Bab 18 Apa yang Harus Diubah?

Setelah membaca 17 bab sebelumnya, Anda mungkin bertanya: "Jika semuanya sudah begini carut-marutnya, apa yang bisa dilakukan? Apakah masih ada harapan?"

Jawabannya: Masih ada. Tapi tidak dengan setengah hati. Tidak dengan plester di luka yang menganga. Diperlukan perubahan struktural, bukan sekadar pergantian wajah di papan direksi. Inilah yang harus diubah.

Tuntutan Pertama: Audit Penuh Sejak 1967 – Membuka Kotak Pandora

Selama 58 tahun lebih, laporan-laporan tentang kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di sekitar tambang Grasberg telah ditumpuk, disembunyikan, dan dibiarkan begitu saja. Tidak ada audit independen yang pernah dilakukan secara menyeluruh. BPK beberapa kali masuk, tetapi laporannya seringkali "disimpan rapi" di lemari arsip, tidak pernah diumumkan ke publik.

Apa yang harus diaudit?

Audit lingkungan dari 1970 hingga 2025: Berapa hektar hutan yang hilang? Berapa ton logam berat yang telah dibuang ke Sungai Aikwa? Berapa biaya pemulihan yang diperlukan? Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah agar melakukan audit menyeluruh dan transparan, dengan hasil yang dibuka ke publik. Sebuah studi lingkungan tahun 2025 menegaskan bahwa aktivitas pertambangan Freeport di Kabupaten Mimika telah menyebabkan kerusakan ekologis serius pada ekosistem sungai dan laut.
Audit keuangan dan kontrak dari 1967 hingga sekarang: Sudah berapa nilai emas, tembaga, perak, dan uranium yang diambil? Berapa yang seharusnya menjadi hak Indonesia jika kontraknya adil? Siapa saja yang mendapat "komisi" dalam bentuk apa pun, baik di AS maupun di Indonesia?
Audit pelanggaran HAM: Berapa warga Papua yang diusir paksa? Berapa yang disiksa? Berapa yang "dihilangkan"? Berapa buruh mogok kerja yang dipecat secara sepihak dan kehilangan asuransi kesehatan mereka? Data yang terhimpun LBH Papua menunjukkan bahwa selama 58 tahun beroperasi, PT Freeport Indonesia tidak pernah secara sungguh-sungguh menghargai hak-hak buruh dan masyarakat adat Papua.

Inspektur Kementerian ESDM pada tahun 2025 telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap operasional tambang Grasberg. Fokus utamanya adalah kepatuhan Freeport terhadap regulasi lingkungan. Jika terbukti melanggar, Freeport dapat menghadapi denda finansial, pembatasan operasional, atau bahkan pencabutan izin tambang. Namun, masyarakat dan pemerhati lingkungan khawatir bahwa ini tidak akan pernah terwujud jika tidak ada tekanan publik yang kuat.

Tuntutan Kedua: Pengembalian Tanah Adat – Mengakui "Ibu" yang Telah Dikoyak

Bagi suku Amungme, tanah bukanlah komoditas. Tanah adalah "Mama" – ibu. Puncak gunung adalah kepalanya; sungai-sungai adalah air susunya; hutan adalah rambutnya. Selama 58 tahun, ibu itu dicekik, dibuldoser, diracuni.

Namun, hingga hari ini, belum ada pengembalian tanah adat yang berarti. Gudang emas terbesar di planet ini tetap beroperasi di atas tanah yang secara hukum adat bukan milik Freeport atau bahkan milik negara.

Tuntutan masyarakat adat dari wilayah adat Tsingwarop – yang meliputi lembah Tsinga, Waa/Banti, dan Arwanop – telah disuarakan dengan lantang. Dalam laporan berjudul "Tsingwarop's Hope: Tanah Adalah Mamaku", mereka menegaskan bahwa sejak 2016 mereka telah menuntut kompensasi dan ganti rugi atas tanah yang digunakan perusahaan. Kajian identifikasi tahun 2014 yang dilakukan Universitas Cenderawasih, LEMASA, dan PTFI sendiri menegaskan bahwa wilayah Tsingwarop adalah tanah adat Amungme.

