Bab 2: Kondisi Negara Sebelum Purbaya (2024–Awal 2025)

 

Sebelum kita menyaksikan bagaimana Menteri Purbaya menggebrak, kita harus memahami medan pertempuran yang ia warisi. Jangan salah: kondisi keuangan dan sosial Indonesia di akhir era Sri Mulyani (yang kemudian sempat transisi) bukanlah taman bunga yang indah. Ini lebih mirip rumah sakit darurat yang kehabisan obat, dengan pasien yang mulai berhalusinasi.

Buku ini tidak bermaksud merendahkan siapa pun. Setiap menteri keuangan bekerja dengan tantangan dan batasannya masing-masing. Tapi fakta adalah fakta. Dan fakta-fakta di bawah ini adalah "warisan" yang harus dihadapi Purbaya pada pagi pertama ia melantai di Kementerian Keuangan.

💰 A. Keuangan Negara: Gunung Utang dan Jurang Defisit

Utang Rp8.900 Triliun – Angka yang Bikin Sakit Kepala

Pada awal 2025, total utang pemerintah Indonesia menembus angka fantastis: Rp8.900 triliun. Itu setara dengan sekitar 40,3% terhadap PDB. Secara persentase, mungkin masih terlihat "aman" di bawah batas 60% yang sering dipakai sebagai acuan. Tapi dalam nilai absolut, angka itu sulit dibayangkan.

Coba kita ilustrasikan: Jika Anda memiliki utang Rp8.900 triliun, dan Anda membayar cicilan Rp1 miliar per detik, Anda akan lunas dalam waktu... lebih dari 280 tahun. Tentu ini analogi konyol, tapi begitulah cara saya menyederhanakan agar Anda merasakan skalanya.

Utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Sebagian besar (lebih dari 87%) adalah utang dalam negeri, jadi tidak terlalu rentan terhadap gejolak nilai tukar. Tapi tetap, utang adalah utang. Setiap rupiah yang dipakai untuk membayar bunga utang adalah rupiah yang tidak bisa dipakai untuk membangun sekolah atau jalan.

Defisit Melebar – Lebih Besar dari Rencana

APBN ibarat neraca rumah tangga raksasa. Jika pendapatan lebih kecil dari belanja, maka ada defisit. Pemerintah jaman itu menargetkan defisit sekitar 2,5% dari PDB. Tapi kenyataan di lapangan, defisit melebar mendekati 2,9% pada akhir 2024, dan diproyeksikan terus naik di 2025.

Mengapa defisit membengkak? Karena dua hal: penerimaan pajak yang jeblok dan belanja yang terus mengucur (terutama subsidi dan bantuan sosial).

Tax Ratio Terendah se-ASEAN – Memalukan Tapi Nyata

Inilah fakta paling menyakitkan. Tax ratio (rasio penerimaan pajak terhadap PDB) Indonesia saat itu berada di kisaran 11,9%. Angka ini bukan hanya rendah secara historis, tapi juga menjadi yang terendah di antara negara-negara ASEAN. Bahkan Timor Leste, negara yang baru merdeka dan masih bergulat dengan kemiskinan ekstrem, memiliki tax ratio di atas 12%.

Artinya, dari setiap Rp100 yang diproduksi oleh ekonomi Indonesia, hanya Rp11,9 yang berhasil dipungut sebagai pajak. Sisanya "hilang" atau tidak terjangkau oleh sistem. Ada banyak orang kaya dan korporasi yang tidak membayar pajak dengan benar. Ada juga ekonomi bawah tanah yang tidak tercatat. Itulah lubang besar yang membuat APBN selalu kekeringan.

Warisan APBN 2024: Realisasi Defisit dan Restitusi Pajak Membengkak

Tahun 2024 meninggalkan dua "hadiah" istimewa. Pertama, defisit realisasi yang lebih tinggi dari target. Kedua, restitusi pajak yang membengkak drastis. Restitusi adalah uang yang harus dikembalikan pemerintah kepada wajib pajak karena kelebihan bayar. Di 2024, restitusi pajak melonjak hampir 30%, mencapai sekitar Rp280 triliun. Angka ini terus naik di 2025 hingga mencapai Rp361 triliun.

