawah ini memiliki karakteristik utama: radikalisme anti-komunis yang ekstrem. Mereka tidak mau kompromi. Bagi mereka, PKI harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya, dengan cara apapun—termasuk pembunuhan massal. Mereka juga tidak sungkan menyingkirkan siapa pun yang menghalangi, termasuk para jenderal senior yang dianggap "lunak".
4.3 Perang Dingin di Dalam Seragam: Konflik Vertikal dan Horizontal
Konflik antara kedua faksi ini bukan rahasia lagi di kalangan internal militer. Pada 1965, suasana sudah sangat tegang. Beberapa indikasi:
Isu "Dewan Jenderal" – PKI menyebarkan propaganda bahwa ada dewan jenderal yang akan menggulingkan Soekarno. Sejarawan masih debat apakah dewan itu benar-benar ada atau hanya rekayasa. Yang jelas, para jenderal Menteng sangat khawatir dengan isu ini.
Rapat-rapat rahasia – Soeharto dan lingkarannya sering mengadakan pertemuan di rumah dinasnya di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta. Hadir antara lain Ali Murtopo, Benny Moerdani, dan perwira-perwira muda lainnya. Isi rapat: bagaimana menghadapi komunis dan "mengamankan" situasi.
Pertemuan dengan utusan asing – Dalam beberapa kesempatan, Soeharto bertemu dengan perwira intelijen AS dan Inggris. Pertemuan ini biasanya tidak sepengetahuan Ahmad Yani.
Puncak ketegangan terjadi pada 27 September 1965—tiga hari sebelum G30S. Soekarno mengadakan rapat kabinet di Istana Bogor. Hadir para jenderal dan pimpinan PKI (termasuk D.N. Aidit). Setelah rapat, para jenderal keluar dengan wajah cemberut. Ada yang mengklaim bahwa Soekarno menyetujui pembentukan "Angkatan Kelima" yang beranggotakan buruh dan tani bersenjata di bawah PKI. Bagi faksi bawah, itu adalah "panggung terakhir" sebelum tindakan.
4.4 Peran CIA dan MI6 dalam Mendekati Faksi Bawah
Tidak ada bukti bahwa CIA atau MI6 memberi perintah langsung untuk melakukan G30S. Namun, bukti-bukti fasilitasi, pendanaan, dan dukungan logistik sangat kuat. Mari kita bedah beberapa titik kontak:
A. Pertemuan Soeharto dengan Marshall Green
Marshall Green, Duta Besar AS untuk Indonesia (1965–1966), adalah sosok kunci. Dalam memoarnya, Green mengaku sering bertemu dengan para perwira TNI AD, termasuk Soeharto. Ia menyediakan "dukungan moral" dan meyakinkan mereka bahwa AS akan membantu jika terjadi kekacauan komunis.
Sejarawan John Roosa (dalam Pretext for Mass Murder) menemukan bahwa Green juga memberikan daftar nama tokoh komunis yang harus "diamankan" kepada Ali Murtopo. Daftar itulah yang kelak menjadi dasar penangkapan dan pembunuhan massal pasca-G30S.
B. Pelatihan Intelijen oleh MI6 di Singapura
Inggris, melalui MI6, memiliki program pelatihan intelijen untuk perwira Indonesia di Singapura pada awal 1960-an. Beberapa peserta adalah orang-orang dekat Soeharto, termasuk Benny Moerdani. Materi pelatihan mencakup teknik penyadapan, operasi terselubung, dan cara memecah belah organisasi massal. Ini sangat berguna untuk memata-matai PKI kemudian.
C. Pendanaan Operasi (Melalui Thai dan Malaysia)
AS tidak bisa memberi dana langsung ke perwira Indonesia karena akan menjadi skandal internasional. Maka, mereka menggunakan perantara: Thailand dan Malaysia. Dana dialirkan melalui rekening-rekening "yayasan" atau perusahaan fiktif. Jumlah pastinya tidak diketahui, tetapi sejarawan memperkirakan ratusan ribu dolar AS (setara jutaan dolar saat ini) mengalir ke faksi bawah sebelum dan sesudah G30S.
D. Diplomasi Dukungan Pasca-G30S
Setelah G30S dan pembantaian massal, AS adalah negara pertama yang mengakui rezim Soeharto secara penuh. Bantuan ekonomi dan militer mengalir deras. Tahun 1967, Soeharto membuka pintu bagi Freeport untuk menambang emas dan tembaga di Papua. Tahun 1970, investor minyak AS seperti Caltex dan Exxon mendapat kontrak besar.
Dengan kata lain: AS tidak harus memerintahkan pembunuhan. Cukup dengan memberikan "payung" politik, dana, dan pelatihan, mereka bisa memastikan bahwa jika terjadi kudeta, kudeta itu akan menguntungkan mereka. Dan itulah yang terjadi.
4.5 Kesimpulan Bab: Faksi Bawah sebagai Aktor Utama, CIA sebagai Katalis
Setelah mengurai kedua faksi dan peran CIA/MI6, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting:
G30S bukanlah konflik sederhana "PKI vs TNI". Ia adalah konflik internal TNI AD yang kemudian dibingkai sebagai konflik ideologi.
Faksi bawah (Soeharto dkk.) memiliki motif yang jauh lebih kuat daripada sekadar anti-komunis: dendam pribadi, ambisi kekuasaan, dan keinginan untuk menguasai sumber daya ekonomi.
CIA dan MI6 tidak menciptakan konflik, tetapi memanfaatkannya. Mereka adalah katalis yang mempercepat ledakan. Tanpa dukungan asing, mungkin kudeta tetap terjadi, tetapi dengan skala dan kekejaman yang berbeda.
Para jenderal Menteng (Ahmad Yani dkk.) adalah korban dari dua sisi: Mereka dibenci PKI karena anti-komunis, dan dibenci faksi bawah karena loyal ke Soekarno. Akhirnya, mereka menjadi bulan-bulanan dan mati sia-sia—kemudian dijadikan pahlawan oleh pembunuh mereka sendiri.
4.6 Jembatan ke Bab 5: Motif Pribadi Soeharto
Setelah membaca bab ini, Anda mungkin bertanya: "Apakah Soeharto benar-benar sejahat itu? Atau hanya pemanfaat situasi?" Jawabannya ada pada motif pribadi Soeharto yang akan kita bedah secara mendalam di Bab 5. Kita akan melihat bagaimana dendam setengah abad, rasa iri sosial, dan kecenderungan korup membentuk karakter seorang diktator.
Komentar
Posting Komentar