Apa yang harus dilakukan?

Pengakuan resmi atas hak ulayat: Pemerintah harus mengakui bahwa tanah di Grasberg dan sekitarnya adalah tanah adat Amungme dan Kamoro. Ini bukan sekadar slogan, tetapi keputusan politik yang membatalkan klaim negara selama ini.
Negosiasi kompensasi yang adil: Freeport harus membayar ganti rugi atas puluhan tahun penggunaan tanah tanpa izin. Nilainya mungkin mencapai miliaran dolar.
Hak veto atas operasi tambang: Masyarakat adat harus memiliki hak untuk menyetujui atau menolak setiap tahap operasi tambang di masa depan. Prinsip PADIATAPA (Free, Prior, and Informed Consent / Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) harus ditegakkan.
Keterlibatan dalam pengelolaan: Masyarakat adat harus duduk di jajaran direksi dan komisaris PTFI, bukan sekadar sebagai penerima dana CSR. Ketika smelter di Gresik diresmikan pada Maret 2025, perwakilan suku Amungme dan Kamoro tidak diundang. Anggota DPR Papua Tengah Peanus Uamang menyatakan kekecewaannya: "Kami tidak melarang dan tidak minta sesuatu tapi menghargai dan melibatkan masyarakat pemilik hak itu penting, karena kita ini merupakan korban permanen atas operasional tambang di Tembagapura".

Tuntutan Ketiga: Remediasi Lingkungan – Membayar Utang Ekologis

Kerusakan yang telah terjadi selama lima dekade tidak bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Harus ada tindakan nyata yang didanai oleh mereka yang bertanggung jawab.

Apa yang diperlukan?

Greenpeace Indonesia menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan review izin PT Freeport secara transparan dan audit terkait dampak lingkungan secara menyeluruh. Dampak akumulasi tailing harus dibuka ke publik secara transparan.

Sejak 1972, pembuangan limbah tailing ke sungai Ajkwa hingga dataran rendah Arafura masih masif. Proses ini tidak hanya menyebabkan pendangkalan sungai, tetapi juga mengganggu ekosistem lahan sagu milik masyarakat adat. Kandungan logam berat dalam limbah itu mengancam kualitas hidup masyarakat adat Amungme dan Kamoro.

Limbah tailing telah menutup lebih dari 2.000 km hutan dan rawa. Ini adalah skala kerusakan yang sulit dibayangkan. Pembukaan limbah ini menyebabkan pendangkalan sungai, perubahan morfologi, dan banjir.

Pemulihan ekosistem harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan dengan membuang limbah ke alam seperti yang dilakukan saat ini. Freeport harus menghentikan pembuangan tailing ke sungai dan menggantinya dengan sistem pengelolaan limbah yang tidak mencemari lingkungan. Hak-hak masyarakat adat harus diakui dan dilindungi, termasuk kompensasi lingkungan yang adil.

Tuntutan Keempat: Kontrak yang Adil dan Transparan – Mengakhiri "Bercanda" Selama 58 Tahun

Kontrak yang berpihak pada Indonesia dan transparan kepada publik tidak bisa ditawar lagi.

Namun, kabar terbaru dari Washington DC pada Februari 2026 justru menunjukkan arah yang berlawanan. Pemerintahan Prabowo Subianto, dalam rangka negosiasi tarif dagang dengan Presiden Donald Trump, menyepakati perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia setelah 2041 hingga seumur cadangan tambang.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa perpanjangan ini diperlukan karena eksplorasi tambang bawah tanah membutuhkan waktu sekitar sepuluh tahun. Puncak produksi Freeport diproyeksikan terjadi pada 2035. "Nah, oleh karena 2035 itu adalah puncaknya, maka kita berpandangan bahwa penting untuk kita mencari solusi dalam rangka eksistensi dan keberlanjutan daripada usaha di Timika di Papua," ujarnya.