Mengapa restitusi membengkak? Karena ada banyak perusahaan yang mengklaim kelebihan PPN dan PPh. Sebagian mungkin sah, tapi sebagian lain diduga rekayasa. Inilah salah satu titik kebocoran yang kelak akan menjadi target utama Purbaya.

📢 B. Sosial: Demo 25 & 28 Agustus 2025 – “17+8 Tuntutan Rakyat”

Utang dan defisit hanyalah angka di kertas. Tapi ketika angka itu mulai dirasakan rakyat sebagai harga bawang merah yang naik, BBM yang tidak kunjung turun, dan susahnya cari kerja, maka jalanan pun berbicara.

Dua hari menjadi momen paling panas di musim panas 2025:

25 Agustus 2025: Gelombang Pertama – “Bubarkan DPR”

Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta, menjadi pusat kemarahan. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat—mahasiswa, buruh, petani, nelayan, ibu rumah tangga, hingga seniman—turun ke jalan. Mereka membawa spanduk dengan tulisan besar:

"BUBARKAN DPR BEBAN NEGARA"

Aksi ini dipicu oleh isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak masuk akal di saat rakyat susah. Pagi itu, aksi berlangsung relatif tertib. Pidato demi pidato menggema: tentang ketimpangan, tentang utang yang membelit, tentang janji kampanye yang tidak ditepati.

Namun menjelang siang, ketegangan pecah. Ada provokator (belum jelas siapa) yang melempar botol ke arah aparat. Balasan gas air mata pun tak terhindarkan. Ricuh. Lukaluka. Ambulans bolak-balik. Beberapa demonstran ditangkap.

Media sosial panas. Tagar #IndonesiaGelisah dan #TuntutanRakyat menjadi trending.

28 Agustus 2025: Gelombang Kedua – Serikat Buruh Memanas

Tiga hari setelah demo pertama, gelombang kedua datang, kali ini lebih terorganisir. Puluhan ribu buruh dari berbagai federasi serikat pekerja (SPN, KSPSI, dll) memadati kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya hingga depan Istana Merdeka.

Tuntutannya spesifik: cabut UU Cipta Kerja yang dianggap pro investor dan merugikan buruh, hapus outsourcing, tolak upah murah, dan revisi UU Pemilu yang dinilai tidak adil.

Tapi lagi-lagi, aksi yang dimulai dengan damai berakhir dengan tragedi. Sore itu, bentrokan dengan aparat menyebabkan korban jiwa. Tiga orang dilaporkan tewas, puluhan luka parah.

Nama-nama korban menjadi viral. Keluarga menangis di depan kamera televisi. Pemerintah dikecam habis-habisan. Presiden Prabowo yang baru beberapa bulan menjabat (setelah pemilu 2024) harus keluar meredam amarah.

“17+8 Tuntutan Rakyat” – Piagam Protes 2025

Dari dua gelombang demo besar itu, lahirlah sebuah dokumen yang disebut "17+8 Tuntutan Rakyat". Ini adalah hasil rumusan dari 211 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Aksi Rakyat. Isinya terbagi dua:

• 17 tuntutan jangka pendek: turunkan harga pangan, cabut kenaikan PPN barang mewah, hentikan proyek mercusuar yang tidak jelas, usut tuntas korupsi di tubuh DPR, dan lain-lain.

• 8 tuntutan jangka panjang: revisi UU Minerba, reformasi pajak progresif, nasionalisasi sumber daya alam, pembubaran lembaga yang tidak efisien, dan sebagainya.

Dokumen ini kemudian diserahkan kepada perwakilan pemerintah. Menariknya, di antara tuntutan itu, terselip juga pesan: "Ganti Menteri Keuangan yang hanya bisa jaga defisit tapi tidak bisa jaga perut rakyat."