Dalam kesepakatan ini, Indonesia akan mendapatkan tambahan divestasi saham sebesar 12% tanpa biaya pada tahun 2041 . FCX akan tetap memegang 48,76% saham hingga 2041, dan setelahnya akan memegang sekitar 37% saham.

Ini adalah momen yang krusial. Rakyat tidak boleh puas hanya dengan kabar "perpanjangan izin" atau "tambahan saham gratis". Negara harus memastikan bahwa kontrak yang baru memuat klausul-klausul yang berpihak pada Indonesia:

Bagi hasil yang adil untuk semua mineral – bukan hanya tembaga, tetapi juga emas, perak, uranium, dan mineral lainnya. Jika tidak, bercanda terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia akan terus berlanjut hingga 2061 dan seterusnya.
Pajak progresif – dengan tarif yang meningkat saat harga komoditas tinggi (windfall profit tax).
Kewajiban hilirisasi tegas dengan sanksi berat jika smelter bermasalah – termasuk penalti finansial yang signifikan jika target produksi smelter tidak tercapai.
Audit lingkungan independen berkala dengan hak publik untuk mengakses hasilnya – temuan audit harus dipublikasikan secara utuh.
Komitmen untuk pembangunan Papua yang terukur, tidak hanya berupa angka-angka janji.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin, mengingatkan: "Negara boleh memberi kepastian, tetapi negara wajib menutupnya dengan kontrak manfaat yang terukur: penguatan hilirisasi, peningkatan kontrol ekonomi, tata kelola transparan, serta pembagian manfaat bagi Papua".

Tuntutan Kelima: Peran Masyarakat Sipil dan Jurnalisme Investigatif – Menjaga Api Kebenaran Tetap Menyala

Sejarah Freeport adalah sejarah yang berhasil ditutup-tutupi selama puluhan tahun karena tidak adanya pengawasan publik yang efektif. Pers dibungkam. Aktivis diancam. Dokumen-dokumen disembunyikan.

Kerja-kerja LBH Papua patut dicatat. Emanuel Gobay, Direktur LBH Papua, secara vokal mengungkap bahwa hingga tahun 2025, tidak ada kemajuan berarti dalam pemenuhan hak masyarakat adat dan buruh mogok kerja. 8.300 buruh mogok kerja sejak 2017 hingga 2025 tidak kunjung mendapatkan kejelasan. Manajemen PT Freeport Indonesia secara sepihak mencabut asuransi dan gaji pokok mereka sejak 1 Juli 2017, menyebabkan kehancuran ekonomi keluarga. "Atas dasar itu maka sudah dapat disimpulkan bahwa selama 58 Tahun eksploitasi Sumber Daya Alam Papua yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia atas ijin Pemerintah Indonesia tidak menghargai Hak-Hak Buruh dan Masyarakat adat Papua," tegas LBH Papua.

Komnas HAM juga mengakui telah menerima cukup banyak aduan terkait Freeport, termasuk aduan pada Juni 2025 yang masih dianalisis. Aduan tersebut mencakup hak-hak dasar pekerja dan kasus kematian setelah mogok kerja yang gagal berobat akibat kepesertaan BPJS Kesehatan diberhentikan sepihak.

Apa yang harus dilakukan? Masyarakat sipil harus terus mendesak – dengan data, dengan investigasi, dengan tekanan politik, dan dengan solidaritas.

Sikap musikus tanah air yang menarik diri dari panggung Pestapora 2025 karena disponsori Freeport adalah contoh penting dari solidaritas ini. Senator Papua Barat Filep Wamafma menyambut baik tindakan ini sebagai bentuk kritik sosial dan dukungan bagi perjuangan rakyat Papua. "Puluhan tahun Freeport beroperasi sejak kontrak karya awal pada 1967 lalu, suku asli Papua utamanya suku Amungme dan Kamoro masih hidup miskin meski tanah ulayatnya dikeruk habis. Bahkan yang terlihat adalah dampak kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup dan hak-hak masyarakat adat OAP untuk hidup sehat dan sejahtera di atas tanahnya, di atas hasil SDA yang melimpah. Sungguh miris," ujarnya.

Selain itu, investigasi dugaan pelanggaran Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) oleh Freeport-McMoRan yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan ke SEC pada Februari 2026 perlu terus dipantau. Badan yudisial AS sedang meneliti aktivitas PT Smelting, joint venture Indonesia yang melibatkan PTFI dan Mitsubishi, yang diduga melanggar aspek-aspek FCPA. Ini adalah celah besar untuk membuka praktik-praktik di balik layar yang selama ini tersembunyi.

Penutup

Epilog: Ibu yang Dibunuh, Anak yang Dibuang

Refleksi Penderitaan Suku Amung dan Kamoro

Kita telah menempuh perjalanan panjang. Dari kedamaian suku Amung di lereng gunung pada tahun 1936, hingga gemuruh buldoser Freeport pada 1970-an. Dari laporan Dozy yang berdebu, hingga kontrak 1967 yang janggal. Dari kematian JFK di Dallas, hingga jatuhnya Soekarno di Jakarta. Dari tembaga dan emas yang mengalir deras ke Amerika, hingga air sungai Aikwa yang berubah abu-abu oleh tailing beracun.

Di ujung perjalanan ini, kita kembali ke pertanyaan paling sederhana namun paling mendasar: Siapa yang sebenarnya memiliki Gunung Ertsberg? Siapa yang memiliki Grasberg? Siapa yang memiliki emas, tembaga, dan uranium yang selama 58 tahun dikeruk habis-habisan?

Menurut hukum kolonial Belanda, gunung itu milik mahkota Belanda. Menurut kontrak karya 1967, gunung itu "dikuasai negara" dan diberikan kepada Freeport. Menurut undang-undang pertambangan Indonesia, sumber daya alam adalah milik negara – bukan milik rakyat, apalagi milik masyarakat adat.

Tetapi menurut suku Amung dan Kamoro, gunung itu adalah ibu mereka. Ia tidak bisa dimiliki, karena ia adalah yang melahirkan dan menghidupi. Ia tidak bisa dijual, karena ia adalah keluarga. Ia tidak bisa dikeruk, karena ia akan mati dan air susunya akan berhenti mengalir.

Dan itulah yang terjadi. Ibu mereka dibunuh. Air susunya menjadi racun. Anak-anak yang dulu berlarian di hutan yang rimbau, kini menetap di gubuk-gubuk pengungsian di dataran rendah yang panas dan berpenyakit. Tak ada lagi cenderawasih yang berkicau di atas pohon-pohon yang tumbang.

Seorang aktivis LBH Papua mengungkapkan perjuangan 8.300 buruh PTFI yang melakukan mogok kerja sejak 2017: "Manajemen PT Freeport Indonesia secara sepihak mencabut asuransi dan gaji pokok sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan April 2025 yang mengakibatkan kehancuran ekonomi keluarga dari 8.300 orang buruh. Bahkan pendidikan anak-anak dari para buruh Moker harus terbengkalai". Beberapa buruh bahkan meninggal dunia karena tidak mampu membiayai perawatan di rumah sakit karena asuransi atau BPJS kesehatannya diputuskan secara sepihak.

Para tetua adat yang bertahan hidup, kini berusia renta, duduk di teras-teras rumah mereka di kampung-kampung pemukiman kembali. Mereka tidak lagi berbicara banyak. Mereka hanya diam, menatap arah gunung yang dulu mereka panggil "Mama." Gunung itu masih ada, tetapi ibunya telah tiada.

Seorang senator Papua Barat, Filep Wamafma, mengungkapkan keprihatinannya pada September 2025 terkait minimnya dampak dana Freeport bagi masyarakat adat: "Anak-anak kita di wilayah pesisir Mimika masih minim kualitas literasi dan pendidikannya, akses kesehatan pun masih sangat butuh diperhatikan. Saya kira gelontoran dana yang disebut Freeport Rp 33,9 Triliun dari 1992-2023 untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi dan budaya semestinya sudah banyak berdampak, meski tak sebanding dengan besarnya eksplorasi SDA dan kerusakan lingkungan selama ini".