Saat itu publik belum tahu bahwa Menteri Keuangan akan segera diganti. Tapi tekanan sosial sudah sedemikian panas sehingga Istana tidak punya pilihan lain kecuali merombak kabinet.

📉 C. Pasar: IHSG Tertekan, Investor Asing Kabur

Sementara rakyat demo, para pemodal di lantai bursa juga tidak tenang. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) terus tertekan sejak awal 2025. Penyebabnya kombinasi internal dan eksternal:

• Internal: Kekacauan politik pasca demo, ketidakpastian arah kebijakan fiskal, dan wacana kenaikan pajak yang mengambang.

• Eksternal: Kenaikan suku bunga AS (The Fed) yang membuat investor lebih suka menempatkan uang di aset dolar.

Akhir Agustus 2025, IHSG merosot ke level 7.600-an, jauh dari level psikologis 8.000. Investor asing melakukan aksi jual bersih (net sell) hingga ratusan miliar rupiah per hari. Rupiah pun melemah ke level Rp15.800 per dolar AS.

Ekonom mulai berbisik: "Krisis 1998 tidak akan terulang, tapi gejalanya mirip."

Saat itulah nama Purbaya mulai disebut sebagai calon pengganti Sri Mulyani. Pasar bereaksi negatif awalnya karena tidak mengenal sosok ini. Tapi sejarah kemudian membuktikan bahwa reaksi awal sering keliru.

📄 D. Warisan APBN 2024: Realisasi Defisit dan Restitusi Pajak Membengkak

Sebagai penutup bab ini, mari kita lihat warisan spesifik yang harus diurus Purbaya dari APBN tahun sebelumnya (2024). Data berikut adalah catatan internal Kemenkeu yang kemudian bocor ke publik:

Indikator	Target APBN 2024	Realisasi 2024
Pendapatan negara	Rp2.463 T	Rp2.402 T
Belanja negara	Rp3.062 T	Rp3.201 T
Defisit	2,35% PDB	2,92% PDB
Restitusi pajak	Rp215 T	Rp280 T

Dua masalah utama:

1. Defisit lebih tinggi karena belanja yang membengkak (terutama untuk perlindungan sosial dan subsidi) sementara pendapatan jeblok.

2. Restitusi pajak membengkak hingga Rp280 triliun, naik 30% dari target. Ini mengindikasikan adanya celah besar dalam administrasi perpajakan.

Warisan inilah yang diterima Purbaya. Ditambah dengan utang Rp8.900 triliun, tekanan sosial, dan IHSG yang limbung.

Seorang menteri keuangan normal mungkin akan panik, lalu mengambil jalan aman: mengajukan utang baru ke IMF atau Bank Dunia, menaikkan tarif pajak, memotong belanja publik, dan berharap semuanya membaik dengan sendirinya.

Tapi Purbaya tidak normal.

Ia justru memandang semua masalah ini sebagai tantangan yang mengasyikkan. Saat orang lain melihat jurang, ia melihat papan loncatan. Saat yang lain mendengar jeritan demo, ia mendengar suara yang bisa ia ubah menjadi energi politik untuk melakukan reformasi.

"Saya tidak datang untuk mengeluh," katanya di sebuah wawancara menjelang pelantikan. "Saya datang untuk membenahi. Tapi saya tidak bisa sendirian. Semua harus kerja."

Itulah awal dari sebuah era yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapa pun yang mengamati ekonomi Indonesia.

---

Bersambung ke Bab 3: Pelantikan 8 September 2025 – Titik Awal yang Dramatis – di mana kita akan menyaksikan bagaimana Menteri Purbaya memulai kiprahnya di tengah IHSG yang anjlok dan investor yang panik.

Bab 3: Pelantikan 8 September 2025 – Titik Awal yang Dramatis

awal tulisan Menebak Isi Kepala Menteri Purbaya: Menjaga APBN dan Pertumbuhan Ekonomi RI (2025–2026)