Pertanyaan Etis: Untuk Siapa Emas dan Tembaga Itu?

Di atas meja Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2026, di Washington DC, terdapat berkas perpanjangan kontrak Freeport hingga seumur tambang. Di sisi lain, di Timika, seorang ibu Suku Kamoro menangisi anaknya yang meninggal karena malaria yang tidak diobati karena tidak ada akses kesehatan – padahal di bawah kakinya mengalir emas senilai triliunan rupiah.

Masalah Freeport bukan lagi masalah ekonomi. Ini adalah masalah etika.

Apakah emas dan tembaga di Papua itu ada untuk siapa?

Apakah keberadaannya di muka bumi untuk memperkaya pemegang saham Freeport di New York – para pensiunan Amerika yang tidak pernah menjejakkan kaki di Papua? Apakah untuk membiayai operasi militer AS di berbagai belahan dunia? Atau apakah seharusnya untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan lapangan pekerjaan bagi rakyat Papua yang telah menjadi tuan rumah yang tidak dihormati selama 58 tahun?

Hingga tahun 2025, bahkan setelah peresmian smelter di Gresik, perwakilan suku Amungme dan Kamoro tidak diundang dalam upacara yang menggunakan hasil tambang dari tanah mereka. Seorang anggota DPRP Papua Tengah Peanus Uamang, putra asli Amungme, menegaskan: "Kita tidak melarang dan tidak minta sesuatu tapi menghargai dan melibatkan masyarakat pemilik hak itu penting, karena kita ini merupakan korban permanen atas operasional tambang di Tembagapura".

Jika keadilan hanya dihitung dari neraca keuangan – berapa dividen yang masuk ke kas negara, berapa persen saham yang dikuasai Indonesia – maka kita tidak akan pernah sampai pada akar masalah. Keadilan untuk Papua harus dihitung dengan neraca yang berbeda: apakah air sungai mereka sudah jernih kembali? Apakah hutan mereka sudah pulih? Apakah anak-anak mereka bisa sekolah tanpa takut kekurangan biaya? Apakah ibu-ibu mereka bisa melahirkan tanpa takut kematian karena paparan logam berat?

Bisakah Keadilan Ditegakkan Tanpa Mengulang Konspirasi Baru?

Pertanyaan terakhir ini bersifat kenabian. Tidak ada yang bisa menjawabnya dengan pasti.

Yang kita tahu adalah bahwa sejarah memiliki kecenderungan untuk berulang – terutama jika tidak dipelajari dengan serius. Kontrak baru yang dipersiapkan saat ini, dengan masa berlaku hingga umur tambang, akan mengikat Indonesia setidaknya satu generasi ke depan. Apakah di dalam kontrak itu Indonesia kembali mendapatkan "bagian yang bercanda" seperti 9,6% tembaga dan emas gratis di masa lalu? Apakah janji divestasi saham yang tidak pernah terealisasi secara penuh akan terulang lagi?

Kita perlu mengingatkan diri kita bahwa institusi yang sama – perusahaan multinasional yang menjaga kepentingan pemegang sahamnya di atas segalanya – masih mengendalikan operasi sehari-hari di Grasberg. Mereka mungkin sudah mengubah logo, mengganti beberapa direktur, tetapi DNA mereka tetap sama: memaksimalkan keuntungan jangka panjang, meskipun itu berarti mengorbankan lingkungan dan masyarakat adat.

Namun, satu hal yang berubah adalah kita. Masyarakat sipil Indonesia kini lebih kritis. Jurnalisme investigatif meski dibatasi, masih ada yang berani melaporkan. Media sosial telah melahirkan ruang publik alternatif yang tidak bisa sepenuhnya ditutup. Solidaritas internasional melalui lembaga HAM dan investigasi seperti subpoena dari kejaksaan AS memberikan harapan baru.

Tentu saja, tidak mudah. Kekuatan lawan sangat besar. Freeport-McMoRan adalah perusahaan papan atas di bursa efek dunia. Pemerintah AS akan selalu melindungi kepentingan perusahaannya. Elit politik Indonesia – baik di pusat maupun di Papua – akan selalu tergiur untuk menjadi "mitra" Freeport, karena imbalannya yang besar.

Tapi perjuangan untuk keadilan tidak pernah mudah. Suku Amung dan Kamoro telah membuktikan bahwa mereka tidak akan menyerah. Aktivis HAM di Tanah Papua dan di kota-kota besar Indonesia terus menyuarakan kebenaran walaupun nyawa menjadi taruhannya. Dan kini, generasi muda Indonesia mulai bertanya: "Mengapa tembaga dan emas kami di Papua diambil oleh orang asing hanya dengan imbalan 9,6%?"

Bisakah keadilan ditegakkan? Mungkin tidak dalam waktu dekat. Mungkin tidak dalam masa hidup kita. Tapi setiap langkah kecil menuju transparansi, setiap dokumen yang bocor ke publik, setiap aktivis yang berani berbicara, setiap jurnalis yang menulis dengan berani, dan setiap warga yang tidak lagi mau percaya pada narasi resmi – semuanya adalah batu bata untuk membangun masa depan yang berbeda.

Mungkin suatu hari nanti, cucu-cucu suku Amung akan kembali mendaki Ertsberg. Mereka tidak akan menemukan gunung ibu mereka seperti dulu – karena ibu mereka telah mati dibunuh. Tapi setidaknya, mereka akan mendapatkan pengakuan bahwa ibu mereka pernah ada. Bahwa tanah itu adalah milik mereka. Dan bahwa keadilan, meskipun datang terlambat, tetap lebih baik daripada tidak pernah datang sama sekali.

LBH Papua menyimpulkan: "Selama 58 tahun eksploitasi, PT Freeport Indonesia atas ijin Pemerintah Indonesia tidak menghargai Hak-Hak Buruh dan Masyarakat adat Papua". Komnas HAM hingga 2025 masih menganalisis aduan demi aduan, tanpa kepastian kapan keadilan akan ditegakkan.

Kini kita tutup buku ini. Bukan dengan kesimpulan yang manis. Bukan dengan optimisme yang dibuat-buat. Tapi dengan satu tekad: perubahan dimulai dari mereka yang tidak lagi mau diam.

Mari kita menjadi saksi. Mari kita menyuarakan. Dan mari kita pastikan bahwa sejarah kelam yang kita ceritakan dalam buku ini tidak akan terulang di masa depan – dalam bentuk apapun, oleh siapapun, dimanapun.

Kerangkeng telah terbuka. Kebenaran tidak bisa dikurung selamanya.

Daftar Pustaka

Dokumen dan Laporan

BPK (2017). Laporan audit sistem pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia.
CNBC Indonesia (2026). Hasil Negosiasi Tarif dengan Trump, RI Perpanjang Kontrak 2 Raksasa AS.
Freeport-McMoRan (2026). Form 10-K, sebagaimana diajukan kepada Securities and Exchange Commission (SEC) AS, Februari 2026.
Greenpeace Indonesia (2025). Siaran Pers: Limbah Tailing PT Freeport Belum Terapkan Prinsip Kehati-hatian dan Keadilan Lingkungan.
Haris Azhar Law Office (2025). Tsingwarop's Hope: Tanah Adalah Mamaku (Laporan advokasi hak asasi masyarakat adat).
Inspektorat Kementerian ESDM (2025). Rencana investigasi operasional tambang Grasberg.
Komnas HAM RI (2017). Rekomendasi ke PT Freeport Indonesia.
Komnas HAM RI (2025). Pengumpulan dan analisis aduan terkait PT Freeport Indonesia.
LBH Papua (2025). Siaran Pers Nomor 003/SP-LBH-Papua/IV/2025.
New York Agreement (1962). Perjanjian antara Indonesia dan Belanda tentang status Papua.
Peraturan Pemerintah Nomor 25/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Presiden Nomor 60/2023 tentang Strategi Bisnis dan HAM serta Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Sindonews (2026). Freeport Kantongi Perpanjangan Izin di Grasberg, Indonesia Dapat Gratis Saham 12%.
UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan.
UU Otonomi Khusus Papua (UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 35 Tahun 2008).

Artikel dan Publikasi Ilmiah

Anderson, K. (2015). Colonialism and Cold Genocide: The Case of West Papua. Genocide Studies and Prevention, 9(2), 9-25.
Nova, S. A. R. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan oleh PT Freeport Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Lingkungan Internasional dan Implementasinya di Indonesia. Nagari Law Review, 9(1), 148-156.
Sokoy, F. (2025). Social Conflict between the Amungme and Kamaro Traditional Tribe and Freeport Indonesia Company on Environmental Impact. SSRN Electronic Journal.

Berita dan Jurnalisme Investigatif

infoenergi.id (2025). Inspektur ESDM Siap Selidiki Grasberg: Freeport Terancam Sanksi.
indoposco.id (2025). Limbah Tailing PT Freeport, Greenpeace: Belum Terapkan Prinsip Kehati-hatian dan Keadilan Lingkungan.
indoposco.id (2025). Komnas HAM Terima Cukup Banyak Aduan Terkait Freeport.
jubi.id (2025). Pemilik Hak Sulung Tsingwarop Tuntut Keadilan Tambang Freeport.
kontan.co.id (2026). Perpanjangan Izin PT Freeport Indonesia Jadi Ujian Hilirisasi dan Tata Kelola.
salampapua.com (2025). Soal Peresmian Produksi Smelter Freeport, Anggota DPR Papua Tengah Katakan Kekecewaannya.
sasagupapua.com (2025). LBH Papua Nilai 58 Tahun Freeport Tidak Hargai Hak Buruh dan Masyarakat Adat Papua.
suarapapua.com (2025). PT Freeport Tidak Hargai Hak Buruh dan Masyarakat Adat.
tribunnews.com (2025). Apresiasi Sikap Musikus di Pestapora, Filep: Ini Kritik dan Solidaritas Atas Perjuangan Rakyat Papua.

Sumber Lain

Environmental Justice Atlas. Data tentang tailing PT Freeport Indonesia.
MiningWatch Canada. Laporan investigasi dampak lingkungan Freeport.
R Discovery (2025). Ecosystem Damage to Rivers and Seas in Papua due to Industrial Waste and Mining: An Environmental Study in Mimika Regency.

Selesai.

Catatan Penulis:

Buku ini diselesaikan pada bulan Mei 2026. Data dan fakta yang disajikan berasal dari berbagai sumber yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka, termasuk dokumen resmi pemerintah, putusan pengadilan, laporan lembaga swadaya masyarakat, publikasi ilmiah, dan berita-berita terkini hingga awal 2026.

Meskipun buku ini menggunakan gaya naratif dan interpretatif, setiap klaim faktual – kecuali dinyatakan sebagai "teori" atau "spekulasi" – dapat diverifikasi dari sumber-sumber yang disebutkan. Penulis ingin menekankan bahwa buku ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi secara sepihak, melainkan untuk mengundang pembaca melihat sisi-sisi cerita yang seringkali sengaja disembunyikan dari publik.

Kepada Anda yang telah menyelesaikan buku ini: Anda sekarang adalah saksi. Apa yang Anda lakukan dengan pengetahuan ini – menyimpannya sendiri, atau menyebarkannya kepada orang lain – akan menentukan apakah sejarah kelam yang kita ceritakan di halaman-halaman ini akan terulang, atau berakhir di generasi kita.

Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjuangan untuk keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan – tidak hanya untuk Papua, tetapi untuk seluruh Indonesia.

Bacaan berikutnya ZULKARNAIN SANG PENAKLUK HATI Rahasia Kepemimpinan Abadi yang Tak Termuat dalam Kitab Suci

Teks Tersisa